Home / Artikel / Kisruh PPRS Mediterinian Palace Kemayoran, Tak Ikuti Pergub PPRS Pengelola Bisa di Bekukan

Kisruh PPRS Mediterinian Palace Kemayoran, Tak Ikuti Pergub PPRS Pengelola Bisa di Bekukan

Jakarta, sketsindonews – Penguuni Apartemement Mediterinian Palace Kemayoran Jakarta Pusat melakukan protes (demo) serta krisis kepercayaan kepada badan pengelola PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun atau Apartemement dalam melindungi kepentingan warga hunian.

Kasus di Mediterinian Palace Residences sudah lama tak pernah selesai hingga puluhan warga hunian yang berlokasi RW 013 Kebon Kosong, Kemayoran akhirnya menolak RUTA (Rapat Umum Tahunan Apartemement) yang menjadi agenda yang di sepenggarakan di Gedung Integrity Convention Center Mega Glodok Kemayoran lantai 9, Jalan Angkasa Kav. B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Apa pasalnya polemik badan pengelola PPRS tak pernah selesai. Menurut koordinator warga penghuni Apartemen Mediterania Palace Residences, Daniel Gunawan (65) mengatakan, unjuk rasa ini ditujukan untuk pembubaran ruta yang sudah diperingatkan rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, ujarnya.(25/1)

“Warga hunian Apartemement sudah banyak tertekan dengan pengurus PPRS bersama pengembang yang selalu merugikan pihak warga hunian”.

Dari sekian masalah Tata Kelola yang tidak transparansi hingga masalah yang menumpuk, misal warga penghuni tidak boleh menggunakan balai warga,” terang Daniel.

Warga hunian Apartemen sudah melimpahkan hal ini kepada kuasa hukum untuk melakukan koodinasi dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan karena mereka lebih paham dengan perundang-undangan.

“Kami minta juga kepada Dinas Perumahan DKI Jakarta mengevaluasi untuk membekukan kepengurusan PPRS yang jelas membela pengembang.”

Dalam kutipan rekomendasi Dinas Perumahan, sambung Daniel, perlu diadakan langkah pertama yakni untuk membentuk panitia musyawarah warga dan dilakukan rapat umum luar biasa untuk menentukan calon-calon pengurus PPRS tentunya keterkaitan visi misinya, fakta integritas.

“Calon pengurus itu, tidak boleh asal di tunjuk,” dari pihak pengembang, tandasnya.

Lanjut ia menambahkan, seluruh warga penghuni Apartemen mengucapkan terima kasih kepada  Gubernur, Provinsi DKI Jakarta atas terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Dalam implementasi Pergub sudah jelas penanganan dan wewenang dari penyelesaiannya untuk secara jelas harus mengacu pada dasar hukum.yang ada bagi warga hunian.

Apa Kata Dinas Perumahan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta melalui Kepala Seksi Pembinaan Penghunian Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Ledy Natalia di lokasi mengatakan, implementasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik benar-benar dilakukan oleh para pemilik dan pengurus di seluruh PPRS atau Apartemen di DKI Jakarta.

Menyoal masalah kisruh Apartemement Mediterinian Palace karena kepengurusan ini ada dua versi yakni Ketua PPRS dan kubu Sekretaris dan Bendahara PPRS.

“Ketua PPRS Mediterania ingin mendorong supaya Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik dilakukan tetapi sekretaris dan bendahara enggan melakukan ketentuan Pergub hal ini dibuktikan dengan tetap dilaksanakannya Ruta 2 padahal sudah mendapat teguran tertulis dari Dinas Perumahan,” ucapnya.

RUTA inilah yang dinilai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta melanggar ketentuan Pergub nomor: 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Kita sudah berikan teguran. Hari ini kita memastikan bahwa pelaksanaan RUTA PPRS kami nyatakan tidak sesuai dengan Pergub dan harus dihentikan”.

Begitu pula RUTA penyelenggaraam ini tidak mendapat izin keramaian dari Polres Jakarta Pusat. Ruta hari ini batal karena dari pihak management building juga melarang,” tandasnya.

Lanjut Lady, kedatangan kita hari ini bersama dengan Tim Penanganan dan Pengendalian permasalahan Apartemen Mediterania Palace Residence, Satpol PP, pihak aparat keamanan Polres Jakarta Pusat merupakan satu bentuk penegakan Pergub tersebut.

Tujuannya agar pelaksanaan Ruta dapat dihentikan karena tidak sesuai ketentuan dalam Pergub. Jika masih dilaksanakan maka sesuai Pergub akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga pencabutan SK pengesahan kepengurusn P3SRS.

“Jika ini terjadi maka memaksa mereka untuk RULB membentuk P3SRS dari awal lagi. Ini pembelajaran juga buat apartemen lain yang memang masih membandel tidak mau mematuhi isi Pergub. Ini sebagai contoh supaya mereka bisa berpikir dua kali kalau mau menentang isi Pergub,” terangnya.

Dijelaskannya, selama ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke semua pihak P3SRS di semua Apartemen di DKI Jakarta yakni sosialisasi tentang Pergub nomor 132 Tahun 2018 Tentang  Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

“Kita sudah melakukan sosialisasi ke semua apartemen baik pengurus PPRS dan pelaku pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara marathon serta sosialisasi ke instansi di jajaran Pemprov DKI. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mematuhi isi Pergub itu,” paparnya.

reporter : nanorame

Check Also

Festival Olahraga Rakyat Laksanakan Pembinaan Potensi Lokal

Celotebangnano, Sketsindonews – Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jakarta Jakarta melalui Kasi Olahraga …

Watch Dragon ball super