Back

Media Terpercaya

Kondisi Covid-19 Dinas Pertamanan DKI Ajukan Anggaran Capai Milyaran

Jakarta, sketsindonews – Kembali Anggota Fraksi DPRD dari PKS memhkritisi Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati atas anggaran perawatan tanaman serta pengadaan pohon yang dianggap tak perlu ada anggaran pengadaan tersebut dalam kondisi Jakarta di landa Covid-19.

Diketahui kritikan soal pengadaan tanaman yang ada dinasnya mencapai senilai Rp 115,4 miliar pada tahun anggaran 2020.

Menurut Suzi yang saat ini dirinya dinyatakan positif covid -19, dalam anggaran pertamanan telah diajukan dan sudah dirasionalisasi dari angka sebelumnya.

“Yang pasti anggaran sudah di-refocusing atau rasionalisasi,” kata Suzi dalam pesan singkatnya yang dikutip dari Kompas, Jumat (18/9/20).

Suzi berujar, pengajuan anggaran tersebut tergolong penting karena untuk pemeliharaan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

“(Anggarannya) hanya pada kegiatan pemeliharaan rutin dan urgensi” tuturnya.

Meski jawaban Suzi demikian belum menanggapi Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI yang mempertanyakan mengapa anggaran tersebut tak perlu sebenarnya karena ada hal lebih penting untuk dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Diketahui, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana pengadaan tanaman itu.

Salah satu Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi mengungkapkan, rencana pengadaan tanaman ini terungkap di laman sirup.lkpp.go.id, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Viani menilai, pengadaan ini tak seharusnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 karena terkesan membuang anggaran saja itu pengadaan tidak urgensi terlebih Dinas Pertanaman DKI kan punya tanaman bibit yang selama ini mumpuni dalam pengadaan pohon.

“Di tengah situasi sulit akibat pandemi covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman,” kata dia, Selasa (15/9/20).

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar dengan rincian belanja bahan atau bibit tanaman Rp 73,69 miliar.

Kemudian pengadaan tanaman hias dan pohon Rp 2,24 miliar, pengadaan bahan dan tanaman dekorasi Rp 2,20 miliar, serta penanaman tanaman dekorasi Rp 2,001 miliar.

Sementara itu, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Kota Jakarta Pusat mengajukan pengadaan bahan penanaman untuk perbaikan RTH sebesar Rp 16,03 miliar.

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur mengajukan pengadaan bahan bangunan dan tanaman sebesar Rp 6,3 miliar.

Lalu pengadaan tanaman sarana dan prasarana oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara sebesar Rp 5 miliar.

Kemudian pengadaan dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Barat sebesar Rp 5 miliar. Jakarta Selatan pengadaan sebesar Rp 41,7 miliar.

“Yang saya heran, ternyata paket pengadaan Rp 80,1 miliar itu diinput ke sistem SiRUP LKPP pada 12 Agustus. Sedangkan paket pengadaan Rp 16 miliar di Jakarta Pusat diinput 26 Agustus. Ini aneh sekali, karena semua orang sudah tau kita lagi defisit anggaran akibat pandemi Covid-19,” terang Viani.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.