Home / Artikel / Konspirasi Lahan Bantar Gebang, Kadis LH DKI Bisa Senasib Menjadi Tersangka

Konspirasi Lahan Bantar Gebang, Kadis LH DKI Bisa Senasib Menjadi Tersangka

Jakarta, sketsindonews – Soal LPS tak pernah selesai kini mencuat di duga pemyerobotan atas lahan milik PT GTJ oleh Dinas LH dengan mendirikan bangunan untuk kegiatan pembuangan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Isnawa Adji bisa bernasib sama dengan koleganya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Teguh Hendrawan yang menyandang status tersangka perusakan dan penyerobotan lahan.

Isnawa diketahui sejak pertengahan Juli 2016, melakukan pemutusan kontrak sepihak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

Sayangnya, Dinas LH masih nekat menggunakan lahan milik GTJ seluas 10,5 hektare yang berlokasi di sekitar kawasan TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Di atas lahan milik GTJ itu, Dinas LH mendirikan bangunan untuk kegiatan pembuangan sampah. Lahan itu juga dimanfaatkan untuk lokasi pembuangan sampah warga ibukota.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, apabila kemudian pihak GTJ melaporkan Isnawa dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 406, soal pengerusakan dan memasuki perkarangan rumah tanpa izin, maka bisa saja dia berstatus tersangka seperti kepala Dinas SDA.

“Karena sejak diputus sepihak, maka sudah tidak ada lagi hubungan atau ikatan hukum Dinas LH dengan GTJ. Kalau memang Dinas LH butuh lahan, silahkan beli dari GTJ sesuai prosedur,” kata Amir, Jumat di Gedung DPRD DKI. (31/8).

Amir juga menyoroti surat permintaan foto kopi sertifikat lahan GTJ seluas 10,5 hektare oleh Dinas LH.

Amir menilai telah terjadi konspirasi antara Dinas LH dengan PT NOEI soal permintaan foto kopi sertifikat itu.

Pasalnya, belakangan PT NOEI kembali bekerjasama dengan Dinas LH untuk mengelola listrik di TPST Bantar Gebang. ini konspirasi yang di lakukan dalam mengambikan alih kontrak, jadi banyak faktor kong kalikong.

“Informasinya NOEI punya kredit macet  di bank swasta. Dan untuk mengamankan kredit macet, NOEI harus menyerahkan sertifikat tanah,” papar Amir.

Amir juga menyayangkan sikap Isnawa yang selalu mengklaim bahwa segala kebijakannya terkait TPST Bantar Gebang merupakan perintah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Sangat disayangkan Isnawa melakukan kebijakan yang salah dengan mengatasnamakan gubernur. Anies harus tertibkan anak buah seperti ini,” pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Garda Perawat Kebangsaan Selenggarakan Arrow Training Calon Pemimpin Bangs

Jakarta, sketsindonews – Lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter kepribadian yang handal siap menjadi …

Watch Dragon ball super