Home / Profile / Jelang Tuntutan Korban Minta Terdakwa Ijazah Palsu ‘Ditahan’
Dua terdakwa ijazah palsu saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (02/5). (Dok. sketsindonews.com)

Jelang Tuntutan Korban Minta Terdakwa Ijazah Palsu ‘Ditahan’

Jakarta, sketsindonews – Memasuki babak akhir kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), pelapor berharap agar terdakwa segera ditahan rutan.

Seperti diketahui kasus yang menjerat Rektor Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar atau STT Setia, Matheus Mangentang dan Direkturnya, Ernawati Simbolon sebagai terdakwa dengan nomor perkara 100/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim, diancam pidana dalam Pasal  71 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ini, pada Senin 21 Mei 2018 mendatang akan mengahadapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam tuntutan tersebut, Saksi Pelapor, Willem Frans Ansyanay berharap ada keadilan dan terdakwa yang selama ini berstatus tahanan kota berubah menjadi tahanan rutan.

“Keadilan itu bahwa kalau para korban yang mengalami masa pembiaran ijazah bodong 10 sampai 15 tahun tanpa digubris oleh terdakwa, maka keadilan itu pada saat penuntutan JPU harus melakukan penahanan,” ujarnya saat ditemui, di Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (15/5).

Hal tersebut menurutnya sangat diperlukan, mengingat perbuatan terdakwa yang menyelenggarakan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) tanpa izin memakan banyak korban.

“Korban yang begitu banyak ini Hampir sebagian besar ada di Papua, jadi kalau JPU tidak melakukan penahanan, mendesak dalam penuntutan, sama saja JPU membuat rasa sakit yang mendalam dari masyarakat Papua,” katanya.

Ketua Barisan Merah Putih yang sering berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di Papu yang merasa sakit hati kepada Negara Indonesia ini juga menambahkan. “Ngomongnya sederhana, kalau tidak bisa urus kami biarkan kami Merdeka.”

Kekhawatiran tersebut yang menurut Frans juga menjadi sorotan, mengingat kasus tersebut merupakan perbuatan pribadi terdakwa bukan perbuatan negara.

Untuk itu dia menegaskan agar JPU dalam tuntutannya juga menyampaikan penahanan terhadap terdakwa, serta pihak-pihak terkait agar tidak menganggap main-main terhadap pengawalan yang dilakukan Kejaksaan Agung melalui Jampidum, Kapuspehum, melalui Kejaksaan Tinggi, Komisi 3 DPR RI, dan Gubernur Papua.

“Gubernur sendiri konsentrasi menganggap sangat rawan atas masalah ini, sehingga monitor dan membangun komunikasi kemana-mana dan pengawalan kami juga ke Komisi Kejaksaan,” ungkapnya.

Lanjutnya, selama perjalanan kasus tersebut dipersidangan, menurutnya hal yang mengejutkan adalah saat melakukan pengawalan di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Pengadilan Tinggi dan akhirnya pengadilan menganti Hakim Ketua Antonius Simbolon yang juga telah mendapat pemantauan dari Komisi Yudisial dalam persidangan. “Ini surprise dari pengadilan buat kami, yang kami tunggu sekarang kejaksaan,” harapnya.

Dia menghimbau agar tidak ada yang mencoba bermain-main dengan kasus ini, terutama Kajari, Kasipidum dan JPU di Kejaksaan Tinggi, karena pihak korban mencurigai ada hal janggal dalam perkara ini.

“Kami tau betul jangan sampai Jaksa Agung, ada kesan sponsor, melakukan blunder tidak melakukan penahanan,” ujarnya.

Karena jika tidak dilakukan penahanan, Frans memastikan bahwa pihak korban pasti melakukan upaya hukum dengan caranya sendiri. “Baik kepada Jaksa Agung, Istana, kami akan turunkan masa yang besar, kami akan mengatakan bahwa hukum di negara ini tidak bisa dipercaya,” tegasnya.

Terkait kasus ini, dimengatakan bahwa Kamis atau Jumat besok, mereka akan bertemu dengan Mensekneg yang berarti ada pesan kepada Menteri dan juga Presiden. “Semoga teman-teman di kejaksaan menyadari kasus ini nuansanya sangat luar biasa,” katanya.

Serta Frans juga menginformasikan bahwa saat ini ada konsentrasi khusus di Papua dan bersiap-siap atas keputusan panahanan terdakwa.

“Korban lagi menunggu terdakwa ditahan, mereka ada di daerah masing-masing, 200 orang di Nabire, dari pegunungan sudah turun, kalau terdakwa tidak ditahan mereka mendesak pemerintah daerah,” paparnya.

Terakhir Frans juga menegaskan bahwa perkara yang terjadi pada Tahun 2015 yang selama persidangan selalu disamakan adalah kasus yang berbeda.

“Dicabutnya ijin STKIP Arastamar tahun 2015 adalah kasus yang berbeda dengan prodi PGSD STT Arastamar,” terangnya.

Hal senada juga diutarakan Juru Bicara Korban, Yusuf Abraham Selly yang berharap agar saat pembacaan tuntutan nanti juga ditetapkan agar terdakwa ditahan rutan. “Harapan kita ya harus ditahan pada saat pembacaan tuntutan besok,” katanya.

Dia secara tegas mengatakan agar tidak ada upaya main-main dari pihak tertentu untuk mencoba meloloskan atau meringankan tuntutan. “Nah itu yang kita tidak mau,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ini kejahatan pendidikan luar biasa yang merusak nasib anak bangsa.

“Jadi stabilitas keamanan negara ini juga ikut dirusak oleh perbuatan penjahat seperti ini, jadi jangan main api
Karena kita juga sudah berkoordinasi dengan KPK,” singkatnya.

(Eky)

Check Also

Ngobrol Santai Bersama Komunitas Taman Coding

Jakarta, sketsindonews – Bertempat di aula Sekolah Alternatif Untuk Anak Jalanan (SAAJA), Yayasan Param (Yparam), …

Watch Dragon ball super