Home / Hukum dan Kriminal / Korupsi Asabri, Nilai Pasti Kerugian Negara 22,78 triliun

Korupsi Asabri, Nilai Pasti Kerugian Negara 22,78 triliun

Jakarta, sketsindonews – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan total nilai pasti kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi PT. Asabri mencapai Rp. 22,78 triliun.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut pihaknya sudah menerima laporan perhitungan kerugian negara dari badan pemeriksa keuangan (BPK) pada hari Kamis 27 Mei 2021 kemarin. Dia menjelaskan, nilai kerugian negara yang padti adalah Rp. 22,78 triliun.

“Total nilai kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asabri adalah Rp22,78 triliun. Memang ada sedikit pergeseran dari perhitungan awal,” tuturnya, Senin (31/5/21).

Menurut Burhanuddin, setelah pihaknya menerima nilai kerugian negara dari BPK, penyidik Kejagung langsung melakukan pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan sembilan orang tersangka ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung pada hari Jumat 28 Mei 2021.

“Kemudian, pada tanggal 28 Mei 2021, kita sudah kirim berkas perkara, barang bukti dan tersangka serta kerugian negara pada tahap penuntutan agar segera diadili,” katanya.

Sebelumnya, pihak Kejagung sempat menyebutkan bahwa nilai kerugian negara dalam kasus korupsi PT Asabri mencapai Rp23,71 triliun. Namun, angka tersebut menyusut menjadi Rp22,78 triliun.

Dalam perkara dugaan korupsi PT. Asabri ditetapkan sembilan orang tersangka, yakni mantan Dirut Asabri 2011-2016 Adam Rahmat Damiri, mantan Dirut Asabri 2016-2020 Soni Widjaya, terdakwa kasus korupsi Jiwasraya Heru Hidayat dan Benny Tjokro. 

Kemudian, Lukman Purnomosidi selaku Dirut PT Prima Jaringan, inisial Hari Setiyono selaku mantan Direktur Investasi Asabri, Bachtiar Effendy mantan Direktur Keuangan Asabri, Ilham W Siregar selaku mantan Kepala Divisi Investasi Asabri, dan Jimmy Sutopo selaku Dirut PT Jakarta Emiten Investor Relationship.

Penyidik mengenakan para tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu 31 thn 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian subsider pasal 3 jo pasal 18 UU 33 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditmabah dengan UU 20 Tahun 2001 tenyang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Fanss)

Check Also

Profesor Huzaimah Wafat, Indonesia Kehilangan Ulama Perempuan Kaliber Internasional

Jakarta, sketsindonews – Guru besar Fakultas Syariah dan Hukum Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo meninggal …

Watch Dragon ball super