Home / Berita / KPK Hentikan Kasus BLBI, MAKI Gugat Praperadilan

KPK Hentikan Kasus BLBI, MAKI Gugat Praperadilan

Jakarta, sketsindonews – Genderang perang melawan tindak pidana korupsi di negeri seribu pulau telah hilang gaungnya.

Tatkala para pemimpin anti rasuah yang bermarkas di gedung merah putih telah setuju meneken surat penghentian proses proses penyelidikan atawa SP3 terhadap perkara korupsi BLBI BDNI terkait BPPN atas nama tersangka Syamsul Nursalim dan Itjih Syamsul Nursalim.

Ya sudah barang tentu informasi tersebut membuat Syamsul Nursalim pun bakal bersorak gembira mendengar pernyataan kasusnya telah dihentikan pihak KPK.

Untuk itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia alias MAKI merespons langkah Firli Bahruri dan kawan-kawan dengan mengajukan gugatan pra peradilan.

Sebagaimana diketahui pada hari Kamis (1/4/21), untuk kali pertama KPK menerbitkan SP3 dalam perkara dugaan korupsi BLBI BDNI terkait BPPN.

MAKI berencana akan segera mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Gugatan ini akan diajukan maksimal akhir bulan April 2021 dalam rangka mengimbangi langkah April Mop oleh KPK. Kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau PRANK dari KPK namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK,” ucap Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam keterangannya, Jumat (2/4/21).

Alasan diajukannya gugatan itu antara lain: KPK mendalilkan SP3 dengan alasan dengan bebasnya Syafrudin Arsyad Temenggung menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadikan kehilangan penyelenggara negara.

“Hal ini sungguh sangat tidak benar karena dalam surat dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat Penyelenggara Negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti,” ujar Boyamin.

Boyamin mengatakan, sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018. “Putusan bebas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3 karena NKRI menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda yaitu tidak berlakunya sistem yurisprodensi,” kata dia.

Artinya ucapnya, putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain. Dan MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan Praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI.

“Dimana dalam putusan Praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana korupsi,” tutur Boyamin lagi.

Semestinya KPK tetap mengajukan Tersangka SN dan ISN ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia, karena ternyata selama ini SN dan ISN kabur dan KPK pernah menyematkan status daftar pencarian orang (DPO) atas kedua tersangka tersebut. “MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron,” tutupnya.

(Sofyan Hadi)

Check Also

Ada Konten Membahayakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tegur TikTok

Bangkalan, sketsindonews -Aksi tawuran sekelompok anak di bawah umur yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur …

Watch Dragon ball super