Home / Berita / KPK Peti’Es’kan Kasus BLBI 1.250 Triliun, Andar Beberkan Pihak Yang Terlibat
Praktisi Hukum dan Direktur GACD, Andar M Situmorang.

KPK Peti’Es’kan Kasus BLBI 1.250 Triliun, Andar Beberkan Pihak Yang Terlibat

Jakarta, sketsindonews – Praktisi hukum, Andar M Situmorang surati Presiden RI, Ketua DPR RI serta Ketua KPK dan meminta agar kasus BLBI kembali ditindak lanjuti.

“Saya Sudah melayangkan Surat Kepada Presiden RI, Ketua DPR RI dan Ketua KPK. Meminta agar Kembali menindak lanjuti Dugaan Kasus tindak pidana korupsi Dana BLBI Ratusan trilyun Rupiah jangan di Peti ES Kan Oleh KPK, saya Melaporkan Secara tanggung jawab,” jawab Andar saat dihubungi, Selasa (19/8).

Dalam surat yang juga dikirimkan ke redaksi, dijelaskan bahwa dasar dari pelaporannya adalah pengakuan JAKSA AGUNG RI. HENDARMAN SUPANJI, SH. Pada tanggal 30 September 2009 lalu yang dimuat di harian Rakyat Merdeka.

“80 perkara BLBI telah dihentikan penyidikannya cara melawan hukum dasar INPRES No. 8 tahun 2002 alasan RELEASE And DISCHANGE tidak diatur dalam KUHAP, sehingga GACD minta kepada Museum Muri agar dicatat nama Hendarman Jaksa Agung yang paling rajin di dunia menghentikan tindak pidana korupsi triliunan rupiah,” jelas Andar, yang juga Direktur GACD tersebut.

Berikut nama dan perusahaan yang dicantumkan oleh Andar dalam suratnya:

  1. Alm. Bustanil Arifin, Korupsi Bulog Rp. 14,8 Milyar Cq Gugatan Perdata
  2. Ginanjar Kartasasmita korupsi Technical A Contract (TAC) US$ 24,8 Juta
  3. Alm. Faisal Abdoe, korupsi Technical A Contract (TAC) US$ 24,8 Juta
  4. Praptono Hong Tjitrohupojo korupsi Technical A Contract US$ 24,8 Juta
  5. Sjamsul Nursalim, dugaan korupsi dana BLBI Rp. 10 Triliun
  6. Djoko Ramiadji, korupsi penerbitan Commercial paper PT. Hutama Karya
  7. Proyek JORR US$ 105 Juta dan Rp. 181,35 Miliyar
  8. Siti Hardijanti Rukmana, dugaan korupsi pipanisasi di Jawa US$ 20,4 Juta
  9. Faisal Ab’daoe, dugaan korupsi pipanisasi di Jawa US$ 20,4 Juta
  10. Rosano Barack, dugaan korupsi pipanisasi di Jawa US$ 20,4 Juta
  11. Prajogo Pangestum korupsi proyek oenanaman hutan IPT. MHP Rp. 331 Milyar
  12. Abdul Latif (mantan Menaker), dugaan korupsi Jamsostek Rp. 7,1 Milyar
  13. Abdullah Nussi, dugaan korupsi Jamsostek Rp. 7,1 Milyar
  14. Yudi Swasono, dugaan korupsi Jamsostek Rp. 7,1 Milyar
  15. Soewardi, dugaan korupsi Asrama Haji Donohudan Rp. 19 Milyar
  16. Johanes Kotjo, dugaan korupsi Bapindo-Kanindotex Rp. 300 Milyar
  17. Robby Tjahjadi, dugaan korupsi Bapindo-Kanindotex Rp. 300 Milyar
  18. Prijadi, dugaan korupsi di BRI Rp. 572,2 Milyar
  19. Djoko Santoso, korupsi di BRI Rp. 572,2 Milyar
  20. The nin King, dugaan korupsi di BRI Rp. 572,2 Milyar
  21. Joko S. Tjandra, dugaan korupsi di BRI Rp. 572,2 Milyar
  22. Marimutu Sinivasan korupsi fasilitas kredit di PT. Texmaco Rp. 1,8 Triliun
  23. Sukamdani Sahid Gitosarjono, korupsi BLBI oleh PT. BDI Rp. 418 Milyar
  24. Adriansyah, korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI Rp. 418 Milyar
  25. Bob Hasan korupsi dan Asosiasi Panel Kayu Indonesia US$ 86 Juta
  26. Tjipto Wignjoprajitno dan di Asosiasi Panel Kayu Indonesia US$ 86 Juta
  27. Tanri Abeng, dugaan korupsi kasus JITC/Pelindo II Rp. 12,9 Milyar
  28. HM Syaukani HR Bupati Kutai Bunga Bank dan PBB Migas Rp. 4,6 Milyar
  29. HM Said Sjafran, konvensi Bunga Bank dan PBB Migas Kutai Rp. 4,6 Milyar
  30. HM Sulaiman, konvensi Bunga Bank dan PP Migas Kutai Rp. 4,6 Milyar
  31. Abdullah Sani, konvensi Bunga Bank dan PBB Migas Kutai Rp. 4,6 Milyar
  32. Jean Ronald Pea, BLBI oleh Bank Baja Internasional Rp. 17 Milyar
  33. The Nin King, korupsi BLBI Bank Dana Hutama Rp. 88,28 Milyar
  34. Lany Ongko Subroto, korupsi BLBI oleh Bank Sewu Inter. Rp. 495 Milyar
  35. Husodo, korupsi BLBI oleh Bank Sewu Internasional Rp. 495 Milyar
  36. Njo Kok Kiong, korupsi BLBI oleh Bank Papan Sejahtera Rp. 539 Milyar
  37. Hashim S. Djojohadikusumo, korupsi BLBI oleh Bank Pelita Rp. 1,9 Triliun
  38. Moh. Hasan (Bob Hasan) korupsi BLBI oleh Bank Umum Nasional
  39. Hadi Purmama Chandra, korupsi BLBI Bank Dana Hutama Rp. 88,28 Milyar
  40. Hokiarto, korupsi BLBI oleh Bank Hokindo Rp. 214 Milyar
  41. Ir. Bambang Pujiant Korupsi di Lemigas (Berita dicabut) Rp. 7,1 Milyar
  42. Raja DL. Sitorus, dugaan korupsi Torganda di Riau Rp. 231,5 Milyar
  43. 43. Syarifudin Tumenggung Ketua BPPN
  44. Prayogo Pangestu korupsi Proyek Hutan Tanaman Industri Sumsel
  45. Tanri Abeng korupsi pada Jakarta IC Technical Rp. 12,9 Milyar
  46. Jean Rudi Ronald Dea korupsi Dan BLBI
  47. Lany Angko Subroto, korupsi pada Bank Sewu
  48. Nyo Kok Kiong, korupsi pada Bank Papan Sejahtera
  49. Agus Anwar, korupsi pada Bank Isti Narat/Pelita
  50. Hokiarto korupsi pada Bank Hokindo
  51. Hadi Purnama Chandra korupsi pada Bank Dana Hutama

“Bahwa Jaksa Agung RI, era Kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, HENDARMAN SUPANDI, SH. Jaksa paling rajin, cekatan gelapkan, 86 kan tipikor, Sengaja mempeti eskan perkara korupsi kredit bermasalah daftar dibawah ini yang sebelumnya dia janjikan dalam 1 minggu akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili dasar Yurisprudensi Nomor: 2068/Pid.B/2005/Jkt-Sel atas Korupsi Kredit Bank bermasalah US$ 18,5 Juta an. Debitur PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) an. ECW NELOE divonis 10 tahun penjara,” ungkapnya.

Dipaparkan juga, nama-nama Perusahaan Kredit Bank bermasalah yakni:

  1. PT. Raja Garuda Mas, Rp. 4.194.303.000.000,-
  2. PT. Djarum, Rp. 2.890.000.000.000,-
  3. PT. Argo Pantes Manunggal, Rp. 2.340.000.000.000,-
  4. PT. Kiani Kertas, Rp. 1.890.000.000.000,- H. Djojohadikusumo
  5. PT. Ivo Mas Tunggal, Rp. 1.640.000.000.000,-
  6. PT. Semen Bosowa, Rp. 1.440.000.000.000,- Aksa Mahmud
  7. PT. Aspac Inti Corporation, Rp. 1.170.000.000.000,-
  8. PT. Domba Mas Agrointi Prima, Rp. 884.130.000.000,-
  9. PT. OSO Bali Cemerlang, Rp. 862.000.000.000,- Chandra Wijaya
  10. PT. Polyprima Karyaeraksa, Rp. 516.200.000.000,-
  11. PT. Bakrie Telecom, Rp. 472.030.000.000,- Aburizal Bakrie
  12. PT. Alfa Goldland Reality, Rp. 400.000.000.000,-
  13. PT. Arutmin Indonesia, Rp. 356.000.000.000,-
  14. PT. Lativi Media Karya, Rp. 328.520.000.000,- Usman Ja’far
  15. PT. Alatief Nusa Karya, RP. 284.088.000.000,-
  16. PT. Grand Textile Industry, Rp. 281.418.000.000,-
  17. PT. Permata Birama Sakti, Rp. 222,500.000.000,-
  18. PT. Cipta Graha Nusantara, Rp. 166.500.000.000,-
  19. PT. Starco Graha, Rp. 135.850.000.000,-
  20. PT. Seafer General Food, Rp. 78.110.000.000,-
  21. PT. Batavindo Kridanusa, Rp. 54.050.000.000,- Habil Maranti
  22. APHI (Asosiasi Peng Hutan), Rp. 50.000.000.000,-
  23. PT. Arthabhama/Arthatrimus, Rp. 49.760.000.000,-
  24. PT. Siak Zamrut Pusaka Rp. 24.780.000.000,-
  25. PT. Great River International, Rp. 209.000.000.000,- an. S. Tanudjaja
  26. PT. Ika Chirza Putra (BDN), Rp. 178.000.000.000,-
  27. PT. Mitra Petroleum Indonesia, RP. 67.900.000.000,- an. TB. Sibarani
  28. PT. Bank Syariah Mandiri, Rp. 817.998.197.048,- an. Nurdin Hasibuan
  29. PT. Kraf Aceh dan PT. Bina I M, Rp. 100.000.000.000,- BNI 46-an

Menurut Andar, kasus yang menyeret banyak nama dan perusahaan tersebut telah menimbulkan kerugian Rp. 6.525,31 Triliun rupiah dan 412,6 Juta US$ atau Rp. 5.363,8 Triliun uang rakyat, yang akhirnya menimbulkan merosotnya perekonomian RI.

“Merugikan HAM seluruh rakyat Indonesia yang lapar miskin selama ini, serta hilangnya kepercayaan dunia luar untuk berinvestasi di NKRI,” kata Andar disuratnya.

Untuk itu, Ia memohon agar KPK wajib terlebih dahulu melanjutkan penyidikan cepat menuntaskan dan mengembalikan seluruh uang rakyat dana korupsi BLBI terdaftar di atas. “KPK tidak melakukan penjebakan OTT recehan, cukup oleh KAPOLRES KAJARI,” ujarnya.

Serta dia juga meminta agar uang rakyat tersebut harus digunakan mensejahterakan rakyat miskin, membangun infrastruktur di perbatasan Indonesia yang selama ini dilecehkan negara Malaysia.

“Uang rakyat tersebut harus digunakan mensejahterakan rakyat dan membangun sarana Jalan Aspal Beton di Lingkar Pulau Samosir, dipastikan mendatangkan devisa turis,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Sistem Peradilan Berbasis Teknologi, Bantu Masyatakat Pantau Proses Hukum

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menisiasi Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) sistem …

Watch Dragon ball super