Home / Artikel / KPK Tebang Pilih Tangani Kasus Peyuapan Eddy Sindoro

KPK Tebang Pilih Tangani Kasus Peyuapan Eddy Sindoro

Jakarta, sketsindonews – Pengacara John Situmorang dari Kantor Kuasa Hukum John Situmorang & Partners dalam rilisnya kepada sketsindonews. com menyatakan, dari berbagai kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini dinilai masih tebang pilih dalam menangani berbagai kasus hukum di Indonesia.

Fakta tebang pilih itu bukan isapan jempol, tetapi memang terbukti. Contohnya dalam kasus pemanggilan empat polisi ajudan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dalam kasus suap yang dilakukan Eddy Sindoro, ucapnya. (11/12)

Dari empat polisi tersebut telah dipanggil beberapa kali oleh KPK, namun belum hadir. Ada kesan membangkang terhadap KPK.

Anehnya dalam kasus ini KPK tidak ada upaya penjemputan paksa sebagaimana dilakukan terhadap pihak-pihak lainnya.

“Disinilah diuji keberanian KPK, mengapa KPK tidak berani menyemput paksa mereka,

Jangan sampai timbul opini KPK tebang pilih,” tandas John.

Sekedar perbandingan clien kami, lanjut John,  waktu KPK menyemput paksa Musdalifa, mantan Anggota DPRD Sumut tanggal 26 Agustus 2018. Padahal waktu itu beliau (Musdalifa-red) lagi melaksanakan akad nikah dan sekaligus resepsi putrinya.

Secara pribadi, kata John,  beliau sudah memberitahukan melalui Surat Resmi bahwa dia tidak bisa menghadiri panggilan kedua tanggal 13 Agustus 2018 karena pada tanggal 26 Agustus 2018 pernikahan putrinya dan setelah itu dia akan hadir dan atau menyerahkan mekanismenya ke KPK.

Dan, kami juga sebagai Kuasa Hukum beliau waktu itu sudah melakukan permohonan Secara surat resmi agar setelah pernikahan putrinya dia akan menghadiri panggilan.

Namun, apa yang terjadi justru tanggal 26 Agustus 2016 team KPK menjemput beliau sehingga terjadi kekacauan dalam pesta tersebut.

Masyarakat harus mengetahui bahwa Musdalifah bukanlah buronan atau tertangkap tangan sehingga harus pada acara pernikahan tersebut harus dijemput.

“Dimana rasa kemanusiaan KPK? Kalau saja KPK memiliki rasa kemanusiaan bisa saja besoknya ditangkap kalau memang sangat mendesak untuk ditangkap bukan pada saat pesta,” kata John.

Penjemputan KPK tersebut menjadi sejarah buruk dan tidak terlupakan bagi pengantin dan keluarga maupun bagi kami sebagai penegak hukum yang pada waktu itu berada di tempat.

Jika sekarang ada orang sudah berkali-kali dipanggil dan tidak datang namun KPK tidak melakukan upaya paksa.

Saya secara pribadi selaku pengacara
menjadikan pertanyaan, mengapa KPK tidak melakukan upaya paksa? Sementara ada orang yang patuh dan taat pada hukum harus dipermalukan oleh institusi hukum seperti KPK,” ucapnya.

reporter : nanorame

Check Also

Kader JKN Pelajari Soal Selisih Biaya

Jakarta, sketsindonews – Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan mitra BPJS Kesehatan untuk berhubungan langsung …

Watch Dragon ball super