Home / Berita / Krisis Pamong DKI Mengisi Jabatan Kosong, Pelayanan Dasar Warga Bisa Terabaikan

Krisis Pamong DKI Mengisi Jabatan Kosong, Pelayanan Dasar Warga Bisa Terabaikan

Jakarta, sketsindonews – Terkait kesenjangan pelayanan dasar serta krisis pamong diwilayah Provinsi DKI Jakarta masih banyak belum diisi aparatur untuk mengisi ASN pensiun selain keterbatasan petugas layanan tingkat di wilayah (Lurah, Kasi dan Staff) dalam mengoptimalkan pelayanan dasar di masyarakat.

“Hal ini menjadi masalah tentunya akibat lambatnya Pemprov DKI dalam menciptakan kebutuhan publik layanan enggan mau meneruskan program yang sudah baik berbasis efisiensi dari problematika yang ada dalam menciptakan kebutuhan SDM,” ungkap Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna, Jumat (13/11/20).

Ratusan pertahunnya ASN purna bhakti selain posisi Lurah saja hingga kini masih banyak kosong hingga hampir satu tahun lebih kosong, apa masalahnya.

Krisis pamongkah DKI selain kebutuhan saat ini ASN tidak mencukupi dalam pemenuhan dasar pelayanan bagi warga!!.

“So What gitu!!, kata Yayat. Padahal Key Performances Indikator (KPI) menjadi salah satu penilaian apa yang menjadi dasar kinerja pamong selain mengukur hasil kerja dengan pendapatan ASN cukup besar sebagai keberhasilan.

“Tapi itu tidak menjadi dasar konsistensi DKI untuk menilai kinerja justru kini dirubah lagi menjadi SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat) yang Indikator menjadi abu – abu, masyarakat mana yang menilai kalo semuanya itu sudah dikondisikan oleh penilaian secara kolega,” tuturnya.

Banyak cara seharusnya Pemprov melakukan berbagai cara dari krisis pamong, diantaranya ; selain mengambil pekerja honorer yang dibayarkan melalui APBD DKI sesuai kebutuhan atau berbagi konfirmasi dengan pemerintah pusat dalam merekrut SDM ASN.

Bahkan sebaliknya program digitalisasi “Membuat BIG Data” termasuk mendata krisis pamong serta layanan dasar sehingga menjadi bagian dari satu kesatuan kebutuhan layanan secara efisien, efektif dan cepat sesuai KPI.

“Pemprov DKI Jakarta punya segalanya termasuk anggaran, di Kabupaten Banyuwangi Jawa Tengah saja punya “Smart Kampung,” dimana layanan kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu dibawah 10 menit,” tandas Yayat.

Akhirnya kita cerita dulu DKI pernah memiliki Tim Biru, Tim Hijau, Tim Orange yag berbasis pada mutu layanan cepat pada layanan tingkat masyarakat dalam menjemput bola serta menciptakan Kepuasan publik untuk secara kontinyu.

“Itu yang seharusnya terus dipoles dalam kekurangannya menjadi bagian membangun pelayanan kepuasan dasar bagi warga bisa menjadi satu indikator keberhasilan,” ucap Yayat.

(Nanorame)

Check Also

Ketum Labaki : Akuntabilitas Management Keuangan Negara Lemah

Jakarta, sketsindonews – Ketua Umum (Ketum) Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (Labaki) Deani Sudjana …

Watch Dragon ball super