Home / Berita / Kuasa Hukum: Fakta Persidangan Dokter Helmi “Tidak Berencana” Membunuh
Kuasa Hukum dr. Helmi, Muhammad Rifai

Kuasa Hukum: Fakta Persidangan Dokter Helmi “Tidak Berencana” Membunuh

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (26/7) kembali menggelar sidang kasus pembunuhan dr. Letty Sultri dengan terdakwa suaminya sendiri yakni dr. Ryan Helmi.

Dalam sidang dengan agenda pledoi tersebut, kuasa hukum terdakwa, Muhammad Rifai membantah bahwa kliennya terlebih dahulu melakukan perencanaan. Seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memberikan tuntutan pidana mati dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

“Kami lebih sepakat itu tidak dengan berencana, artinya kami sepakat dengan pasal 338. Tidak bisa menghindari fakta bahwa terdakwa memang membunuh, tetapi tidak dengan berencana,” terangnya usai persidangan. “Sehingga apa yang dituntut oleh JPU tidak tebrukti di persidangan,” katanya.

Menurut Rifai, selama persidangan tidak ada saksi yang mengatakan bahwa penembakan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. “Tetapi terdakwa melakukan penembakan sesaat setelah pertengkaran dengan dokter Letty,” katanya.

Fakta persidangan lain yang menurut Rifai menjadi bukti bahwa pembunuhan tersebut tidak direncanakan adalah ketetangan saksi Rahmat merupakan driver ojek online mengatakan bahwa selama mengantarkan terdakwa ketempat kerja korban tidak ada komunikasi dengan terdakwa.

“Rahmat mengatakan bahwa tidak pernah ngobrol atau berbincang dari penjemputan di Pondok Ungu, Bekasi, sampai dengan di klinik azzahra, sementara kalau kita lihat di BAP di dalam tuntutan, itu ada obrolan, tetapi dalam fakta persidangan tidak ada obrolan, itu sudah jelas, final,” paparnya.

“Sehingga kenapa kami menunding bahwa JPU itu mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta persidangan,” tegasnya.

Untuk itu Rifai berharap agar terdakwa mendapat hukuman 15 tahun penjara, karena secara obyektif menurutnya kesalaham terdakwa yakni membunuh dan memiliki senjata api.

“Karena kalau kami meminta untuk dibebaskan tentu kami akan ditertawakan oleh semua orang. Sehingga kami meminta kepada Majelis jangan dihukum mati dan jangan dihukum seumur hidup, itu lebih adil bagi kami,” harapnya.

(Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super