Home / Berita / Kuasa Hukum Menteri Desa: Kalau Ada Pemindahan Pasti Ada Pemberhentian

Kuasa Hukum Menteri Desa: Kalau Ada Pemindahan Pasti Ada Pemberhentian

Jakarta, sketsindonews – Kuasa Hukum Menteri Desa PDTT, Agus Sudjatmoko, S.H. menyatakan bahwa surat keberatan atas SK Pemberhentian oleh Hanibal Hamidi seharusnya ditujukan kepada Presiden bukan kepada Menteri Desa.

“Kalau dia mau ajukan upaya administratif itu harusnya dia tujukan ke Presiden selaku atasan dari pak Menteri,” jelasnya, usai sidang dengan agenda penyerahan kesimpulan, di PTUN Jakarta, Selasa (23/1).

Seperti diketahui, bahwa Hanibal Hamidi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD), pada Direktorat Jenderal PPMD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PPMD), menyatakan keberatan atas pemberhentiannya.

Hanibal melayangkan surat keberatan kepada Menteri, karena menurutnya yang pejabat yang berwenang menghukumnya adalah satu tingkat diatasnya yakni Dirjend, dan keberatan harus ditujukan kepada atasan dari atasan yang menghukum yakni Menteri.

Sementara menurut Agus, dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan SK pemberhentian adalah Menteri, dimana Menteri selaku Pejabat Pengawas Kepegawaian (PPK).

“Jadi jika ada keberatan atas SK tersebut seharusnya diajukan keatasannya, Nah atasan menteri siapa, Ya presiden,” jelasnya.

Dia menggambarkan, jika SK dikeluarkan oleh Menteri, dan keberatan juga ditujukan ke Menteri, maka Menteri pasti akan menguatkan keputusannya.

“Sementara pak hanibal keberatan atas sk tersebut, Tapi surat keberatan ditujukan kepada Menteri,” ucapnya.

Agus menambahkan, “Dia (Hanibal) kan mikir atasan itu atasan dia setingkat di atasnya.”

“Padahal dalam undang-undang, yang di maksud atasan itu adalah atasan dari pejabat yang mengeluarkan SK tersebut,” jelasnya.

Untuk itu dia menegaskan, bahwa Hanibal diberhentikan berdasarkan SK Menteri. “Kalau dia keberatan atas SK, ya ditujukan ke atasan Menteri,” tegasnya.

Indikasi Sanksi Disiplin

Sementara terkait dugaan pemberhentian tersebut dilakukan sebagai sanksi, Agus menjelaskan bahwa pemberhentian Hanibal tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Panitia Seleksi (Pansel) terbuka yang dibentuk dalam upaya pengisian Jabatan pimpinan tertinggi (JPT), serta untuk penataan organisasi.

“Nah pansel mengeluarkan rekomendasi, Nah rekomendasinya adalah memindahkan pak Hanibal ke eselon lebih rendah,” katanya.

Dalam posisi ini, menurutnya Menteri semata-mata hanya melaksanakan rekomendasi dari Pansel.

“Jadi ga ada kaitan dengan pelanggaran disiplin,” tegasnya.

“Rekomendasi karena alasan apa
Sebenarnya bukan urusan Menteri
Karena sudah di bentuk pansel, dan pansel mengeluarkan relomendasi, ya kalau tudak dijalankan, ya salah juga,” tambahnya.

Untuk itu dia menekankan bahwa SK Menteri tersebut hanya melaksanakan rekomendasi pansel. “Cuma dia (Hanibal) mikirnya itu kaitannya dengan pelanggaran,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menanggapi terkait kesaksian Ahli dari Komisi ASN. “Menurut Pak Sumardi Ahli dari ASN itu kalau memindahkan ya memindahkan aja,” ujarnya.

Namun menurut Agus, dalam proses pemindahan, harus terlebih dahulu dengan proses pemberhentian.

“Jadi kalau ada pemindahan pasti ada pemberhentian,” jelasnya.

“Dimana aja mau dia di turunkan, dinaikkan, mau dipindah level yang sama pasti diberhentikan dulu,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super