Home / Berita / Kuasa Hukum Menteri Desa: Hanibal Diberhentikan Karena Akan Ditugaskan Secara Khusus
Hanibal Hamidi usai membuat gugatan di PTUN, Rabu (15/11/17). (Foto: Eky/sketsindonews.com)

Kuasa Hukum Menteri Desa: Hanibal Diberhentikan Karena Akan Ditugaskan Secara Khusus

Jakarta, sketsindonews – Kuasa Hukum Menteri Desa nyatakan bahwa Hanibal Hamidi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Dirjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tidak diberhentikan karena sanksi, tap diberhentikan karena akan diberikan tugas khusus.

“Bawah Hanibal diberhentikan karena akan ditugaskan secara khusus,” ucap Hanibal mengulang perkataan Kuasa Hukum Menteri Desa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), saat dihubungi, Jumat (12/01).

Menurut Hanibal, hal tersebut diutarakan untuk menjawab pernyataan saksi ahli dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa pejabat yang diberhentikan dari jabatannya itu adalah seorang pejabat yang sedang dikarenakan sanksi berat.

“Apa yang terjadi kata mereka pada kasus ini pemberhentian ini bukan sebagai sanksi apalagi sanksi berat,” ujar Hanibal.

Lanjut Hanibal, dalam persidangan yang dilakukan pada Kamis 11 Januari 2018 tersebut, Komisi ASN juga menjelaskan terkait kata “Penataan Organisasi” dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang diterimanya, dijelaskan bahwa penataan organisasi yang menimbulkan seseorang tidak lagi menjabat atau berhenti dari jabatannya hanya dimungkinkan apabila ada kebijakan sehingga menyebabkan Jabatan Pejabat Tinggi (JPT) berkurang jumlahnya, sehingga dilakukan uji untuk siapa yang tetap bertahan tidak berhenti dan siapa yang tidak lagi ada tempatnya sehingga berhenti.

“Ya perampingan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Hanibal Hamidi melakukan gugatan atas pemberhentiannya sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Dirjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), di PTUN Jakarta. Saat ini dia melakukan gugatan perlawanan dengan No. 242/plw/2017/PTUN-Jakarta, setelah sebelumnya hakim menyatakan bahwa gugatannya kepada Menteri Desa salah.

(Eky)

Check Also

Makohanudnas Gelar Upacara Hari Kebangkitan Nasional Ke-110

Jakarta, sketsindonews – Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus,S.E., bertindak sebagai …

Watch Dragon ball super