Home / Berita / Kuasa Hukum Menteri Desa: Hanibal Diberhentikan Karena Akan Ditugaskan Secara Khusus
Hanibal Hamidi usai membuat gugatan di PTUN, Rabu (15/11/17). (Foto: Eky/sketsindonews.com)

Kuasa Hukum Menteri Desa: Hanibal Diberhentikan Karena Akan Ditugaskan Secara Khusus

Jakarta, sketsindonews – Kuasa Hukum Menteri Desa nyatakan bahwa Hanibal Hamidi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Dirjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tidak diberhentikan karena sanksi, tap diberhentikan karena akan diberikan tugas khusus.

“Bawah Hanibal diberhentikan karena akan ditugaskan secara khusus,” ucap Hanibal mengulang perkataan Kuasa Hukum Menteri Desa dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), saat dihubungi, Jumat (12/01).

Menurut Hanibal, hal tersebut diutarakan untuk menjawab pernyataan saksi ahli dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa pejabat yang diberhentikan dari jabatannya itu adalah seorang pejabat yang sedang dikarenakan sanksi berat.

“Apa yang terjadi kata mereka pada kasus ini pemberhentian ini bukan sebagai sanksi apalagi sanksi berat,” ujar Hanibal.

Lanjut Hanibal, dalam persidangan yang dilakukan pada Kamis 11 Januari 2018 tersebut, Komisi ASN juga menjelaskan terkait kata “Penataan Organisasi” dalam Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang diterimanya, dijelaskan bahwa penataan organisasi yang menimbulkan seseorang tidak lagi menjabat atau berhenti dari jabatannya hanya dimungkinkan apabila ada kebijakan sehingga menyebabkan Jabatan Pejabat Tinggi (JPT) berkurang jumlahnya, sehingga dilakukan uji untuk siapa yang tetap bertahan tidak berhenti dan siapa yang tidak lagi ada tempatnya sehingga berhenti.

“Ya perampingan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Hanibal Hamidi melakukan gugatan atas pemberhentiannya sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) pada Dirjen PPMD, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), di PTUN Jakarta. Saat ini dia melakukan gugatan perlawanan dengan No. 242/plw/2017/PTUN-Jakarta, setelah sebelumnya hakim menyatakan bahwa gugatannya kepada Menteri Desa salah.

(Eky)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super