Back

Media Terpercaya

Kuasa Hukum PT BGE Pertanyakan Izin PT DGE

Jakarta, sketsindonews – Ibarat peribahasa: sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga.

Kalimat diatas sepertinya layak dialamatkan kepada PT Geo Dipa Energi (GDE), sebuah perseroan milik pemerintah yang mengelola hasil panas bumi di PLTP Dieng dan Patuha.

Konon PT GDE ditengarai memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan wilayah kerja pertambangan (WKP).

Akan tetapi faktanya dalam rapat putusan yang digelar oleh Komisi Informasi Publik (KIP) RI, Rabu (26/2/2020) sore. Pihak PT GDE tidak bisa memperlihatkan IUP dan WKP baik asli maupun copy yang selama ini digaungkannya.

Perlu dketahui berdasarkan undang-undang tentang panas bumi nomor 27 tahun 2003 dan nomor 21 tahun 2014, perusahaan tambang wajib memiliki IUP dan WKP. Namun jika perseroan penambang tidak mempunyai perizinan, semestinya penegak hukum menggunakan kewenangannya.

“Itu namanya penambangan liar atau illegal mining. Pelanggar undang-undang bisa dipidana karena mencuri aset milik negara,” tegas legislator Partai Nasdem Kurtubi kepada sketsindonews.com, Sabtu (15/2/2020).

Sebagai informasi, KIP RI akhirnya tertanggal 26 Februari 2020  menerbitkan surat pernyataan mediasi gagal untuk permohonan yang diajukan oleh PT Bumi Gas Energi terhadap PT Geo Dipa Energi tercatat dibawah register bernomor: 025/KIP-PS/V/2019.

Bahkan pihak PT BGE telah meminta kepada PTGDE agar memperlihatkan IUP dan WKP, untuk proyek Panas Bumi Patuha dan Dieng. Lantaran pihak PT GDE mengklaim memiliki IUP dan WKP, namun tidak pernah dapat diperlihatkan.

Untuk itulah, pihak PT BGE melalui kuasa hukumnya Khresna Guntarto dari kantor BNP Law Firm mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM, melalui Kantor KIP di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, agar dapat menunjukan surat IUP dan WKP dalam bentuk surat asli atau salinannya.

Namun lagi-lagi dalam pertemuan yang ketiga kali, pihak Kementerian ESDM tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkannya kepada persidangan maupun saat mediasi.

Padahal, saat sidang pertama  tanggal 23 Januari 2020 dipimpin Ketua Majelis Komunikasi (MK) KIP Arif Adi Kuswardono didampingi Romanus Ndan Lendong dan Muhammad Syahyan masing-masing anggota dibantu Panitera Pengganti Rano Aldi. Menyebut bahwa informasi yang dimohonkan pemohon dalam hal ini PT BGE atau David Randing bukan informasi tertutup alias hal yang dimohonkan Informasi Terbuka.

Namun, pada sidang, Rabu, (26/02/2020), Mediator Cecep Suryadi dan dihadiri Pemohon David Randing dan kuasanya Shiddiq Surya Pratama, SH, serta dari pihak Termohon Kementerian ESDM kuasanya Qatro Romandhi, Arid Riza Abadi dan Yoga Marantika, disebut mediasi gagal.

Dalam pernyataan mediasi gagal itu di Pasal 1: Pemohon menerangkan bahwa Informasi yang dimintakan yaitu seluruh salinan resmi atas foto copy atau softcopy atau diperlihatkan fisik dokumen surat Keputusan Menteri ESDM tentang IUP PT GDE yang diterbitkan sejak tahun 2002 sampai saat ini.

Pasal 2: Terhadap permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, termohon menyatakan bahwa dasar atau landasan hukum atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan panas bumi oleh PT GDE sejak tahun 2002 adalah berupa pemberian kuasa Pengusahaan Panas Bumi yang tertuang dalam: 

  1. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1981, tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi Listrik kepada Pertamina di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor: 45 Nomor 1991;
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-436/MK.02/2001  tanggal 4 September 2001 perihak Penunjukan Pengelolaan Aset Eks Klaim OPIC;
  3. Surat Menteri ESDM Nomor :3900/40/M/2001 tanggal 5 November 2001 perihal Proyek PLTP Dieng dan Patuha dan;
  4. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Area Dieng dan Area Patuha dari BPDP ke PT GDE.

Begitu juga pada Pasal 3 disebutkan: bahwa terhadap pernyataan termohon sebagaimana tertuang pada Pasal 2, Pemohon menyatakan tidak sesuai dengan permohonan informasi yang dimintakan oleh Pemohon. Sehingga pemohon tidak dapat menerima dan termohon belum dapat memperlihatkan IUP a quo pada Pemohon.

Pada Pasal 4: Bahwa terhadap pernyataan para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3, para pihak tidak mencapai kesepakatan mediasi, dan akan melanjutkan ke ajudikasi non litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Jadi jelas dan terang benderang bahwa PT GDE mengerjakan proyek Patuha dan Dieng tidak memiliki IUP dan WKP sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Dan PT GDE diduga telah melakukan illegal mining,” kata David Randing, seusai mediasi.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.