Home / Artikel / Kunker Gubernur Bergelut Persoalan Dana Op, RT RW Gak Mau Pake LPJ

Kunker Gubernur Bergelut Persoalan Dana Op, RT RW Gak Mau Pake LPJ

Jakarta, sketsindonews – Kembali setiap Kunker Silaturahim Gubernur DKI Jakarta selalu terkuak persoalan dana operasional RT RW baik berkaitan dengan operasional maupun mengenai laporan pertanggungan jawab dana itu.

Hal ini kembali terkuak saat dialog dengan Gubernur DKI Anies Baswedan beberapa pertanyaan muncul yang ditanyakan para RT RW kemaren di Gedung Pertamina Cempaka Putih kemaren (5/12) yang di hadiri beberapa komponen masyarakat.

Penuntutan dana operasional RT RW bila dibandingkan dengan FKDM, LMK sangat berbeda, itu kok gak pake LPJ sementara kami urusin warga dan lingkungan.

Salah satu Ketua RW 04 Kelurahan Cempaka Baru Kecamatan Kemayoran meminta kepada Anies untuk dana operasional RT RW untuk tidak lagi bentuk LPJ (Laporan Pertanggungan Jawab) , dimana alokasi itu dalam kegiatan RT RW sangat ribet dan tidak sesuai dengan imtensitas kegiatan mereka di wilayah, tukasnya.

Padahal Op itu untuk membangun wilayah hingga pembayaran hansip serta petugas sampah lingkungan, itu yang kerap kami lakukan dalam dana operasional.

Begitu pula Mila (30) Ketua RT hal yang sama mengatakan, kami minta Anies dapat memberikan kompensasi atau honor terkait RKSM (Regu Kebersihan Sampah Masyarakat) yang ada dilingkungan, karena hal itu menjadi beban kami yang terpotong dari dana Op, jelasnya.

Sementara Pengamat Perkotaan dan Kebijkan Publik Amir Hamzah saat diminta pendapatnya mengatakan, sangat berbeda karena dana operasional itu berkaitan LPJ sementara uang kehormatan atau honor hanya SPJ, itu yang menjadi masalah, tukasnya. (6/12)

“Kalo operasional adalah biaya untuk kegiatan organisasi RT/RW, sementara honor itu biaya yang bisa digunakan secara pribadi, karena adanya Ingub 1197 Tahun 2017 tentang UPTF (Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW, ini bukan op lagi tapi uang penyelenggaraan.

Namun, ini sama saja uang operasional bukan untuk honor atau uang kehormaran seperti LMK atau FKDM. Fubah dulu Ingub nya kalo RT RW tidak mau adanya LPJ, jelas Amir.

Lain lagi dengan tanggapan Fetty dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) salah satu Kelurahan terkait operasional dirinya membandingkan, PKK itu kalo bicara intensitas kegiatan lebih tinggi.

PKK masyarakat juga tahu kami dari mulai jumantik, PSN, Dasa Wisma, pendataan BPNT, hingga pengajian dan arisan rutin kami selenggrakan, justru honor kami dipenggal hanya menjadi 7 personil, itupun hanya sekitar 700 ribu honornya, ucapnya

reporter : nanorame

 

 

 

 

 

Check Also

Anggota Dewan Kota Bukan Ngomong Infrastruktur Tapi Bagaimana Mendorong Kesejahteraan Warganya

Jakarta, sketsindonews – Calon Dewan Kota di seluruh wilayah DKI akan mengikuti seleksi tingkat Kota, …

Watch Dragon ball super