Home / Artikel / Lokakarya Nasional Pertuni 2017: Optimalkan Partisipasi Tunanetra dalam Pembangunan Nasional

Lokakarya Nasional Pertuni 2017: Optimalkan Partisipasi Tunanetra dalam Pembangunan Nasional

Jakarta, sketsindonews – DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menyelenggarakan lokakarya nasional Pertuni dengan tema “ Optimalisasi Partisipasi Pertuni dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Convention on The Rights of Persons With Disability (CRPD),

Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Sustainable Development Goals (SDGs) agenda 2030 “ sebagai salah satu program sekaligus menjadi ajang rapat kerja nasional persatuan tunanetra indonesia.

Lokakarya Nasional ini akan diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 2017, bertempat di Hotel Balairung Jakarta Jalan Matraman Raya No. 19 Jakarta Timur.

lokarya dpp pertuni

Sebagai organisasi tingkat Nasional yang memiliki kepengurusan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Pertuni senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, yakni dengan menyelenggarakan Pelatihan, Diskusi Terfokus dan Lokakarya.

Dengan dasar itu, pada Bulan Oktober 2017, DPP Pertuni menyelenggarakan Lokakarya Nasional di Jakarta, yang akan diikuti oleh Pengurus Pertuni ditingkat Provinsi dari seluruh Indonesia. Peserta terdiri dari 1 orang Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau yang mewakilinya, 1 orang Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) atau yang mewakilinya, 1 orang perwakilan perempuan dan 1 orang relawan pendamping – yang dalam kepengurusan pertuni biasa disebut mitra bakti– untuk utusan masing masing daerah.

Sampai saat ini sudah terdaftar 102 peserta utusan 26 propinsi dari seluruh Indonesia. Tujuan penyelenggaraan Lokakarya Nasional Pertuni 2017, yaitu untuk mensosialisasikan Convention on the Right of Person with Disability (CRPD), Sustainable Development Goals (SDGs) dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, lokakarya nasional ini merupakan pembekalan kepada pengurus Pertuni Daerah tentang bagaimana mendorong, mengawal dan memonitor implementasi CRPD, SDGs dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di provinsi mereka masing-masing. Selanjutnya, diharapkan pula pengurus Pertuni Daerah dapat menjadi inisiator sosialisasi dan implementasi CRPD, SDGs dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bagi pengurus Pertuni di wilayahnya.

“Lokakarya nasional juga dapat memberikan pembinaan kepada pengurus Pertuni Daerah agar mampu dan handal, baik dalam pengelolaan administrasi organisasi maupun dalam upaya menjalin hubungan kemitraan eksternal dengan berbagai instansi dan individu, sinkronisasi program serta kaderisasi organisasi,” ujar Iyehezkiel Parudani, Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah DPP Pertuni, yang juga bertugas sebagai Ketua Panitia Pengarah Lokakarya Nasional Pertuni 2017. (24/10)

Jonna Damanik, Ketua Departeman Tenaga Kerja dan Wirausaha DPP Pertuni yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana Lokakarya Nasional Pertuni 2017 menjelaskan, bahwa terdapat beberapa materi yang akan disampaikan, di antaranya tentang ketenagakerjaan, perempuan dan anak disabilitas, keorganisasian, profesi massage dan secara umum bagaimana partisipasi Pertuni dalam konteks pembangunan Indonesia.

Tambah Jonna, dari tema tema yang akan dibahas diharapkan dapat menghadirkan beberapa menteri sesuai dengan tema yang dibahas, di antaranya Menteri Tenaga kerja, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Perencanaan dan Penganggaran Nasional (Bappenas).

“Dengan kehadiran perwakilan pemerintah, diharapkan ada komunikasi dan solusi atas tantangan yang harus dihadapi bersama antar Pemerintah dan PERTUNI,” papar Jonna.

reporter : nanorame

.

Check Also

Anies Bebaskan PBB Bagi Pejuang

Jakarta, sketsindonews – Gubernur Anies Baswedan meluruskan informasi terkait pajak bumi bangunan (PBB) di bawah …

Watch Dragon ball super