Lolos dari Sanksi Pemecatan, Kejagung Diduga Selamatkan Jaksa Pinangki

Jakarta, sketsindonews – Lolosnya Jaksa Pinangki dari sanksi pemecatan terkait perjalalanan keluar negeri untuk bertemu buronan Djoko S Tjandra tanpa ijin. Membuat geram para pegiat anti rasuah di Indonesia.

Musababnya Kejaksaan Agung sebagai institusi Pinangki, hanya merekomendasikan pencopotan jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejagung.

Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan internal bidang pengawasan Kejagung, disebutkan wanita kelahiran Jogjakarta 1981 silam, terbukti melakukan perjalanan keluar negeri sebanyak sembilan kali.

“Sanksi tersebut belum cukup , semestinya sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari Aparatur Sipil Negara dan dikeluarkan dari lembaga Kejaksaan,” demikian diungkapkan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI.

Menurut Boyamin ada tiga alasan mendasar bahwa Pinangki layak dipecat dari Korps Adhyaksa. Pertama, Pinangki selama pemeriksaan diduga berbelit, mengelak dan tidak mengakui perbuatan serta melakukan upaya perlawanan balik terhadap pemeriksa Kejagung.

“Semestinya hal ini menjadi faktor Pemberatan sehingga layak sanksi pencopotan dengan tidak hormat,” katanya.

Kedua. masih kata Boyamin, terdapat dugaan bukti yang cukup berupa pengakuan Anita Kolopaking yang telah jujur mengakui bersama sama Pinangki bertemu Joko Tjandra di Malaysia. “Keterangan Anita Kolopaking ini semestinya sudah cukup kuat dan tidak perlu menunggu keterangan Djoko Tjandra karena akan sulit mendapat keterangan dari Djoko Tjandra. Semestinya ini cukup untuk dasar pencopotan dengan tidak hormat,” imbuh dia.

Dan terakhir, sanksi pencopotan jabatan hanya semata mata didasarkan 9 kali pergi keluar negeri tanpa ijin atasan terkait dugaan bertemu Joko Tjandra di Malaysia.

Jaksa Pinangki Plesir ke Amerika

MAKI menduga Kejaksaan Agung sengaja menutupi plesiran Pinangki keluar negeri tanpa ijin, selain ke negara Malaysia dan Singapura.

Padahal kata Boyamin, Jaksa Pinangki diduga sempat mampir ke negara paman Sam sebanyak dua kali. “Tentunya butuh waktu bolos kerja masing-masing sekitar seminggu sehingga Pinangki diduga sering bolos kerja. Semestinya ini dapat dijadikan dasar sanksi pencopotan dengan tidak hormat,” tutur Boyamin.

Selain itu ia mengungkapkan, Kejaksaan diduga membuat skenario “penyelamatan” terhadap Jaksa Pinangki dengan alasan Djoko Tjandra belum diperiksa dan untuk mengabaikan dugaan pertemuannya dengan DJoko Tjandra .

“Sehingga Kejagung beralasan belum bisa menjadikan sebagai fakta dan bukti dalam hasil pemeriksaan untuk memberhentikan Jaksa Pinangki,” pungkasnya.

(Sofyan Hadi)