Home / Berita / LPAD Sikapi 100 Hari Kinerja Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma

LPAD Sikapi 100 Hari Kinerja Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma

Jakarta, sketsindonews – Direktur kajian Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Irianto Napitupulu menyikapi 100 hari kinerja Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma terhadap beberapa persoalan di Jakarta Pusat.

Dhany Sukma dilantik Gubernur Anies Baswedan menjadi Walikota Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Februari 2021 yang lalu bersama 13 pejabat lain eselon II saat itu dalam menyelesaikan beberapa wilayah selain secara khusus menyelesaikan pandemi covid-19.

Menurut Victor, dalam pegamatan LP2AD banyak masalah problematika wilayah di Jakarta Pusat dalam prioritas penataan masih lemah percepatan penanganannya baik parkir liar, penataan PKL, kasus pincol hingga penanganan complain warga yang tidak responsif.

“Parkir Roxy Mas hingga saat ini tak jelas menata kawasan selain konsep apa bahkan parkir liar menjadi muncul oleh para oknum. Begitu pula jalan Sabang Kecamatan Menteng parkir semakin tidak tertata selain mesin – mesin parkir pra bayar pada faktanya kebih menggunakan manual,” paparnya, Rabu (28/4/21) malam.

Selain itu kerumunan para pkl malam hari terus meningkat, seiring kebijakan Walikota menjadi abu – abu oleh karena tebang pilih dalam aktifitas pkl membuat iritasi berbagai usaha kecil untuk mencari keadilan dalam beroperasi.

Misal kata Victor nite market kuliner Kramat terus dibuka tanpa adanya larangan hanya dengan konsep tertata dianggapnya itu sudah ikonik menjadi legal faktanya tetap saja menjadi kerumunan.

Sementara aduan PKL Akbar hingga kini tak boleh berperan selain larangan operasi dibandingkan kawasan lain sementara dibiarkan seperti Johar Baru PKL, Tanah Abang, PKL jiung.

Pada kasus lain juga masih menumpuk masalah penanganan infrastruktur pemukiman, perbaikan pasca kebarakan yang menjadikan iritasi bagi korban kebakaran lain dikarenakan penanganan tidak sama sesuai harapan warga.

“Konon Walikota Dhany Sukma bekerja dengan senyap, hanya diketahui bebera stafnya saja, apakah itu menjadi solusi belum tentu,” ucap Viktor.

Pelayanan percepatan penanganan wilayah bukan hanya pada bisa berkolaborasi melainkan bagaimana pamong juga punya memiliki science of crisis terhadap berbagai masalah lingkungan dan pelayanan.

Kekakuan PTSP di Kelurahan banyak menjadikan complain terhadap konsultasi untuk segera melakukan pembenahan layanan, jangan menjadi alasan klasik pandemi sulitnya warga terkendala saat konsultasi warga.

“Tidak semua harus menggunakan WFH atau “zoom meeting” masalah penanganan masyarakat dilain pihak pamong lain “bak bik buk” untuk menjalankan menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Saat ini tambah Victor, warga melihat 100 hari kinerja Walikota bukan hanya pada visiting atau phisicly perubahan sosok lembut. Secara objektif warga hanya menilai SKPD tertentu dalam menuntaskan pekerjaan sesuai tupoksi seperti Sudin SDA, Bina Marga, LH (masalah sampah) dan PPSU disebabkan rutinitas diketahui publik.

“Sementara SKPD lain hanya bekerja hanya seperti menggugurkan kewajiban dengan aturan WFH menjadikan optimalisasi persoalan warga banyak tertunda karena aturan jam kerja,” papar Victor.

“Walikota Dhany Sukma dalam penanganan di Jakarta Pusat sangat berbeda dengan wilayah lain karena Jakarta Pusat punya nilai tersendiri sebagai pusat dari pemerintahan sehingga seorang pejabat dalam posisi ini tidak bisa hanya retorika dan tidak ada pengawasan terhadap penyelesaian masalah jika tidak terus berkomunikasi dengan para tokoh – tokoh wilayah untuk menggerakan partisipasi secara aktif,” tutupnya.

(Nanorame)

Check Also

Ketum Labaki : Akuntabilitas Management Keuangan Negara Lemah

Jakarta, sketsindonews – Ketua Umum (Ketum) Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (Labaki) Deani Sudjana …

Watch Dragon ball super