Back

Media Terpercaya

Majelis Hakim Vonis 3 Bulan Penjara, Pedagang Pakaian Ilegal

Jakarta, sketsindonews – Maraknya penjualan pakaian bekas di negeri ini, diduga adanya keterlibatan para cukong dan penegak hukum sebagai “perisai hidup” yang membuat pelaku penyeludupan dan perdagangan ilegal itu, semakin nyaman melakukan aksinya.

Padahal menurut Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas yang secara nyata telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

“Apabila pelaku usaha menjual pakaian bekas impor, maka pelaku usaha tersebut dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,” ujar Veri

Ia menlanjutkan dimana pada Pasal 8 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Sedangkan pada UU Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. 

Tengok saja rendahnya vonis yang dijatuhkan pimpinan majelis hakim Saefudin Zuhri, Duta Baskara dan Tuty Haryati sebagai Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa Natan Sitompul pemilik ratusan koli pakaian bekas tanpa ijin. Putusan itu diketok pada Selasa, (17/3/2020).

Ketua majelis hakim Saefudin Zuhri menjatuhkan putusan selama 3 bulan penjara kepada Natan Sitompul.

Menurut Saefudin, Terdakwa Natan terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perdagangan tanpa izin. Natan terbukti melanggar Pasal 106 UU RI nomor.7 tahun 2004 tentang perdagangan.

Padahal dalam Pasal 106 UU RI nomor 7 tahun 2004 tentang perdagangan, disebutkan pidana 4 tahun kurungan badan serta denda Rp10 miliar.

Namun faktanya dalam putusan itu, tidak disebutkan denda yang harus dibayar kepada negara terhadap Terdakwa Natan. Hanya saja majelis memerintahkan agar membayar biaya perkara kepada pria bergelar sarjana ekonomi sebesar Rp5000.

Barang bukti 193 (seratus sembilan puluh tiga) koli pakaian bekas;1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;1 (satu) unit DVR warna hitam merek infinity;4 (empat) buah buku catatan keluar masuk barang pakaian bekas; Dirampas untuk dimusnahkan; selain itu dokumen transaksi keuangan serta uang tunai sebesar Rp10 juta juga diambil oleh negara.

Bahkan penuntut umum pun setali tiga uang dengan majelis hakim. Ketua tim penuntut umum Agus K dan kawan-kawan menuntut pidana terhadap perkara nomor 100/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst atas nama Natan Sitompul selama 5 bulan pidana.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.