Back

Media Terpercaya

MAKI Gugat Perbuatan Melawan Hukum Gubernur DKI Cs ke Pengadilan Jakut

Jakarta, sketaindonews – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Soiman dan LP3HI menggugat Gubernur DKI, BPN Jakarta Utara, PT JBI, PT Jakpro, PT Jakarta Utilitas Propertindo dan PT Bina Tunas Bangsa Pluit ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Gugatan yang dilayangkan MAKI dan LP3HI ke pengadilan yakni tentang perbuatan melawan hukum, terkait dengan peralihan fungsi fasilitas umum perumahan pluit putri.

Gugatan tersebut didaftarkan oleh Rizky Dwi Cahyo Putra, SH dan Rudy Marjono, SH selaku kuasa hukum para penggugat dan telah mendapatkan nomor perkara 82/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Dalam keterangan tertulisnya MAKI menyebutkan gugatan diajukan setelah mengetahui bahwa lapangan olah raga dan taman terbuka hijau yang selama ini menjadi fasilitas perumahan pluit putri dan hak warga penghuni sebagai satu kesatuan tak terpisahkan, telah diubah secara sepihak oleh Pemprov DKI menjadi kawasan yang dapat didirikan bangunan diatasnya dalam Rencana Tata Ruang DKI.

Seharusnya, kata Bonyamin, berdasarkan Permendagri nomor 9 tahun 2009, tentang fasilitas umum perumahan tidak boleh diubah peruntukannya.

“Luas lahan fasilitas umum yang disengketakan adalah seluas 3.995 m2 terletak di jalan pluit putri. Lahan ini sendiri, selama ini memiliki fungsi resapan air dan saringan pertama terhadap ancaman banjir. Namun oleh Pemprov DKI telah seenaknya mengubahnya menjadi zona yang dapat didirikan bangunan di atasnya,” ujar Bonyamin kepada sketsindonews Rabu (05/02/20) siang.

Hal ini terbukti ujarnya, dengan diterbitkannya IMB untuk PT. Bina Tunas Bangsa Pluit Putri dan PT. Jakarta Utilitas Propertindo untuk mendirikan sekolah swasta.

Sementara itu, pohon-pohon asli yang telah ada sejak kawasan ini pertama kali dibuka dan yang kemudian dengan susah payah ditanam dan dipelihara warga, telah ditebang seenaknya oleh pemegang IMB.

“Sehingga, jika terjadi banjir di perumahan pluit putri, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Anies Baswedan. Karena dialah pemegang saham PT Jakarta Prropertindo dan warga telah mengingatkannya tetapi peringatan tersebut tidak diindahkan,” tegasnya.

Menurutnya, MAKI sebagai lembaga yang concern dengan pemberantasan tindak pidana korupsi pun telah melaporkan dugaan adanya kerugian negara dalam peralihan hak atas lahan ini dari Pemprov DKI ke PT. Jakarta Utilitas Propertindo -yang notabene perusahaan swasta murni ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Selain itu, kasus Pluit Putri menjadi preseden buruk bagi kawasan perumahan di DKI Jakarta, karena tidak ada jaminan apapun bagi warga untuk memanfaatkan ruang terbuka umum secara bebas.

“Suatu saat, dibawah kekuasaan pemerintah daerah sebagai penentu tata ruang dan pembuat regulasi, fasilitas umum perumahan bisa diubah jadi pabrik atau fungsi peruntukan lain, tanpa mempedulikan hak warga perumahan,” tandan Bonyamin.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.