Home / Berita / MAKI Serahkan Alat Bukti Kasus Korupsi
Koordinator Masyarakar Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman

MAKI Serahkan Alat Bukti Kasus Korupsi

Jakarta, sketsindonews – Kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, kecamatan Cipayung Jakarta Timur oleh BUMD DKI Jakarta Perusahaan Daerah Sarana Jaya.

Yang menyeret mantan Direksi Pembangunan Sarana Jaya, yakni Yoory C Pinontoan bersama Anja Runtuwene, Tommy Adrian dan korporasi atas nama PT Adonara Propertindo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk melengkapi penyidikan kasus tersebut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia alias MAKI, Bonyamin Saiman. Memberikan sejumlah alat bukti kepada pemimpin komisi anti rasuah, diantaranya berupa soft copy sertipikat Hak Guna Bangunan di lahan Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, kecamatan Cipayung Jakarta Timur, oleh BUMD DKI Jakarta Perusahaan Daerah Sarana Jaya.

Boyamin Saiman memberikan alat bukti itu kepada pihak KPK pada hari ini melalui aplikasi Whatsapp.

Menurut Boyamin dalam keterangan resminya, mengatakan lahan tersebut terdiri dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97,98, dan 99 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Jakarta Timur pada tanggal 31 Juli 2001 dengan masa berlaku hingga 31 Juli 2021 atas nama pemilik Yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus dengan luas keseluruhan sekitar 4 hektar.

“Berdasarkan data tersebut terdapat hal-hal yang memperkuat telah terjadinya dugaan korupsi pembayaran pembelian lahan oleh PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan yang mengaku memiliki lahan tersebut yaitu: satu bahwa lahan tersebut dimiliki oleh sebuah Yayasan sehingga tidak bisa dijual kepada sebuah perusahaan bisnis swasta,” kata Boyamin, Jumat (19/3/21).

Lahan yayasan kata dia, hanya boleh dialihkan kepada yayasan lain untuk digunakan tujuan fungsi sosial, hal ini berdasar ketentuan Pasal 37 Ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan.

“Semestinya sejak awal PD Sarana Jaya mengetahui tidak bisa membeli lahan tersebut karena lahan dimiliki oleh sebuah yayasan yang kemudian dijual kepada perusahaan swasta yang mana dilarang oleh UU Yayasan, sehingga dengan melakukan pembayaran kepada sebuah perusahaan swasta sekitar Rp200 Miliar adalah sebuah bentuk pembayaran yang tidak diperolehnya sebuah lahan yang clear and clean serta berpotensi kerugian total lost ( uang hilang semua tanpa mendapat lahan ),” sebutnya.

Diungkapkan Boyamin, lahan tersebut HGB-nya akan habis tahun 2021 dan selama ini tidak pernah dilakukan pembangunan apapun sesuai ijin HGB sehingga berpotensi tidak akan diperpanjang HGBnya sehingga semestinya PD Sarana Jaya menunggu perpanjangan HGB untuk melakukan pembayaran sehingga dengan pembayaran sebelum HGB diperpanjang adalah bentuk pembayaran yang sia-sia dan berpotensi tidak akan memperoleh lahan tersebut.

“Sebelum terbit HGB tahun 2001, lahan tersebut adalah berstatus Hak Pakai yang dimaknai lahan milik pemerintah sehingga ketika lahan tersebut terlantar karena tidak didirikan bangunan maka berpotensi HGB dicabut atau setidaknya perpanjangannya akan ditolak sehingga pembayaran oleh PD Sarana Jaya adalah sesuatu hal ceroboh dan uang terbuang percuma,” urai pria yang kerap mempraperadilkan lembaga negara.

Dengan rencana penjualan lahan oleh pemegang HGB imbuh Boyamin, kepada perusahaan swasta yang kemudian dijual kepada PD Sarana Jaya patut diduga telah melanggar UU Yayasan sehingga HGB tersebut dapat dicabut oleh pemerintah karena tidak sesuai peruntukannya sehingga pembayaran PD Sarana Jaya kepada sebuah perusahaan swasta patut diduga turut serta korupsi yang merugikan negara .

“Berdasar hal-hal tersebut, kami meminta segera diumumkan tersangka dan dilakukan penahanan terhadap para Tersangka dugaan korupsi pembayaran PD Sarana Jaya untuk rencana memperoleh lahan di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung , Jakarta Timur,” pungkasnya.

(Sofyan Hadi)

Check Also

Komandan Lantamal III Hadiri Sosialisasi Unclos 1982 di Jajaran Koarmada I Tahun 2021

Jakarta, sketsindonews – Komandan Lantamal III Brigjend TNI (Mar) Umar Farouq, S.A.P. menghadiri Sosialisasi Unclos …

Watch Dragon ball super