Home / Profile / Advertorial / Masukan Tantangan dan Tanggapan Masyarakat Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

Masukan Tantangan dan Tanggapan Masyarakat Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

Jakarta, sketsindonews  Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 telah memasuki tahapan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 4 – 17 Juli 2018 telah melakukan penerimaan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak, meskipun sudah diberikan kesempatan selama 14 hari namun sebagian Partai politik Peserta pemilu memilih melakukan pendaftaran pada hari terakhir yaitu 17 Juli 2018.

Pasca tahapan penerimaa pendaftaran bakal calon, kemudian KPU dan jajaran melanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Sebagaimana ditentukan dalam PKPU No.5 tahun 2018 KPU melaksanakan kegiatan tahapan sebagai berikut:

Kegiatan tahapan
Tanggal Pelaksanaan

Penyusunan dan Penetapam daftar calon sementara (DCS)
8 – 12 Agustus 2018

Pengumuman DCS calon anggota DPR, DPRD
12 – 14 Agustus 2018

Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD

Klarifikasi ke Perpol atas masukan masyarakat terhadap DCS calon anggota DPR, DPRD
22 – 28 Agustus 2018

Penyampaikan klarifikasi dari parpol kepada KPU
29 – 31 Agustus 2018

Pemberitahuan penggantian DCS calon anggota DPR dan DPRD
1 – 3 September 2019

Pengajuan pengantian bakal calon anggota DPR, DPRD
4 – 10 September 2019

Verifkasi terhadap pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD
11 – 13 September 2019

Penyusunan DCT calon anggota DPR, DPRD
14 – 20 September 2019

Penetapan DCT calon anggota DPR, DPRD
20 September 2019

Pengumuman DCT calon anggota DPR, DPRD
21 – 23 September 2019

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota telah menyusun daftar calon sementara dan mengumumkan daftar calon sementara (DCS) calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota pada tanggal 12 – 14 Agustus 2018, setelah itu diberikan kesempatan kepada masyarakatIindonesia untuk menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, dan DPRD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penelusuran Dokumen Syarat Calon oleh Tim Verifikasi KPU

KPU dan Tim Verifikasi di semua tingkatan melakukan verifikasi kelengkapan administrai dan penelitian terhadap daftar calon dan syarat calon. Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi petugas KPU melakukan ceklist dan menilai terhadap semua jenis dokumen yang disertakan dalam berkas persyaratan apakah teleh memenuhi syarat atau tidak, jika tidak maka sebelum DCS ditetapkan harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan penelitian dan verifikasi administrasi KPU dan jajarannya harus melakukan penelusuran dengan memperhatikan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup dinyatakan sah apabila bermaterai dan di tandatangani basah oleh calon;

Fotocopi ijasah/ STTB dinyatakan sah apabila dilegalisasi asli (tandatangan dan cap basah) oleh instansi yang berwenang. Apabila ijasah hilang diganti dengan surat keterangan pengganti ijasah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

Nama lengkap bakal calon dalam dokumen syarat pengajuan bakal calon dan dokumen syarat administrasi bakal calon harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP elektronik. Apabila penulisan nama calon dalam dokumen berbeda dengan penulisan nama calon di KTP elektronik, perbedaan nama tersebut dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan pengadian. Apabila terdapat perbedaan nama calon antara ijasah/STTB dengan KTP elektronik, maka calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam ijasah/STTB sama dengan nama yang tercantum dalam KTP elektronik.

Keterangan pekerjaan/jabatan terakhir bakal calon, apakah termasuk sebagai pekerja/pejabat yang harus menyertakan surat pengunduran diri dengan disertai tanda terima dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berawenang. Adapun yang termasuk dalam katagori ini antara lain:
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota;
Kepala Desa/ Lurah;
Perangkat kelurahan yang meliputi staf dalam sekretariat lurah,
Aparatur Sipil Negara (PNS);
Anggota TNI/POLRI;
Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan BUMN, BUMD, serta Pengurus badan lainnya yang anggarannya bersumebr dari Keuangan Negara.

Anggota DPRD Provinsi yang dicalonkan oleh Partai politik yang berbeda dengan Partai politik sebelumnya.
Penyelenggara Pemilu baik Panitia Pemilu atau Pengawas Pemilu.

Bagi bakal calon DPR dan DPRD yang mantan narapidana, selain persyaratan tersebut diatas juga harus melengkapi syarat dokumen tambahan yang berupa dokumen sebagai berikut:

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana penjara;

Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetape
Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal dan nasional yang menerangkan bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan pada media massa local maupun nasional.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Indikator mendasar dari kualitas dan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang demokratis salah satunya adalah ditandai dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu dengan secara aktif ikut melakukan pengawasan, pemantauan dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada moment pemilu tidak sekedar dilihat dari tingginya angka pertisipasi pemilih yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara, namun juga partisipasi diukur dari tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan pada proses tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keterlibatan masyarakat sipil memiliki peranan dan kontribusi yang penting dalam proses pemilu yang demokrasi, ada beberapa peran yang dapat diambil oleh masyarakat dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu Menurut Deri Fortuna Anwar Peneliti Senior LIPI menyatakan beberapa peran dari masyarakat sipil dalam pemilu demokratis diantaranya ikut menyampaikan aspirasi atau memberikan masukan/tanggapan terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilu kepada elemen penyelenggara pemilu. Selain pengawas pemilu, masyarakat sipil juga diharapkan ikut menjadi fungsi control secara bersama dalam pengawasan jalannya proses pemilu demokratis. Saatnya masyarakat sadar akan hak dan kewajiban secara konstitusi akan peran serta aktif dalam partisipasi proses penyelenggaraan pemilu yang hal ini sudah diberikan kesempatan dalam peraturan kepemiluan.

Peraturan KPU No.20 tahun 2018 mengatur hal keterlibatan dan partisiipasi masyarakat, Pasal 22 ayat 3 menyebutkan, Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota disertai dengan identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota diumumkan. Dalam PKPU ini KPU tidak secara jelas menyebutkankan masukan apa saja yang bisa disampaikan masyarakat kepada KPU dan jajarannya, harus diserti identitas diri yang jelas dari warga masyarakat, sesuai data kartu tanda penduduknya. Identitas diperlukan agar masukan masyarakat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, namun jikapun ada masukan masyarakat yang tidak menyertakan identitas kepada KPU dan jajaran, tetap harus juga diperhatikan sebagai infromasi awal untuk ditindaklanjuti.

Masukan masyarakat dapat disampaikan terkait dengan rekam jejak para calon anggota DPR dan DPRD beberap hal yang bisa disampaikan kepada KPU dan jajaran sebagai berikut:

Masukan yang menyangkut pekerjaan terakhir bakal calon, sebagai PNS, Perangkat Kelurahan, Direksi Komisaris, Pengawa atau Pengurus pada badan yang anggarannya bersumber keuangan Negara, (apakah calon menyembunyikan identitas yang masuk dalam katagori pejabat yang harus mengundurkan diri);
Masukan terkait pekerjaan sebagai Akuntan Public, Advokat, Notaris, Pejabat PPAT, Pejabat Penyedia Barang dan Jasa. (melengkapi surat pernyataan);
Masukan menyangkut mantan narapidana (Apakah bakal calon tersebut menyembunyikan identitas sebagai mantan terpidana atau tidak);
Apakah bakal calon terlibat sebagai pengguna/pecandu narkoba, pada saat mendaftar masih terjerat kasus penggunaan narkoba atau tidak;

Peraturan KPU No.20 tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Ayat (2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

Pasal 23 menyatakan, Ayat (1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diubah apabila: a. Bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, b. Bakal calon meninggal dunia, dan Bakal calon mengundurkan diri. Artinya jika ada masukan masyarakat terhadap bakal calon anggota DPR dan DPRD, kemudian dalam klarifikasi terhadap bakal calon tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menjawab atau tidak dapat membuktikan apa yang disampaikan masyarakat terkait rekam jejak dirinya, sehingga hasilnya KPU dapat menyatakan bakal calon anggota DPR dan/atau DPRD tersebut tidak memenuhi syarat (TMS), maka bakal calon yang sudah ada di DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat dapat diganti oleh bakal calon lainnya.

Akseks Pengaduan di Kantor KPU DKI Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Provinsi DKI Jakarta menyediakan Kotak Pengaduan yang bertujuan untuk penguatan tata kelola dan kinerja  KPU DKI Jakarta yang baik dan akuntabel. Kotak Pengaduan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat  menyampaikan secara tertulis jika adanya kesalahan administrasi maupun masalah lain terkait para calon legislatif (caleg) di DKI Jakarta  setelah penetapan Daftar Calon Sementara.

Masyarakat dapat kapan saja datang  menyampaikan pengaduan di Kotak Pengaduan yang telah dipersiapkan lantai dasar  kantor   KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya No 15 Jakarta Pusat. Untuk itu, kami membuka akses bagi masyarakat untuk mengadukan  dengan  tata cara  mengisi Formulir Laporan Pengaduan dan sertakan syarat pengaduan. Masyarakat  berhak juga melakukan pengaduan  berkaitan keberadaan para caleg seperti ijazah maupun dugaan keterlibatan dalam kasus kriminalitas maupun korupsi. KPU akan merahasiakan identitas dari orang yang menyampaikan pengaduan.

Khusus berkaitan dengan ijazah, jika ada yang dinyatakan palsu, otomatis bersangkutan digugurkan dari  pencalegan, Namun, sebelumnya partai politik maupun caleg bersangkutan, akan dimintai klarifikasi terlebih dahulu terhadap laporan masyarakat yang masuk.

Tindaklanjut Laporan Dokumen Palsu
Jika dalam proses klarifikasi terhadap bakal calon anggota DPR dan DPRD ternyata ditemukan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi yang diajukan bakal calon dalam proses pendaftaran, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dapat bertindak berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menindaklanjutinya.

Peraturan KPU No.20 tahun 2018, Pasal 30 ayat (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

Terhadap adanya laporan/pengaduan dari masyarakat terkait dokumen palsu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti dengan melakukan penanganan dugaan pelanggaran, tentu laporan yang disampaikan harus disertai saksi-saksi dan bukti yang menguatkan (laporan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil). Laporan terkait dokumen palsu tersebut masuk dalam katagori tindak pidana pemilu, Bawaslu akan melakukan klarifikasi meminta keterangan kepada para pihak untuk membuktikan apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur sebagaimana Pasal tindak pidana pemilu pemalsuan yang dilaporkan, kemudian dilakukan pembahasan dengan melibatkan lembaga Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Undang-Undang No.7 tahun 2017 Pasal 520 Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (**)

Jakarta, 8 Agustus 2018

Puadi S.Pd M.M
(Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta)

 

Check Also

Bawaslu Harus Cermati Reuni Aksi Persaudaraan 212 Yang Akan di Gelar di Monas

Jakarta, sketsindonews – Alumno 212 akan kembali menggelar aksi yangvrencananya akan menggelar di lapangan Monas …

Watch Dragon ball super