Home / Berita / Mata Kuliah 4 Tahun Kerja Jokowi, ‘Seperti Membangun Istana Pasir, Indah Mudah Roboh’

Mata Kuliah 4 Tahun Kerja Jokowi, ‘Seperti Membangun Istana Pasir, Indah Mudah Roboh’

Opini, sketsindonews – Salam sayang teruntuk ‘dosen’ mata kuliah 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Bapak Mardina Ali Sera. Tulisan ini saya dedikasikan kepada bapak dosen karena kepedulian terhadap mata kuliah yang bapak ampuh dalam ruang kelas kuliah twitter (kultwit) https://chirpstory.com/li/384641.

Apa yang akan saya sampaikan terhadap apa yang bapak jelaskan dalam kultwit tersebut merupakan upaya dialektis yang bertujuan adanya pencapaian pandangan yang utuh dan konstruktrif dalam membangun kearifan dan kebijaksanaan kita sekalian sebagai makhluk ber-Tuhan yang berbudi pekerti.

Pertama, mengenai kalimat pembuka ‘bapak dosen’ yang menyebutkan “menilai 4 tahun kerja Jokowi negeri ini seperti melihatnya ‘membangun Istana Pasir’, mungkin terlihat indah namun sangat rentan roboh, kropos jika dikaitkan dengan contoh yang bapak ambil dalam hal penegakkan hukum yang tidak boleh tebang pilih, kritik kepada pemerintah dan menuntut janji terhadap pemerintah tidak boleh disebut sebagai hoax atau berita bohong, maka saya sepakat bahwa hukum memang tidak boleh pandang bulu tetapi menilai praktek penegakkan hukum, kritik dan hoax butuh mendudukkan persoalan ini secara obejktif.

Pada kenyataannya justru menyangkut hal tidak boleh pandang bulu itulah yang dijalankan oleh pemerintah khususnya terkait kasus penyerangan ulama yang beberapa waktu akhir ini mencuat ke publik.

Bahwasanya pemerintah tidak menafikkan adanya kenyataan tersebut, malahan Bareskrim Polri menegaskan akan tetap menjalankan proses hukum kasus penyerangan pemuka agama walaupun dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa alias gila.

(https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2018/02/21/327609/Polisi-Tetap-Proses-Penyerang-Ulama-Yang-Diduga-Gila-).

Pelaku yang masih diduga sementara mengalami gangguan jiwa harus tetap menjalani proses hukum sampai dengan adanya penilaian hakim pada sidang pengadilan.

Lebih lanjut daripada itu langkah profesionalitas dari Polri dalam hal mencegah dan menindak segala upaya dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan isu dan situasi tersebut untuk mengacaukan rasa aman dan nyaman di masyarakat juga merupakan suatu keharusan.

Sebagaimana diberitakan kompas.com: polisi mendapat pengaduan 45 kasus penyerangan ulama. Setelah dikroscek di lapangan, hampir seluruhnya hoaks atau bohong.

“Dari itu hanya tiga yang betul ada peristiwa dengan korbannya ulama atau pengurus mesjid. Di Jawa Timur ada satu, di Jawa Barat dua,” kata Tito saat ditemui di acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/03/22365081/kapolri-isu-penyerangan-ulama-mayoritas-hoaks

Oleh karena itu harus dipahami perbedaan antara kritik, menuntut janji pada presiden dengan tindakan memberikan laporan atau membuat dan menyebar berita palsu.

Semua orang yang berpikir lurus tahu bahwa kebijakan suatu pemerintahan yang dirasa merugikan kepentingan rakyat adalah sah dan wajib untuk dikritik, janji pemerintah harus ditagih, namun perbuatan yang dapat mengacaukan ketenteraman bersama dengan cara-cara fitnah adalah musuh rakyat banyak dan pemerintah wajib mencegahnya, karena tujuan negara salah satunya adalah melindungi segenap rakyatnya, bukan sekelompok masyarakat saja.

Kedua, menyangkut penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang. Bahwasanya bila memang ada penyimpangan oleh aparatur negara maka harus segera diluruskan.

Pemerintahan diselenggarakan tidak hanya oleh satu pribadi Presiden, namun sebagai kepala pemerintahan maka Presiden dianggap sebagai pucuk pimpinan yang patut dimintai pertanggungjawabannya.

Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan menyangkut hal kritik membangun dari rakytanya, salah satunya seperti yang pernah dimuat oleh detik.com :

“Ya kita ini kan hidup di negara yang berdemokrasi. Di negara yang demokratis. Silakan menyampaikan pendapat, silakan yang ingin demo,” kata Jokowi di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

“Jangan sampai energi kita ini habis. Setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita akan ulang-ulang seperti ini? Ndak! Ndak! Tidak! Saya sampaikan ini, tidak!” ujar Jokowi bernada tegas.

(https://m.detik.com/news/berita/d-3493347/jokowi-silakan-demo-tapi-energi-jangan-habis-untuk-tak-produktif)

Sikap Presiden Jowoki yang demikian inilah menjadi hal pokok yang penting digarisbawahi hubungannya antara praktek kebebasan berpendapat dengan kesadaran akan arti penting pembangunan nasional khususnya dalam sektor industri, infrastruktur dan peningkatan ekonomi rakyat lainnya dalam mencapai tujuan negara masyarakat adil makmur.

Contoh lainnya adalah sikap Presiden untuk merebut kembali kedaulatan negara dalam pengaturan pertambangan khususnya terkait Sumber Daya Alam (SDA) di Papua yang terus dikeruk oleh Freeport menjadi terabaikan oleh publik nasional lantaran sibuk dengan isu perpecahan dan berita palsu.

Inilah yang menjadi poin ketiga merangkum seluruh kritik tentang kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa. Bahwa demokrasi Indonesia tidak saja diselenggarakan dalam lapangan politik atau kebebasan berpendapat, melainkan juga dalam lapangan ekonomi untuk memajukan produktifitas ekonomi rakyat banyak.

Kondisi keterpurukan Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan bila masyarakatnya terus saja mau menelan mentah-mentah isu-isu dan berita palsu, kelompok masyarakat terpelajarnya masih saja terus menjadi corong atau speaker perpecahan.

Pembangunan nasional tidak hanya berkutat pada urusan pemerintah dengan akyat rakyat yang dipimpin.

Pembangunan nasional negara Indonesia tidak melawan ruang kosong, melainkan melawan banyaknya kepentingan dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan rakyat Indonesia itu tidak bersatu.

Selemah-lemahnya menjadi rakyat dan serendah-rendahnya orang bependidikan adalah jangan mau diadu domba apalagi mengadu domba sesama kita. Bersatu karena kuat – kuat karena bersatu.

Salam persaudaraan dan kemanusiaan.

Oleh : Dedy Tri Ari Rahmad (Presidium GMNI Periode 2013-2015)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super