Home / Berita / Mata Kuliah 4 Tahun Kerja Jokowi, ‘Seperti Membangun Istana Pasir, Indah Mudah Roboh’

Mata Kuliah 4 Tahun Kerja Jokowi, ‘Seperti Membangun Istana Pasir, Indah Mudah Roboh’

Opini, sketsindonews – Salam sayang teruntuk ‘dosen’ mata kuliah 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Bapak Mardina Ali Sera. Tulisan ini saya dedikasikan kepada bapak dosen karena kepedulian terhadap mata kuliah yang bapak ampuh dalam ruang kelas kuliah twitter (kultwit) https://chirpstory.com/li/384641.

Apa yang akan saya sampaikan terhadap apa yang bapak jelaskan dalam kultwit tersebut merupakan upaya dialektis yang bertujuan adanya pencapaian pandangan yang utuh dan konstruktrif dalam membangun kearifan dan kebijaksanaan kita sekalian sebagai makhluk ber-Tuhan yang berbudi pekerti.

Pertama, mengenai kalimat pembuka ‘bapak dosen’ yang menyebutkan “menilai 4 tahun kerja Jokowi negeri ini seperti melihatnya ‘membangun Istana Pasir’, mungkin terlihat indah namun sangat rentan roboh, kropos jika dikaitkan dengan contoh yang bapak ambil dalam hal penegakkan hukum yang tidak boleh tebang pilih, kritik kepada pemerintah dan menuntut janji terhadap pemerintah tidak boleh disebut sebagai hoax atau berita bohong, maka saya sepakat bahwa hukum memang tidak boleh pandang bulu tetapi menilai praktek penegakkan hukum, kritik dan hoax butuh mendudukkan persoalan ini secara obejktif.

Pada kenyataannya justru menyangkut hal tidak boleh pandang bulu itulah yang dijalankan oleh pemerintah khususnya terkait kasus penyerangan ulama yang beberapa waktu akhir ini mencuat ke publik.

Bahwasanya pemerintah tidak menafikkan adanya kenyataan tersebut, malahan Bareskrim Polri menegaskan akan tetap menjalankan proses hukum kasus penyerangan pemuka agama walaupun dugaan sementara pelaku mengalami gangguan jiwa alias gila.

(https://www.google.co.id/amp/rmol.co/amp/2018/02/21/327609/Polisi-Tetap-Proses-Penyerang-Ulama-Yang-Diduga-Gila-).

Pelaku yang masih diduga sementara mengalami gangguan jiwa harus tetap menjalani proses hukum sampai dengan adanya penilaian hakim pada sidang pengadilan.

Lebih lanjut daripada itu langkah profesionalitas dari Polri dalam hal mencegah dan menindak segala upaya dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan isu dan situasi tersebut untuk mengacaukan rasa aman dan nyaman di masyarakat juga merupakan suatu keharusan.

Sebagaimana diberitakan kompas.com: polisi mendapat pengaduan 45 kasus penyerangan ulama. Setelah dikroscek di lapangan, hampir seluruhnya hoaks atau bohong.

“Dari itu hanya tiga yang betul ada peristiwa dengan korbannya ulama atau pengurus mesjid. Di Jawa Timur ada satu, di Jawa Barat dua,” kata Tito saat ditemui di acara Tarbiyah PERTI di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/03/22365081/kapolri-isu-penyerangan-ulama-mayoritas-hoaks

Oleh karena itu harus dipahami perbedaan antara kritik, menuntut janji pada presiden dengan tindakan memberikan laporan atau membuat dan menyebar berita palsu.

Semua orang yang berpikir lurus tahu bahwa kebijakan suatu pemerintahan yang dirasa merugikan kepentingan rakyat adalah sah dan wajib untuk dikritik, janji pemerintah harus ditagih, namun perbuatan yang dapat mengacaukan ketenteraman bersama dengan cara-cara fitnah adalah musuh rakyat banyak dan pemerintah wajib mencegahnya, karena tujuan negara salah satunya adalah melindungi segenap rakyatnya, bukan sekelompok masyarakat saja.

Kedua, menyangkut penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang. Bahwasanya bila memang ada penyimpangan oleh aparatur negara maka harus segera diluruskan.

Pemerintahan diselenggarakan tidak hanya oleh satu pribadi Presiden, namun sebagai kepala pemerintahan maka Presiden dianggap sebagai pucuk pimpinan yang patut dimintai pertanggungjawabannya.

Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan menyangkut hal kritik membangun dari rakytanya, salah satunya seperti yang pernah dimuat oleh detik.com :

“Ya kita ini kan hidup di negara yang berdemokrasi. Di negara yang demokratis. Silakan menyampaikan pendapat, silakan yang ingin demo,” kata Jokowi di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

“Jangan sampai energi kita ini habis. Setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita akan ulang-ulang seperti ini? Ndak! Ndak! Tidak! Saya sampaikan ini, tidak!” ujar Jokowi bernada tegas.

(https://m.detik.com/news/berita/d-3493347/jokowi-silakan-demo-tapi-energi-jangan-habis-untuk-tak-produktif)

Sikap Presiden Jowoki yang demikian inilah menjadi hal pokok yang penting digarisbawahi hubungannya antara praktek kebebasan berpendapat dengan kesadaran akan arti penting pembangunan nasional khususnya dalam sektor industri, infrastruktur dan peningkatan ekonomi rakyat lainnya dalam mencapai tujuan negara masyarakat adil makmur.

Contoh lainnya adalah sikap Presiden untuk merebut kembali kedaulatan negara dalam pengaturan pertambangan khususnya terkait Sumber Daya Alam (SDA) di Papua yang terus dikeruk oleh Freeport menjadi terabaikan oleh publik nasional lantaran sibuk dengan isu perpecahan dan berita palsu.

Inilah yang menjadi poin ketiga merangkum seluruh kritik tentang kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa. Bahwa demokrasi Indonesia tidak saja diselenggarakan dalam lapangan politik atau kebebasan berpendapat, melainkan juga dalam lapangan ekonomi untuk memajukan produktifitas ekonomi rakyat banyak.

Kondisi keterpurukan Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan bila masyarakatnya terus saja mau menelan mentah-mentah isu-isu dan berita palsu, kelompok masyarakat terpelajarnya masih saja terus menjadi corong atau speaker perpecahan.

Pembangunan nasional tidak hanya berkutat pada urusan pemerintah dengan akyat rakyat yang dipimpin.

Pembangunan nasional negara Indonesia tidak melawan ruang kosong, melainkan melawan banyaknya kepentingan dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan rakyat Indonesia itu tidak bersatu.

Selemah-lemahnya menjadi rakyat dan serendah-rendahnya orang bependidikan adalah jangan mau diadu domba apalagi mengadu domba sesama kita. Bersatu karena kuat – kuat karena bersatu.

Salam persaudaraan dan kemanusiaan.

Oleh : Dedy Tri Ari Rahmad (Presidium GMNI Periode 2013-2015)

Check Also

DPLN Solmet d Taiwan Gelar Deklarasi Pemenamgan Jokowi – Mahruf Amin

Jakarta, sketsindonews – Ratusan warga Indonesia dari berbagai kalangan di Taiwan menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf …

Watch Dragon ball super