Home / Artikel / Mega Proyek Reklamasi Penuh Trick Penyuapan,

Mega Proyek Reklamasi Penuh Trick Penyuapan,

Jakarta, sketsindonews – Reklamasi Teluk Jakarta yang hingga kini belun dilanjutan pembangunannya , ternyata banyak trik bagaimana mega proyek untuk terus berjalan, disisi lain muncul kepentingan dalam mewujudkan dilanjutkan atau tidak hingga saat ini warga terus menunggu.

Sejak tahun 2014 kasus penyuapan pengembang pulau reklamasi Teluk Jakarta disebut-sebut sudah menggelontorkan biaya “siluman” untuk menggolkan megaproyek di utara Jakarta Utara tersebut.

“Duit Rp 20 triliun sudah dikeluarkan pengembang sejak Pilpres 2014 sampai sekarang. Makanya mereka mati-matian berusaha agar proyek reklamasi tidak dibatalkan Gubernur Anies Baswedan,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (6/2).

Amir mengungkapkan, duit siluman Rp 20 triliun itu di antaranya untuk menyuap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi pada Maret 2016 silam.

Kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi Teluk Jakarta itu juga menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan karyawan PT Agung Podomoro Triananda Prihantoro.

Terkait kasus suap reklamasi, lanjut Amir, berdasarkan keterangan tiga terdakwa diketahui dalam masalah tersebut ada keterlibatan anggota DPRD lain dan pejabat Pemprov DKI.

Selain itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sempat menyebutkan bakal ada tersangka baru dalam kasus suap reklamasi itu.

“Sekarang momentum Gubernur Anies untuk mendorong KPK untuk menuntaskan kasus suap reklamasi itu,” ujar Amir.

Di sisi lain, kata Amir, publik juga sedang menunggu rampungnya penggodokan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.

Salah satu yang ditunggu adalah masalah reklamasi Teluk Jakarta. Apakah Anies – Sandi konsisten untuk membatalkan reklamasi sesuai janji kampanyenya pada Pilgub 2017 lalu.

Amir menilai sebenarnya soal reklamasi bukan semata dilanjutkan atau tidak. Melainkan terkait dengan tata ruang Pantai Utara Jakarta dan pengembangan kawasan strategis pantai ibukota negara.

Hal lain yang perlu dicermati soal perkembangan geopolitik. Sehingga diperlukan kehati-hatian. Sikap yang bersifat sentrifugal. Sehingga bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dengan pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi,” pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Sangat Sulit LHP DKI 2018 Dapat WTP Dari BPK

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah memprediksi opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan …

Watch Dragon ball super