Home / Berita / MA: Memalsukan Ijazah Merupakan Tindak Pidana

MA: Memalsukan Ijazah Merupakan Tindak Pidana

Jakarta, sketsindonews – Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menegaskan bahwa memalsukan Ijazah merupakan tindak pidana.

“Ijazah palsu atau memalsukan ijazah merupakan tindak pidana, seharusnya koordinasi dengan Polri,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Jumat (30/3), menanggapi Kasus Ijazah Palsu Sekolah Tinggi Teologia Injili Arastamar (STT Setia) dan saat ini sedang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menanggapi, keluhan korban terkait jalannya proses persidangan yang saat ini juga sedang dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial (KY), Abdullah mengatakan bahwa proses persidangan tergantung kesempurnaan surat dakwaan dan keseriusan tahap pembuktian dari Penuntut Umum serta kesempurnaan hasil penyidikan.

“Hakim dalam persidangan fokus pada menejemen persidangan yang terbuka untuk umum dan menilai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah di tanggapi oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Obyektivitas diutamakan dalam persidangan,” terangnya.

Menurutnya, komentar siapapun tentang proses persidangan yang benar adalah fokus pada peristiwa hukumnya.

“Jika ada komentar tidak fokus pada hukumnya dan bahkan mengalihkan pada fukus yang lain, ini sebagai tanda aspek hukumnya lemah,” jelasnya.

Dia juga berharap peran media dapat membantu Mahkamah Agung, mengingat ada sebanyak 835 pengadilan di Indonesia. “Oleh sebab itu peran rekan media yang obyektif sangat membantu Mahkamah Agung,” harapnya.

 

Posisi MA dalam Pengawasan

Abdullah juga menjelaskan bahwa Di setiap Pengadilan ada hakim yang ditugasi sebagai pengawas bidang pidana, perdata, hukum dan umum.

Dimana para hakim pengawas bidang diawasi langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan dan selanjutnya Wakil Ketua diawasi langsung oleh Kepala Pendilan (KPN).

“KPN diawasi oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah,” paparnya.

Lalu, Hakim tinggi pengawas daerah diawasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diawasi langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT).

Lanjutnya, Para KPT dipantau langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA).

“Badan Pengawasan dipantau oleh Ketua Kamar dan Ketua Kamar dipantau oleh WKMA dan KMA. Inilah yang diatur dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Anang Serukan Elit Cooling Down Saat Asian Games

Jakarta, sketsindonews – Asian Games yang bakal digelar pada 18 Agustus 2018 di Jakarta dan …

Watch Dragon ball super