Home / Apa Kata Mereka / Memilih Dewan Kota, Bermanfaatkah Untuk Warga Jakarta

Memilih Dewan Kota, Bermanfaatkah Untuk Warga Jakarta

Jakarta, sketsindonews – Pemilihan Dewan Kota Jakarta Pusat dalam proses penjaringan sedang bergulir  di berbagai Kelurahan untuk menduduki pergantian posisi anggota Dewan Kota yang sudah selesai masa tugasnya.

Peran Dewan Kota sebagai pilar warga sesuai Perda No 6 Tahun 2011 dalam kekinian belum bisa menghasilkan apa yang menjadi harapan warga sesungguhnya.

Fungsi menjadi tink tank walikota untuk menjadi subjek pembangunan justru sebaliknya hanya menjadi objek dari kegiatan lebih banyak pada ceremonial yang di pertotonkan, ujar Warga Kampung Rawa Deni (35).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten Bagian Kedua Maksud dan Tujuan serta kedudukan Pasal 1, 2, dan 3 bahwa:

(1) Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten administrasi.

(2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

(3) Kedudukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

(4) Lembaga musyawarah tersebut merupakan wadah musyawarah yang membantu Walikota/Bupati untuk mendorong/menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat.

(5) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat Kecamatan.
(6) Jumlah Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan yang terdapat di Kota/Kabupaten Administrasi.

Lanjut Deni, dari 8 Kecamatan yang ada di Jakarta Pusat kita bisa melihat keaktifan mereka bisa diukur termasuk melakukan sumbangsih pemeikiran hingga tercetusnya sebuah produk gerakan masayarakat.

Hanya Anggota Dewan Kota dalam versi warga sangat aktif dalam menyikapi wilayah, Cempaka Putih, Kemayoran dan Ketua Dewan Kota selebihnya hanya papan nama, pungkas Deni.(24/8)

Miris namun itu faktanya, bermanfaatkah buat warga Dewan Kota, barangkali ini menjadi evaluasi untuk setidaknya Dewan Kota itu bukan hanya pintar tapi peduli akan kepekaan persoalan wilayah dalam menyikapi isu masyrakat dan mendorong penyelesaian seorang Walikota.

Sementara Ferry Iswan SH.MH Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat pernah mengatakan kepada sektsindonews.com banyak kendala yang di hadapi terkait perda dalam mendorong pembiayaan Dewan Kota karena persoalan fasilitas kerja serta SKPD (Tapem) yang menangani tidak berfungsi memfasiltasi peran Dewan Kota sesunghuhnya sesuai perda yang ada, pungkasnya.

Ini faktor utama, selain sulitnya SKPD dalam menjalankan koordinasi prioritas buat warga dalam menyelsaikan masalah di wilayah. Akhrnya Dewan Kota kadang hanya terkesan terlibat pada masalah Musrenbang.

Padahal bukan itu Dewan Kota yang mempunyai jaringan LMK bukan untuk menjadi follower tapi mempercepat perbaikan dan gerakan dalam sumbangsih masalah kota dan pembangunan di wilayah, terang Ferry.

Keinginan warga, atau aspirasi LMK sepertinya hanya bagian mitra bukan kerja sehingga kita sering melihat Dewan Kota hadir dalam undangan ceremonial dan pelengkap, tambah Ferry.

Menurut Sosiolog Musni Umar mrnyatakan, Berdasarkan laporan dari hasil proses pemilihan calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang dimulai dari RT, RW dan Kelurahan, masih banyak masalah:

1) Sosialisasi di tingkat RT, RW dan sangat minim. Maka tidak heran jika ada kelurahan yang tidak mengirim calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten.

2) Ada dugaan rekayasa dalam pemilihan calon Dewan Kota di tingkat RT, RW dan Kelurahan,

3) Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK) banyak yang tidak paham Perda Pemprov DKI Jakarta tentang Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten,

4) Masih kuatnya faktor kesukuan dalam memilih calon anggota Dewan Kota mulai dari RT. RW sampai di tingkat Kelurahan.

5) Hanya mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan di Kelurahan yang mengetahui adanya pemilihan calon anggota Dewan Kota/Dewan kabupaten.

Dampak dari lima hal tersebut, calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di tingkat Kota/Kabupaten oleh PPDK tidak akan maksimal dalam hal kapabilitas, kredibiltas, popuritas dan akseptabilitas dari para calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten, tetapi dalam proses demokrasi harus diapresisai secara baik dengan menjalankan prosrs perda secara sungguh.

Proses pemilihan secara berjenjang melalui bottom up procees (proses dari bawah) sudah suatu kemajuan, yang diharapkan harus semakin disempurnakan pada masa mendatang.

reporter : inong

Check Also

Bawaslu Harus Cermati Reuni Aksi Persaudaraan 212 Yang Akan di Gelar di Monas

Jakarta, sketsindonews – Alumno 212 akan kembali menggelar aksi yangvrencananya akan menggelar di lapangan Monas …

Watch Dragon ball super