Back

Media Terpercaya

Menang Lahan 7000 m2, Diminta Bayar Pajak 15.000 m2, Martinus Tantang UPPRD Gropet Tunjukkan Sisa Lahan

Jakarta, sketsindonews – Pagi hari di Lahan kosong di Jalan Indra Loka 1, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (12/02/20) tampak ramai.

Bukan sedang ada kegiatan warga dilahan kosong yang juga dijadikan lapangan sepak bola tersebut, namun sedang ada verifikasi terkait objek pajak dari Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Grogol Petamburan (Gropet).

Diketahui lahan seluas 7.000 m2 tersebut saat ini sudah dimenangkan oleh Sri Herawati Arifin setelah memenangkan gugatan melawan PT. Sabar Ganda, namun pihaknya merasa kesulitan saat mencoba melakukan pembayaran pajak.

“Ini kebetulan kita berdiri di atas lahan yang kita kuasai berdasarkan putusan pengadilan, luasanya kurang lebih 7000 m2, artinya putusan pengadilan ini kita telah melaksanakan eksekusi PK nya juga sudah keluar tentunya sudah tidak ada masalah,” jelas Martinus Siki, SH., MH selaku kuasa hukum dari Sri Herawati Arifin.

Setelah memenangkan proses pengadilan, Martinus menceritakan bahwa pihaknya mencoba mengajukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), lalu oleh BPN dimintakan beberapa syarat termasuk bukti pajak.

Namun menurutnya sejak tahun 2018 lalu melakukan permohonan kepada UPT Pertamburan, sampai hari ini pihaknya juga belom dapat melakukan kewajiban membayar pajak, dengan alasan di atas tanah tersebut sudah ada NOP atas nama PT Sabar Ganda.

Sementara, katanya NOP PT Sabar Ganda, luas tanah yang tertera di PBB adalah seluas 15.000 m2 persegi.

“Tentunya saya bertanya bahwa tanah yang saya kuasai cuma 7000 m2 sedangkan ada tunggakan pembayaran yang mana di print memberitahukan kepada kita untuk membayar, kita sangat keberatan karena kita meminta juga kepada UPT menunjukkan tanah yang 8000 m2 ternyata mereka tidak mampu menunjukkan, artinya apa penerbitan PBB atas nama PT Sabar Ganda yang luasnya 15000 m2 itu sangat fiktif selama pembayaran ini juga,” ujarnya.

Martinus Siki, SH., MH (Kemeja Biru) bersama perwakilan UPPRD Grogol Petamburan saat melakukan verifikasi objek pajak, Rabu (12/02/20).

“Artinya selama ini membayar pajak, tapi tanahnya tidak ada, jadi ada fiktif menurut kita, jadi saya meminta kepada UPT membantu kita untuk mengeluarkan PBB luas 7000 m yang ada nama kita ibu Sri Herawati Arifin, karena lahan ini bisa di lihat sendiri kita menguasainya dalam keadaan terpagar bahwa kita tidak mengambil hak atau tanah masyarakat karena ini adalah tanah kita yang sesuai dengan putusan pengadilan, jadi kalau alasan UPT yang tadi kita ketemu bahwa nanti mereka ada rencana mau datang pasang plang bahwa ada tunggakan pembayaran saya sangat keberatan bahwa saya belum pernah melakukan tunggakan pembayaran kalau ada tunggakan pembayaran oleh pihak yang kalah silahkan datang menagih kepada perusahaan atau kerumahnya,” terangnya.

Jika harus membayar seluas 15.000 m2, sementara di Pengadilan hanya memenangkan 7.000 m2, Martinus menantang pihak UPPRD Grogol Petamburan menunjukkan sisa lahan seluas 8.000 m2.

“Faktanya boleh di liat sendiri, ini kan rumah-rumah warga kita mau nunjuk yang mana, artinya UPT juga tidak mampu menunjukkan luas tanah yang 8000 m2 seharusnya mereka menerbitkan sesuai fakta yang ada dipermohonan kita bahwa tanah yang kita kuasai ini ya 7000 m2, intinya bahwa kami datang ini mau membayar pajak bukan tidak mau membayar pajak,” pungkasnya.

Sementara salah satu perwakilan UPPRD Grogol Petamburan, Jauhari saat ditanyai terkait permasalahan tersebut mengatakan belum bisa berbicara banyak, karena masih dalam proses verifikasi.

“Masih simpang siur, ini masalahnya dua aturan yang berbeda, jadi masih ada proses verifikasi yang butu waktulah, jadi saya ngga bisa ngomong banyak,” singkatnya saat meninggalkan lokasi.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.