Home / Artikel / Mencuat BPAD DKI Tidak Optimal, BPK Temukam 5 570 Menara Seluler Bermasalah

Mencuat BPAD DKI Tidak Optimal, BPK Temukam 5 570 Menara Seluler Bermasalah

Jakarta, sketsindonews – Kembali persoalan asset mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai Penprov DKI Jakarta tidak serius dalam penanganan asset daerah setelah dinyatakan belum oprimal dslam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hal ini diketemukan berdasarkan hasil audit BPK terhadap APBD 2017, diketahui kalau dari sembilan perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi, belum semuanya memenuhi kewajiban meski menara seluler yang mereka bangun, didirikan di lahan milik Pemprov DKI, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan daerah.

“Hal tersebut disebabkan Kepala BPAD selaku Pembantu Pengelola Barang, belum optimal dalam fungsi pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset daerah,” kata BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2017, terang Amir Hamzah Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Budgeting Metropolitan Watch (BMW) dalam keterangan kepada sketsindonews.com.(1/8)

Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (DT), PT Bali Towerindo Sentra (BTS), PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS), PT Quatro Internasional (QI), PT Metro Digital City (MDC), PT Iforte Solusi Infotek (ISI), PT Bit Tekhnologi Nusantara (BITTN), PT DAS dan PT MTI.

PT DT tercatat memiliki 228 menara, sementara PT DAS 11 menara, PT bitty 355 menara, PT BTS 3.338 menara, PT QI 12 menara, PT ISI 396 menara, PT MDC 400 menara, PT IBS 744 menara dan PT MTI 23 menara. Total 5.507 menara.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen perjanjian dan izin prinsip, diketahui kalau dari kesembilan perusahaan tersebut, hanya delapan perusahaan yang memiliki Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PMK) atau Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai yang disepakati dengan Pemprov DKI.

Kesepakatan pemenuhan kewajiban ini berbeda untuk setiap perusahaan. PT DT misalnya, antara lain wajib memasang CCTV beserta sistem dan perangkap penunjangnya, plus akses Wi-Fi gratis dengan bandwidth 2 mbps; PT DAS antara lain wajib memasang CCTV dan mengintegrasikannya dengan Jakarta Smart City.

PT BITTN antara lain wajib memasang CCTV dan penerangan jalan umum, serta memasang dua core fiber optic di sepanjang jaringan yang terpasang di Jakarta; PT BTS wajib memasang CCTV yang diintegrasikan dengan Jakata Smart City dan jaringan Pemprov DKI sesuai jumlah CCTV yang dijanjikan kepada Pemprov sebanyak 4.000 unit.

PT QI wajib memasang kamera CCTV di setiap titik antena mikrosel milik PT QI secara bertahap; PT ISI antara lain wajib memasang dua core fiber optic di sepanjang jaringan yang terpasang di Jakarta dan memasang 90 unit GPS di armada busway Koridor 1.

PT MDC antara lain wajib memasang enam core kabel akses fiber optic ke seluruh kecamatan di Jakarta, kecuali di Kepualaun Seribu; dan PT OBS wajib memberi askes internet secara gratis kepada penduduk Jakarta dengan bandwidth sebesar 2 mbps.

Perusahaan yang tidak memiliki PMK adalah PT MTI.

Berdasarkan analisis dokumen atas Izin Penempatan Bangunan Pelengkap Tiang Mikro Selular, BPK mencatat kalau dari delapan perusahaan yang memiliki PPK atau Surat Pernyataan Kesanggupan, enam di antaranya belum mencantumkan klausul pemanfaatan barang milik daerah (BMD) dalam PPK-nya tersebut.

Dua perusahaan yang telah memasukkan klausul pemanfaatan BMD dalam PPK-nya adalah PT IBS dan PT DT, dimana dalam PPK IBS yang dibuat pada 2014 dan PPK PT DT yang dibuat pada 2015, disebutkan bahwa dalam hal pemanfaatan BMD, dikenakan sewa dan akan diatur dengan perjanjian tersendiri.

“Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, belum terdapat perjanjian yang mengatur pemanfaatan sewa tersebut, meskipun terhadap lahan Pemprov yang digunakan PT IBS dan PT DT,” ujar BPK.

Atas permintaan tersebut, PT QI telah menyampaikan permohonan penunjukkan KJPP untuk menentukan nilai sewa atas 17 lokasi aset daerah yang dimohonkan kerjasamanya dan telah menyampaikan lokasi pendirian 17 menara tersebut.

“Delapan perusahaan lainnya sampai dengan pemeriksaan tanggal 18 April 2018 belum melaksanakan permintaan Bidang P3AD BPAD tersebut,” sesuai data BPK.

Dalam LHP itu, BPK juga menyebut kalau melalui Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Aset (BP3A), BPAD telah meminta kepada sembilan perusahaan penyedia jasa infrastruktur menara telekomunikasi agar menyampaikan hasil invetarisasi terhadap aset daerah yang telah dimanfaatkan untuk menara telekomunikasi, dan membuat surat kepada BPAD perihal permohonan penunjukkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terkait nilai sewa pemanfaatan BMD.

Sambung Amir, atas kondisi ini, BPK menilai kalau keberadaan ribuan menara selular yang berdiri dilahan milik Pemprov DKI tersebut melanggar Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah, melanggar Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pergub DKI Nomor 225 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah, papar Amir

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super