Home / Berita / Tanpa Dasar Hukum, Menteri Desa Copot Pejabat Eselon
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo (Foto: inilah.com)

Tanpa Dasar Hukum, Menteri Desa Copot Pejabat Eselon

Jakarta, sketsindonews – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo bahwa pemberhentian beberapa pejabat eselon di Kementerian Desa PDTT telah melalui assessment, dibantah Mantan Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Hanibal Hamidi.

Seperti dikutip dari Tempo.co 27 Oktober 2017 lalu, Eko menyatakan telah mencopot enam orang eselon I, merotasi 80 persen eselon II, 12 di copot, 300 eselon III dan IV di assessment. Dengan dasar telah melaporkan ke PPATK, kemudian melaporkan ke BIN, hasil assessment pansel ASN.

Setelah beberapa kali dihubungi dan dicoba temui, Hanibal mulai mengungkapkan bahwa tidak ada pemanggilan untuk assessment kepada dirinya.

“Undangan 28 pejabat JPT Pratama untuk dilakukan assessment eselon 2 (Direktur) saya tidak diundang karena telah lulus assessment eselon 1 (JPT Madya) dan diusulkan ke Presiden untuk salah satu dari 3 calon terbaik hasil seleksi lelang JPT Madya,” jawabnya melalui pesan WhatsApp, Senin (30/10/17) sambil mengirimkan bukti undangan assessment yang menunjukkan bahwa benar tidak ada nama Hanibal dalam undangan tersebut.

1.Undangan assessment tertanggal 3 Juli 2017. (Sumber: Hanibal Hamidi)
2. Undangan assessment tertanggal 3 Juli 2017. (Sumber: Hanibal Hamidi)
3. Undangan assessment tertanggal 3 Juli 2017. (Sumber: Hanibal Hamidi)

Dasar pemberhantiannya sebagai Direktur, menurut Hanibal adalah hasil assessment semua pejabat eselon 2 (JPT Pratama), namun kembali dia menegaskan bahwa tidak ada undangan yang ditujukan kepadanya, karena kata Hanibal, Dia sedang ikut lelang JPT Madya atau eselon 1.

“Saat itu saya sedang menunggu hasil keputusan rapat Tim Penilai Akhir (Tim Istana) terkait surat usulan dari Kemendes melalui Sekjend Kemendes salah satu dari 3 nama pejabat eselon 2 yang nilainya terbaik untuk menjadi Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendesa PDTT,” terangnya.

Sehingga, dijelaskannya bahwa oleh panitia Assesment yang diketuai oleh Sekjend Kemendesa, Anwar Sanusi tidak perlu ikut serta, karena sudah dipastikan kemampuan dan persyaratan administrasi telah memenuhi ketentuan yang ada, bahkan telah memenuhi persyaratan sebagai Dirjend PPMD atau eselon 1.

Ajukan Keberatan

Menanggapi hal tersebut pada 04 September 2017 lalu Hanibal mengirimkan surat keberatan, dengan dasar Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap; “Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”.

Dalam surat yang juga ditunjukkan tersebut, Hanibal menegaskan bahwa keputusan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo tidak memiliki dasar hukum.

(Eky)

Check Also

Buntut Pembobolan Bank 50 Miliar, Bank Mandiri Kemungkinan Akan Digugat

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) kembali mengggelar sidang Praperadilan yang diajukan …

Watch Dragon ball super