Home / Berita / Tanpa Dasar Hukum, Menteri Desa Copot Pejabat Eselon
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo (Foto: inilah.com)

Tanpa Dasar Hukum, Menteri Desa Copot Pejabat Eselon

Jakarta, sketsindonews – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo bahwa pemberhentian beberapa pejabat eselon di Kementerian Desa PDTT telah melalui assessment, dibantah Mantan Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Hanibal Hamidi.

Seperti dikutip dari Tempo.co 27 Oktober 2017 lalu, Eko menyatakan telah mencopot enam orang eselon I, merotasi 80 persen eselon II, 12 di copot, 300 eselon III dan IV di assessment. Dengan dasar telah melaporkan ke PPATK, kemudian melaporkan ke BIN, hasil assessment pansel ASN.

Setelah beberapa kali dihubungi dan dicoba temui, Hanibal mulai mengungkapkan bahwa tidak ada pemanggilan untuk assessment kepada dirinya.

“Undangan 28 pejabat JPT Pratama untuk dilakukan assessment eselon 2 (Direktur) saya tidak diundang karena telah lulus assessment eselon 1 (JPT Madya) dan diusulkan ke Presiden untuk salah satu dari 3 calon terbaik hasil seleksi lelang JPT Madya,” jawabnya melalui pesan WhatsApp, Senin (30/10/17) sambil mengirimkan bukti undangan assessment yang menunjukkan bahwa benar tidak ada nama Hanibal dalam undangan tersebut.

[caption id="attachment_18433" align="aligncenter" width="225"] 1.Undangan assessment tertanggal 3 Juli 2017. (Sumber: Hanibal Hamidi)[/caption] [caption id="attachment_18434" align="aligncenter" width="225"] 2. Undangan assessment tertanggal 3 Juli 2017. (Sumber: Hanibal Hamidi)[/caption] [caption id="attachment_18435" align="aligncenter" width="225"] 3. Undangan assessment tertanggal 3 Juli 2017. (Sumber: Hanibal Hamidi)[/caption]

Dasar pemberhantiannya sebagai Direktur, menurut Hanibal adalah hasil assessment semua pejabat eselon 2 (JPT Pratama), namun kembali dia menegaskan bahwa tidak ada undangan yang ditujukan kepadanya, karena kata Hanibal, Dia sedang ikut lelang JPT Madya atau eselon 1.

“Saat itu saya sedang menunggu hasil keputusan rapat Tim Penilai Akhir (Tim Istana) terkait surat usulan dari Kemendes melalui Sekjend Kemendes salah satu dari 3 nama pejabat eselon 2 yang nilainya terbaik untuk menjadi Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendesa PDTT,” terangnya.

Sehingga, dijelaskannya bahwa oleh panitia Assesment yang diketuai oleh Sekjend Kemendesa, Anwar Sanusi tidak perlu ikut serta, karena sudah dipastikan kemampuan dan persyaratan administrasi telah memenuhi ketentuan yang ada, bahkan telah memenuhi persyaratan sebagai Dirjend PPMD atau eselon 1.

Ajukan Keberatan

Menanggapi hal tersebut pada 04 September 2017 lalu Hanibal mengirimkan surat keberatan, dengan dasar Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap; “Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”.

Dalam surat yang juga ditunjukkan tersebut, Hanibal menegaskan bahwa keputusan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo tidak memiliki dasar hukum.

(Eky)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super