Home / Tak Berkategori / Menteri Desa Digugat Di PTUN, Hanibal: Sudah Tepat

Menteri Desa Digugat Di PTUN, Hanibal: Sudah Tepat

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta kembali gelar sidang gugatan antara Hanibal Hamidi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kamis (21/12) dengan agenda perlawanan atas putusan sebelumnya.

Seperti diketahui, dalam sidang gugatan yang ditujukan oleh Hanibal Kepada Menteri Desa PDTT sebelumnya, PTUN menetapkan bahwa gugatan Hanibal terhadap Menteri Desa PDTT adalah salah, karena seharusnya terlebih dahulu menyatakan keberatan ke Presiden RI.

Pada awal persidangan Hakim Ketua Nelvy Christin, S.H., M.H. terlebih dahulu meminta pihak penggugat dan tergugat memperbaiki berkas, karena tercatat bahwa perlawanan ditujukan kepada Ketua Pengadilan, dan seharusnya kepada Kementerian Desa PDTT.

Ditegaskan juga bahwa pada sidang perlawanan tesebut tidak memasuki pokok perkara, atau hanya sebatas pemeriksaan tepat atau tidaknya penetapan hakim atas perkara dengan No. 242/plw/2017/PTUN-JKT.

“Kita belom menilai pokok perkara, Kita hanya memeriksa tepat tidaknya putusan dis Hakim,” ujarnya.

Setelah menerima berkas-berkas bukti yang diajukan kedua belah pihak, Hakim mengakhiri sidang dan akan dilanjutkan pada 04 Januari 2018 mendatang dengan agenda keterangan saksi.

Sementara, usai persidangan, Hanibal Hamidi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelayanan Sosial Dasar (PSD), di Direjend PPMD, Kementerian Desa PDTT berharap agar persidangan tersebut segera berakhir.

“Dengan mempertimbangkan adanya ketidak nyamanan terhadap adanya sebuah keputusan yang membawa konsekuensi logis tentang jabatan dimana tentang hubungan saya bekerja dan seterusnya, berharap agar secepat-cepatnya dilakukan persidangan pada pokok materi,” ujarnya.

Hal tersebut dirasa penting mengingat tanggungjawab jabatan menjadi rentetam dari putusan pengadilan nanti, yakni kepentingan negara.

Terkait keputusan hakim yang menyatakan bahwa gugatannya salah, Hanibal justru meyakini bahwa langkah yang ditempunya sudah tepat.

“Hakim dalam menyidangkan di proses awal menyatakan bahwa harusnya kami melengkapi administrasi dengan adanya pengajuan keberatan terhadap presiden sebagai atasan langsung yang berwenang. Sementara yang kami ajukan adalah pengajuan kepada Menteri Desa PDTT yang kemudian berdasarkam ketentuan apa yang di sampaikan majelis hakim dalam menetapkan keputusan kemaren, kami baca kembali, dimana berdasarkan UU No.5 tengtang ASN terkait dengan Pasal.129 itu hanya mengatur soal sengketa,” paparnya.

Kemudian Hanibal menjelaskan bahwa , sengketa itu perintahnya adalah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), kemudian berdasarkan PP No. 53 Tahun 2017 menyatakan bahwa terkait dengan Presiden yaitu disesuaikan dengan problematikanya yaitu berupa sanksi.

“Nah kemudia dari penugasan kami sebagai eselon 2, di dalam ketentuan PP 53 jelas sekali di pasal 7, itu leveling dari kesalahan, Leveling kesalahan itu Ada ringan, sedang dan berat,” jelasnya. Ditambahkan, “Kami didalam ketentuan Pasal 7 ayat 4 itu termasuk di dalam yaitu pemberhentian jabatan.”

Lebih jauh dijelaskan, bahwa kemudian di dalam pasal 33 dan 34 Undang-undang ASN dijelaskan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh Presiden, gubernur dan seterusnya termasuk didalamnya adalah menteri dalam hal ini, Itu adalah tidak dibolehkan upaya administratif, karena keberatan tersebutkan upaya administratif yakni keberatan dan keberatan banding.

“Keberatan itu kami didalam ketentuan UU Pasal 33 ASN tadi menyatakan bahwa kami telah menetapkan keputusan tidak lagi dibenarkan melakukan upaya administratif tapi langsung ke proses pengadilan. Di pasal 34 menyatakan juga bahwa yang boleh melakukan untuk upaya administrasi tadi itu adalah pejabat eselon 1 yang menetapkan,” jelasnya.

Untuk itu dia meyakini bahwa upayanya mencari keadilan melalui PTUN sudah tepat.

“Sudah tepat pengajuan kami untuk disidangkan PTUN, karena tidak perlu atau tidak dibolehkan upaya administratif lagi pada proses penonjoban kami, jadi langsung kepada proses PTUN,” pungkasnya.

(Eky)

Check Also

3 Lembaga Sepakat Putus Rantai Kejahatan Terhadap Anak

Jakarta, sketsindonews – Pemerhati anak Kak Seto, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Indonesia Child …

Watch Dragon ball super