Home / Artikel / Menunggu Nasib PKL Jalan Jati Baru, Anies Dianggap Melanggar Maladministrasi

Menunggu Nasib PKL Jalan Jati Baru, Anies Dianggap Melanggar Maladministrasi

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah meminta Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fair dalam menilai dan menyikapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.

Pasalnya, di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok begitu banyak kebijakan yang melanggar aturan perundang-undangan, namun jangankan dipolisikan, dikritisi pun tidak.

Pernyataan ini disampaikan menyusul keluarnya rekomendasi dari Ombudsman terkait kebijakan Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, dalam rangka penataan Pasar Regional Tanah Abang, dan penegasan Kemendagri bahwa jika Anies-Sandi tidak melaksanakan rekomendasi itu, maka dianggap melakukan malaadministrasi.

“Saya ingin Ombudsman menjelaskan, penilaian dan rekomendasinya itu dikeluarkan dalam konteks apa sebenarnya.

Apakah masuk kategori pengawasan atau teknis, kata Amir.

Kalau pengawasan, itu domain Kemendagri. Kalau teknis, itu domain Kementerian Perhubungan atau kementerian lain yang terkait,”  tegasnya. (27/3)

Ia mengingatkan Kemendagri dan Ombudsman agar tak hanya melihat kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya dari perspektif PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun juga dari UUD 1945.

Sebab, kata aktivis yang sudah sejak 1972 malang melintang di Ibukota ini, konstitusi mengamanatkan bahwa negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan konstitusi juga menyatakan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

“Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru dalam rangka memenuhi amanat konstitusi itu, karena kalau pemerintahan yang lalu lebih mengayomi kalangan atas, mereka ingin memajukan kalangan menengah bawah. Termasuk PKL dalam mendorong keadilan sosial untuk berusaha.

Karena itu Jalan Jatibaru ditutup untuk sebagai tempat mereka berdagang, tapi itu pun hanya sementara, bukan permanen, karena Anies-Sandi punya rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk ke depannya!” tegas Amir.

Ketua Budgeting Monitoring Watch (BMW) khawatir ada dendam politik hingga politisasi di balik tindakan Kemendagri dan Ombudsman ini.

Apalagi karena sebelumnya, dua pendukung Ahok, yakni Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dan Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian, melaporkan Anies ke Bareskrim Polri karena kasus yang sama; penutupan Jalan Jatibaru Raya.

“Kalau semua kebijakan Anies dipolitisir dan dikriminalkan, bagaimana Jakarta bisa maju dan berkembang? Katanya cinta NKRI, NKRI harga mati, tapi orang sedang bekerja diganggu terus,” kritiknya.

Ia meminta Kemendagri dan Ombudsman untuk tidak berpatokan pada survei-survei yang terkait dengan kebijakan Anies-Sandi menutup Jalan Jatibaru Raya, karena survei zaman now tak bisa dipercaya dan rawan hidden agenda.

Ia bahkan mengingatkan kalau tugas Anies-Sandi sangat berat karena mereka bukan hanya gubernur dan Wagub sebuah provinsi, namun juga gubernur dan Wagub Ibukota negara Republik Indonesia dimana di provinsi ini terdapat kantor kedutaan negara-negara dari seluruh dunia dengan berbagai aktifitasnya.

“Kalau mau fair, silakan Kemendagri dan Ombudsman mempersoalkan kebijakan-kebijakan Ahok yang cenderung melanggar undang-undang,” cetus Amir.

Ia menyebut sejumlah kebijakan Ahok yang di antaranya bahkan dapat dibawa ke ranah hukum. Inilah beberapa di antaranya:

1. Pembongkaran Bukit Duri yang masih dalam status sengketa

2. Pembongkaran Kalijodo dengan menggunakan dana dari pengembang

3. Membangun Simpang Susun Semanggi dengan dana kelebihan KLB yang tidak disetorkan ke kas daerah

4. Menerima dana CSR sekitar Rp5,2 triliun dari pengembang, namun tidak dimasukkan ke kas daerah dan antara lain digunakan untuk membangun Rusun serta RPTRA

5. Mengirimkan APBD 2015 untuk dikoreksi Kemendagri, namun bukan APBD yang disahkan dalam paripurna DPRD

Sebelumnya, Ombudsman RI menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan maladministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Menurut Ombudsman, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu demi menghindari praktik malaadministrasi yang terjadi saat ini dengan membuat rancangan induk atau grand design kawasan dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan Pasar Blok G, dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukannya.

Ombudsman juga merekomendasikan menetapkan masa transisi guna mengatasi malaadministrasi yang telah terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, Pemprov DKI harus memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tugas dan fungsi instansi terkait sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menanggapi hal ini,  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, mengatakan, rekomendasi Ombudsman RI kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan.

Jika tidak,  Anies Baswedan akan disebut telah melakukan pelanggaran administratif.

Sanksi administratif atas pelanggaran itu, kata dia, tercantum dalam pasal 37 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan, yakni teguran tertulis, tidak diberi hak keuangan selama 3 bulan, tidak diberi hak keuangan selama 6 bulan, penundaan evaluasi raperda, pengambilalihan kewenangan perizinan, penundaan pemotongan Dana Alokasi Umum, disuruh mengikuti program pembinaan khusus, pendalaman bidang pemerintahan sanksi individual, sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan, dan pemberhentian tetap.

“Sanksi macam-macam ini Kemendagri yang akan mengkaji dan menilai,” jelas Sumarsono.

reporter : nanorame

Check Also

Pasar Tasik Hadir Dalam Bentuk busanatasik.com

Jakarta, sketsindonews – Keramaian di Pasar Tasik, Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi (16/8) …

Watch Dragon ball super