Merasa Sulit Bayar Pajak, Martinus: Para Pihak Termasuk UPT Harus Tunduk Dengan Putusan Pengadilan

Jakarta, sketsindonews – Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pada 19 Februari 2020 lalu, Martinis Siki selaku kuasa hukum Sri Herawati Arifin mendapat balasan surat dari Badan Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Grogol Petamburan (Gropet).

Berikut isi surat yang ditandatangani oleh Kepala UPPPD Gropet, Dedyanto dengan nomor 1856/-1.722 tersebut:

Sehubungan dengan surat Sdr. Sri Herawati Arifin melalui Saudara Martinus Slk.SH.MH selaku kuasa Hukum. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara mengajukan permohonan pemutakhiran data PBB P2. yang terletak di Jl. Indraloka 1 Gang 3 Rt.09 Rw.10 Kelurahan Wilaya Kusuma Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 587lPdt.G/2013PN Jkt Bar. tanggal 10 Juli 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 73/PDTI2015/PT.DKI. tanggal 06 April 2015 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1937/KIPdt/2015. tanggal 25 April 2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 683/PK/Pdt/2017.

2. Bahwa dari basis data di SIM PBB P2. objek yang dimohonkan tercatat telah memiliki NOP. 31.74.030.005.009.0804.0 (NOP Induk) terdaftar atas nama PT. Sabar Ganda sejak tahun 1993. bahkan wajib pajak yang bersangkutan sampai saat ini masih menunggak PBB P2 objek dimaksud (dimohon) sebagaimana terlampir.

3. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemungutan sesuai Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2927 Tahun 2015 untuk permohonan pemutakhiran data dari pemilik lama kepada pemilik baru terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. antara Iain :

a. Fotooopi SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD

b. Tidak memiliki Tunggakan tahun-tahun pajak sebelumnya

4. Bahwa atas tunggakan PBB sebagaimana butir 2 diatas, terhadap subjek/wajib pajak tersebut telah dilakukan penagihan dengan surat paksa yang melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK DKI Jakarta

5. Berkenaan dengan hal sebagaimana butir 1 sampai 4 diatas maka untuk melakukan pemutahiran data atau balik nama atau mutasi dibutuhkan:

a. Foto Copy SSPD BPHTB yang sudah disahkan dan divalidasi oleh petugas UPPD

b. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun pajak sebelumnya.


Menanggapi hal tersebut, saat dihubungi Jumat (28/02/20), Martinus Siki menyesalkan surat balasan yang menurutnya tidak memberikan solusi dan bahkan mengabaikan putusan pengadilan.

“Ketentuan harus melunasi tagihan-tagihan sebelumnya itu kalau jual beli, ini bukan jual beli tetapi pemindahan hak karena putusan pengadilan,” jelas Martinus.

“Sebenarnya para pihak termasuk UPT harus tunduk kepada putusan pengadilan,” tegasnya.

Lalu menanggapi point ke 4 terkait UPPPD yang melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK DKI Jakarta dalam upaya penagihan, menurut Martinus kedua pihak tersebut tidak memahami duduk perkara yang terjadi.

Dimana dari luas 15.000 m2 yang ditagihkan, tidak dapat ditunjukkan dimana lokasi lahan yang luasnya 8.000 m2, sementara Sri Herawati Arifin hanya memenangkan lahan seluas 7.000 m2.

“Itu tunggakan PBB PT. Sabar Ganda yang totalnya kurang lebih 2 Miliar, enak saja kita yang bayar, kita mau di paksa bayar dan tanahnya gak ada,” pungkasnya.

(Eky)