Home / Apa Kata Mereka / Mubes Betawi Jangan Pake Dana Hibah Kyai Lufti Hakim Bentuk KPM

Mubes Betawi Jangan Pake Dana Hibah Kyai Lufti Hakim Bentuk KPM

Jakarta, sketsindonews – Musyawarah Besar (Mubes Betawi) ke VII akan segera dilaksanakan dalam waktu berkisar pada bulan September 2018 mendatang.

Isu perpecahan di tubuh Bamus pun menguat sehingga beberapa ketua ormas pendukung memandang perlunya membetuk Komite Penyelamat Marwah Bamus Betawi (KPM-Bamus).

Demikian disampaikan Ketua Umum FBR, Lutfi Hakim. Dia mengatakan pembentukan KPM-Bamus ini juga dilakukan untuk menyikapi sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terkesan ‘cuek’ dalam mensukseskan Mubes Bamus Betawi yang bersih dari unsur politik.

“Hampir setahun menjabat, Anies terkesan cuek dengan masyarakat Betawi. Padahal 21 persen dari 58 persen perolehan suaranya di Pilkada DKI kemarin adalah suara masyarakat Betawi”.

Sepertinya Anies masih belum terbangun dari mimpinya sebagai gubernur Indonesia, seperti prestasi yang pernah diraih Jokowi. Kita perlu menyadarkan dirinya bahwa senyatanya dia adalah gubernur yang penduduk intinya adalah masyarakat Betawi,” kata Lutfi melalui siaran resminya, (23/8)

Padahal diketahui belum setahun menjabat, masyarakat Betawi melalui lembaga adatnya, yakni Bamus Betawi, langsung menobatkan gelar “Abang” kepada Anies Baswedan sebagai bentuk pengakuan dan dukungan penuh masyarakat Betawi terhadap dirinya di dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ia menuturkan, berkaitan dengan pelaksanaan Mubes VII Bamus Betawi yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Anies terkesan malu tapi mau untuk ikut berpartisipasi.

Alumni UIN Syarif Hidayatulah ini pun berpendapat, seharusnya Mubes yang bakal berlangsung di tengah tahun politik ini mendapatkan sorotan penuh dari Gubernur DKI Jakarta sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat Betawi dengan mendorong pemilihan Ketua Umum Bamus Betawi yang bebas dari unsur politik praktis, yang memberlakukan sistem “one delegation one vote”.

Menurutnya dengan begitu, Mubes tersebut diharapkan bersih dari politik uang, yang dalam bahasa yang kasar “wani piro”.

“Mengingat Bamus Betawi memiliki tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan budaya (local wisdom), pengembangan pariwisata lokal serta pemberdayaan masyarakat Betawi ansich,” ungkapnya.

Demi menyelamatkan Marwah Bamus Betawi, Lutfi menegaskan, KPM Bamus akan mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk segera menyatakan sikap dan harapannya untuk tidak mengintervesi proses Mubes dan mendesak Gubernur untuk segera mengeluarkan Intruksi Gubernur (Ingub) tentang Larangan Menggunakan Dana Hibah untuk Mubes Bamus Betawi.

Kendati tidak menuding, Anies melakukan Intervensi namun menurut Lutfi, pernyataan sikap dan ingub tersebut sangat dibutuhkan untuk meyakinkan kaum Betawi terhadap Indenpendensi Gubernur Anies.

“Salahkah bila kami mengharapkan Anies sebagai gubernur untuk bersikap netral dan berusaha membantu Mubes yang bersih dari “money politic” dan bebas dari menggunakan dana hibah, agar kami bisa mandiri?”

Ia melanjutkan, kemandirian Bamus Betawi juga sangat menunjang keberhasilan Mubes yang tidak melulu menggunakan dana hibah. Sebab, dibeberkan Lutfi, pihaknya mencium adanya aroma dana talangan yang nantinya akan diganti saat dana hibah dicairkan oleh Pemda DKI.

“Pantaskah kalau kami meminta Anies selaku gubernur untuk membantu masyarakat Betawi, dalam hal ini Bamus Betawi, agar mandiri di dalam membiayai pelaksanaan Mubes VII yang telah disepakati bersama waktunya, dengan mengeluarkan Ingub tentang Larangan Menggunakan Dana Hibah untuk Mubes Bamus Betawi?” Tutupnya.

reporter : nanorame

Check Also

Garda Perawat Kebangsaan Selenggarakan Arrow Training Calon Pemimpin Bangs

Jakarta, sketsindonews – Lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter kepribadian yang handal siap menjadi …

Watch Dragon ball super