Jakarta, sketsindonews – Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) setiap wilayah hingga usulan melalui rembug warga di DKI Jakarta dengan mekanisme “Bottem Up” terus dilakukan.
Tahapan itu kini hingga usulan di tingkat Kelurahan terus diperdayakan dalam rangka prioritas program warga dalam pembenahan kampung.
Pantauan sketsindonews. com persolan musrembang menjadi usulan ternyata masih memunculkan kwatiran bahkan skeptis, terbersit usulan warga hanya usulan namun tak ada realisasi apa yang menjadi harapan warga.
Menurut Ache (54) warga Kebon Kosong menyatakan, dirinya yidak bisa berharap banyak karena problematika wilayah Kebon kosong begitu terbelakang baik secara sosial ekonomi dan program sektor phisik (infrastruktur), pungkasnya.
Apalagi wilayah kami sebagian 70 % merupakan wilayah HPL PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) yang hingga kini sulit secara hukum dapat masuknya anggaran dari Pemprov DKI Jakarta, terkecuali selama ini dapat dilakukan dengan metode kerja bhakti antara pemerintah dan PPKK yang selama ini telah dilakukan di wilayah kami, ujar Ache.
Sementara aktivis lingkungan Djoko Sarjono alias Djoko Edan mengukapkan, antipati warga dalam musrembang itu fakta dalam usulan ketika diketahui tidak masuk pada Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kota dalam prioritas pembangunan.
Secara fakta ini sering terjadi di setiap Kelurahan, ditambah tidak adanya upaya Pemprov melakukan solusi terkait Musrembang yang tidak masuk.
Pysicologis warga itu yang seharusnya Pemerintah DKI mampu menafsirkan efek dari dinamika masyarakat untuk tetap dikedapankan melayani warga Jakarta dalam perubahan kampung.Â
