Home / Artikel / Mutasi Pejabat DKI, Anies – Sandi Untuk Tidak Terpengaruh 3 Kelompok

Mutasi Pejabat DKI, Anies – Sandi Untuk Tidak Terpengaruh 3 Kelompok

Jakarta, sketsindonews – Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno disarankan untuk tidak terpengaruh kepentingan-kepentingan yang akan membuatnya bergeser dari prinsip “right man on the right place” dalam mempromosikan dan memutasi jajaran pejabatnya.

“Kalau dia terpengaruh, apalagi jika terlalu banyak titipan dalam jajaran pejabatnya, roda pemerintahannya gak bakalan maksimal”.

Malah bisa saja banyak program yang sudah dicanangkan, lamban atau bahkan gagal direalisasikan,” tegas pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada sketsindonews. com, di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Rencananya Anies akan mulai melakukan mutasi pejabatnya secara besar-besaran pada April 2018 mendatang, karena pasal 162 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,  melarang kepala daerah melakukan pergantian pejabat sebelum menjabat selama enam bulan, terhitung sejak kepala daerah itu dilantik.

Karena Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2017, maka mereka hanya dapat melakukan mutasi pada 16 April 2018 atau sesudahnya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, saat ini Anies-Sandi telah membentuk tim seleksi untuk memilih pengganti pejabat yang akan dimutasi.

Sepertinya gelombang pertama yang terkena kebijakan ini di antaranya jajaran pejabat eselon II yang menduduki jabatan strategis seperti Kepala Dinas, Kepala Biro dan Kepala Badan.

Amir menambahkan, kini banya pejabat yang ketar ketir seiring dengan akan adanya mutasi tersebut, saat ini di internal pejabat DKI telah mulai bergejolak karena tak sedikit yang takut akan kehilangan jabatan. Apalagi saat itu pejabat yang diangkat di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat.

“Mereka sekarang sedang saling sikut, sibuk cari muka dan menjilat Anies-Sandi, bahkan ada yang jadi maling teriak maling dengan mengatai rekannya Ahokers, padahal dirinya yang Ahokers,” kata dia.

Pengamat yang juga ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menilai, ada tiga kelompok kepentingan yang dapat membuat Anies-Sandi melenceng dari prinsip right man on the right place.

Inilah ketiga kelompok itu yang harus diwaspadai Anies – Sandi..

1. Partai pengusung di Pilgub DKI 2017

2. Relawan/Tim sukses

3. Pejabat di internal Pemprov DKI.

“Abaikan ketiga kepentingan itu,” ditambah pejabat yang sekarang ini cari muka, tegas Amir.

Aktivis senior yang telah puluhan tahun malang melintang di Ibukota ini menambahkan, untuk mendapatkan pejabat yang tepat, disamping berpatokan pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ia menyarankan Anies sebaiknya juga berpegang pada tiga kriteria yang mutlak harus dimiliki seorang pejabat, yakni integritas, kompetensi dan komitmen.

“Jangan seperti di era Ahok, camat kok dijadikan kepala dinas,” tegasnya.

Untuk memastikan bahwa Anies-Sandi takkan salah pilih, mereka diharapkan telah memiliki data lengkap tentang para pejabat yang akan dipromosikan yang bersumber dari Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM), saat proses seleksi dimulai.

“Jangan sampai terjadi dimana Anies-Sandi memilih pejabat seperti pepatah membeli kucing dalam karung,” tegas Amir.

Amir mengaku sangat berharap pemerintahan Anies-Sandi akan menjadi pemerintahan terbaik dalam sejarah Jakarta, meski di zaman now ini tantangan Anies jauh lebih berat dibanding era Fauzi Bowo, Sutiyoso, dan gubernur-gubernur sebelumnya.

“Tapi saya yakin mereka mampu, karena dari kasus di final Piala Presiden 2018 kemarin, kita menjadi semakin tahu bagaimana karakter dan kualitas seorang Anies Baswedan,” katanya.

Ketika ditanya pejabat Eselon II yang mana yang sebaiknya masuk gelombang pertama mutasi Anies-Sandi. Amir menyebut pejabat yang ditempatkan Ahok tidak sesuai kapasitas, kompetensi dan angkatnya. Antara lain camat yang diangkat menjadi kepala dinas.

“Mereka di antaranya yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-TPST), Kepala BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah), Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Kepala Dinas Cipta Karya,” pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Luka Terus Menyala Discripsi Ramadhan

Sahur Hari Ketujuh Jakarta, sketsindonews – Sahur di hari 7 di bulan Ramadhan 1439 H …

Watch Dragon ball super