Home / Artikel / Nah Lho Lapor Ke KASN Pencopotan Walikota Oleh Gubernur Anies Hanya Via Telephone

Nah Lho Lapor Ke KASN Pencopotan Walikota Oleh Gubernur Anies Hanya Via Telephone

Jakarta, Sketsindonews – Nah lho Pencopotan serta rotasi dan mutasi hingga di pensiunkan pejabat di DKI Jakarta terus menuai ketidak puasan hingga kemudian di laporkan ke Komisi Apatur Sipil Negara (KASN).

Apa yang terjadi hingga Keputusan Gubernur Anies Baswedan diangap kotroversi dalam mengambil keputusan pencopotan pejabat di DKI Jakarta.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menilai, langkah Gubernur Anies Baswedan memutasi lima walikota dan bupati telah sesui prosedur, sehingga jika kebijakan ini kemudian dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), catatannya maka ada pihak lain yang harus bertanggung jawab, ucapnya.

Pihak dimaksud adalah Sekda Saefullah sebagai ketua Panitia Panitia Seleksi (Pansel) Rotasi dan Mutasi.

“Sebelum kelima walikota dan Bupati Kepulauan Seribu dirotasi, Anies telah berkirim surat kepada DPRD untuk mengonsultasikan masalah pemutasian ini, dan pada 4 Juli 2018 DPRD mengundang para calon Walikota dan Bupati untuk menyampaikan visi misinya,” terang Amir kepada sketsindonews.com di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7)

Maka, lanjut Amir, dengan mengirimkan surat ke DPRD, berarti Anies telah memenuhi kewajiban untuk mengonsultasikan pemutasian Walikota dan Bupati sebagaimana diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD maupun UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

“Jadi, secara prosedural, cara Anies melakukan rotasi telah benar,” tegasnya.

Aktivis senior yang telah malang melintang di DKI sejak 1970 an ini justru menyesalkan sikap Sekda sebagai ketua Pansel yang tidak menindaklanjuti proses yang sedang dilakukan Anies itu.

“Sebagai ketua Pansel, begitu Anies berkirim surat ke DPRD, seharusnya dia segera memberitahu para Walikota atau Bupati kalau mereka akan di copot, sehingga para Walikota dan Bupati itu tidak merasa mendadak dicopot tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan Anies tak dilaporkan ke KASN,” katanya.

Amir juga mengingatkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang berniat memanggil Anies atas pencopotan itu, karena katanya, meski Tatib DPRD dan UU Nomor 29 mengatur bahwa penggantian Bupati dan Walikota harus dikonsultasikan dengan DPRD, namun UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bicara lain.

“UU Nomor 5 menyatakan bahwa kedudukan Bupati dan Walikota sama dengan Eselon II (setingkat Kepala Dinas, kebala Biro dan Kepala Badan), sehingga Anies dapat mengganti mereka tanpa perlu berkonsultasi dengan DPRD,” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa pejabat yang belum lama ini dicopot Anies, termasuk walikota, melapor ke KASN. Namun siapa saja mereka, masih misterius karena KASN tak mau membeberkannya.

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan Dan Penyelidikan KASN, Sumardi, mengatakan kalau laporan tersebut sedang diproses.

“Kita minta keterangan, klarifikasi kedua belah pihak,” katanya.

Menurut dia, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian ASN merupakan hukuman berat yang harus didahului melalui serangkaian proses, termasuk pemanggilan dan pemeriksaan.

“Seleksi jabatan hanya diperuntukkan bagi jabatan yang kosong. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN,” katanya.

Mantan Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang telah dipanggil KASN untuk dimintai keterangan, mengakui kalau sebelum diberhentikan, ia tidak diberitahu dan setelah dicopot, dirinya mendapatkan surat keputusan (SK) untuk ditempatkan sebagai pelaksana di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Tri bahkan mengaku dirinya hanya mendapat kabar pemecatannya via telpon, namun apa alasan dirinya diberhentikan, tidak diberitahu.

“Semua (yang dicopot) juga jawabannya sama; enggak pernah dipanggil, cuma lewat telepon, besok serah terima,” katanya.

Data yang diperoleh menyebutkan, DPRD mengundang para calon walikota dan bupati untuk menyampaikan visi misinya pada 4 Juli 2018, melalui surat bernomor 069/-071.18 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

Dalam surat yang ditujukan kepada para wakil ketua DPRD, para pimpinan Fraksi DPRD dan para pimpinan Komisi DPRD itu disebutkan bahwa acara penyampaian visi dan misi para calon walikota administrasi dan bupati administrasi Kepulauan Seribu itu diselenggarakan pada pukul 15:30 WIB di ruang rapat Ketua Dewan di lantai 10 Gedung DPRD DKI, setelah rapat paripurna.

Surat itu teken pada hari yang sama dengan saat acara penyampaian visi misi diselenggarakan, yakni 4 Juli 2018, dan bersifat SEGERA.

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super