Home / Opini / “OTT KPK” Di PN Jaksel, Pengacara Berselingkuh Dengan Aparat Pengadilan
Kuasa Hukum Korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah saat mendampingi korban First Travel melakukan aksi di depan Kementerian Agama, Jumat (16/3). (dok. sketsindonews.com)

“OTT KPK” Di PN Jaksel, Pengacara Berselingkuh Dengan Aparat Pengadilan

Jakarta, sketsindonews – Kamis 14 Desember 2017 ketika itu ratusan orang menangis bahagia dan kencang didalam ruangan sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mungkin itu adalah sidang paling sacral seumur hidup saya sebagai lawyer.

Bagaimana team mencari saksi-saksi dan bukti-bukti, tidak tidur, mendapatkan tekanan, para keluarga terdakwa saling tuding bahwa satu sama lain curiga ini tidak akan bisa maksimal, tetapi yang terjadi hakim memutus perkara tersebut bebas.

Atau ketika saya ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Walhi Kalimantan Tengah saat menggugat yang terhormat Presiden Joko Widodo walau dalam hal ini yang digugat adalah jabatan presiden bukan Joko Widodo sebagai individu, dalam putusannya Hakim memutus Presiden sebagai kepala Negara bersalah, mungkin itu adalah 2 kasus yang sangat sulit untuk meraih kemenangan.

Tetapi apa yang diperlihatkan oleh KPK terkait OTT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuat saya merasa sedih sebagai Public Defender, atau Pengacara yang memperjuangkan hak-hak warga Negara yang sering disebut kasus kasus public.

Bagaimana mungkin kita yang berdarah-darah dalam melakukan proses pembuktian serta melakukan riset sampai ke akar rumput untuk memenangkan suatu perkara, harus kalah dengan cara Sakti tersebut yaitu menebar uang kepada pihak berpengaruh, dalam Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Terkait hal tersebut cukuplah sangat memalukan dunia peradilan kita ketahui, tetapi sangat menyedihkan adalah ketika gaji Hakim yang tertangkap oleh KPK menurut Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2012 diangka diatas Rp 20jt tentu sangatlah banyak dan cukup jika dihitung mereka sudah cukup, mengingat hakim sudah mendapatkan fasilitas rumah dinas, serta kendaraan dinas dan banyak lainnya, tetapi ada beberapa factor terkait ketidakpuasan hasrat tersebut, pertama beban kerja hakim di Pengadilan Kelas 1A khusus sangatlah banyak, seorang hakim dalam satu hari bisa mengadili 20-60 perkara perharinya, entah sebagai anggota atau ketua majelis, sehingga hakim tersebut memilih jalan pintas ketimbang melakukan pendalaman kasus, atau juga tidak bisa dipungkiri lemahnya pengawasan Mahkamah Agung, atau Komisi Yudisial, tak lupa dalam persidangan, tak jarang kami ketika menangani perkara Hakim tidak terlalu ingat dan paham perkara tersebut, tetapi lebih paham panitera karena posisi nya yang mencatat jalannya persidangan jadi paham, bukan tidak mungkin ketika hakim merasa lelah dan penat, panitera lah yang memberi masukan terkait putusan tersebut, ini juga bisa menjadi pintu masuk kenapa setiap OTT pasti Panitera terlibat, atau karena Panitera juga punya peran sebagai Playmaker persidangan,aneh? tapi itulah fakta dipengadilan, bagaimana kita bisa melihat proses jalannya persidangan yang cenderung tidak tertib,bagaimana ketika para pihak, baik tergugat atau penggugat, jaksa dengan terdakwa tidak bisa hadir sesuai waktu yang ditetapkan akhirnya yang ada saling tunggu dan waktu sidang molor, tapi kita lihat bagaimana Mekanisme Pengadilan Agama, dengan system antrian semuannya terakomodir dan lebih tepat waktu.

Metoda pengawasan baik dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidaklah terlalu efektif, beberapa kali kami meminta pengawasan oleh Komisi Yudisial tetapi karena proses birokrasi yang maha ribet, tak jarang pengawas Komisi Yusidial baru tiba saat saat genting sudah terlewati atau hadir disaat Kesimpulan atau ketika mau Putusan, jika memilih pola advokasi, saya lebih memilih melaporkan Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) ketimbang Komisi Yudisial.

Biarlah itu menjadi proses internalisasi mereka, yang mungkin diharapkan adalah ( 1 Court 1 Supervisor ), dimana kami berharap kelak disetiap pengadilan ada semacam Satuan Gerak Cepat dari Bawas Mahkamah Agung atau dari Komisi Yudisial, kalo masalahnya adalah anggaran dan tenaga kerjanya, setiap tahunnya Puluhan Ribu Sarjana Hukum di wisuda, tentu ini bukanlah hal yang mustahil dikerjakan, jika ingin dapat putusan yang berkeadilan memang harus ada harga mahal yang keluarkan, tetapi setidaknya ini menghindari mekanisme praktik korupsi di dunia pengadilan, sehingga tidak adalagi pengacara yang mencari jalan pintas untuk menang dan mendapatkan sukses fee, berselingkuh dengan aparat pengadilan dan ujungnya seperti yang terjadi pada OTT KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Reformasi Peradilan memang mahal tapi hasilnya akan sebanding.

Riesqi Rahmadiansyah
Public Defender
www.advokatprorakyat.org

Check Also

Presiden Adalah Kepala Pemerintahan dan Bukan Petugas Penegak Hukum Tertinggi atau Chief Law Enforcement Officer

Opini, sketsindonews – Terkait Pernyataan Paslon 02 Prabowo- Sandi dalam debat perdana yaitu Presiden merupakan …

Watch Dragon ball super