Home / Berita / Pancasila, DKI, Indonesia
(Kiri-kanan) Ketua Umum Generasi Perduli Anti Narkoba (GPAN), Bob Hasan, bersama Sekjen Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (Arun), Fernando Dulling.

Pancasila, DKI, Indonesia

Opini, sketsindonews – 72 Tahun Indonesia merdeka menjadi “alat uji” bagi eksistensi Pancasila dan 2017 menjadi alat ukur 2019 seperti apa PANCASILA terhadap 2020.

1Juni 2017 Pemerintah Indonesia menegaskan Saya Indonesia dan Saya Pancasila dalam memperingati hari Pancasila maka “saya”, yang dimaksud sudah tentu bukan hanya bernama Ir. Jokowidodo melainkan “saya” Kepala Pemerintahan dan Negara Indonesia sebagai Presiden RI.

Saya Indonesia, Saya Pancasila menunjukan jelas bahwa letak de’fakto Pancasila menjadi Jiwa tertinggi bagi Indonesia dari suara lembaga Eksekutif.

Sudah tentu hirarki eksekutif dapat menjawab pernyataan tersebut dan secara sistematis menyerap pada Visi-misi setiap “para” pembantu Presiden.

Sehingga Saya Indonesia, Saya Pancasila bukan hanya sebatas kekuatan de’fakto tetapi juga menjadi kekuatan de’jure.

Sudahkah capain ini terjadi ?, tapi yang jelas 1 Juni 2017 sampai dengan hari ini Oktober 2017 tidak sedikit peristiwa politik dan penyelesainnya tidak menggunakan “Rumusan Pancasila” lebih cendrung kegaduhan tersebut saut menyaut menjadi dikotomi mempertahankan kekuasaan atau menjatuhkan kekuasaan atas kepentingan yang terselubung dan secara teori potensial hal ini dapat dilihat dari sudut pandang “invesible hand”.

16 Oktober 2017 ada “peristiwa” penting dimana Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI.

Penting disini dan menjadi tolak ukur DKI adalah pernyataan “PIDATO” Gubernur, bukan Pidato Anies Baswedan sebagai warga masyarakat Indonesia semata.

Pidato yang disampaikan dalam pelantikan Gubernur DKI tentunya mengandung rumus ;
Unsur Filosofi,
Unsur Idiologi,
Unsur Strategi,
Unsur Taktik.
Dan terkemas dalam kurang lebih 16 alenea yang mengandung intisari dari siratan visi dan misi membawa DKI lima tahun kedepan.

Pancasila adalah identitas yang tegas tersurat dalam pidato sehingga unsur-unsur kalimat tidak dapat dipisahkan dari hal-hal mendasar Pancasila sebagai identitas yang jelas dalam menjalankan tujuan yang terkandung di dalam lima sila Pancasila.

“Pribumi” yang mencuat tungal dan tidak menjadi rangkeyan dari isi pidato jelas adanya ini adalah langkah pelemahan yang terkandung dalam isi pidato secara utuh.

Fakta yang tidak dapat dipungkiri “mental” politik kembali terukur bahwa “idiologi” sebagai jiwa politik sudah tidak menjadi basis gerakan dan pemikiran politik.

Sudah tentunya kegaduhan atas kalimat “pribumi” menjadi bahan pemetaan kekuasaan-kekuasaan “ruang gelap” dalam mengontrol peristiwa 2019 dan tentunya 2020.

Peta bumi ini menjadi alat ukur baik secara geo politik maupun geo strategi melihat Indonesia yang berletak silang strategis dalam tata letak pergeseran konflik dari “perang darat menuju perang laut”.

Maka 2019 dan 2020 adalah fakta faktual yang akan terjadi di Indonesia dalam oprasi “corporate” dalam skema perang inkonvensional paska Perang dingin dan berlanjut pada Perang Strategi RRCcs vs AScs yang tentunya menjadi perang grand desing “CORPORATE” dalam menuju World Free Trade Area.

Melihat sisi ini maka menjadi jelas “PANCASILA” harus dilemahkan bagi kepentingan meletakkan Indonesia sebagai basis “perebutan wilayah” sebagai pemasok energi, pangan dan air dalam kepentingan perang grand desing corporate dalam menguasai “Indonesia” untuk dunia.

2017 adalah fase “kritis” Pancasila, fase dimana Pancasila hanya sebagai dongeng “pencitraan” atau Pancasila dibela sebagai kesadaran bahwa Pancasila adalah perasaan umum rakyat Indonesia yang terumuskan dalam suasana kebatinan para Foundhing Fathers bangsa Indoneia.

Maka Pancasila, DKI, Indonesia suatu keharusan yang harus “dibiaskan” dan dihilangan disoreantasinya, Bagi mereka yang sedang bekerja atas nama kegaduhan “pribumi”.

Selanjutnya pembuktian para pembela Pancasila di uji kemampuannya dalam menghimpun kekuatan Pancasila.

Ketika Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum maka segala aturan dan UU yang bertentangan dengan Pancasila harus segera gugur.

Inilah alat barometer Saya Indonesia, Saya Pancasila dan kegaduhan pidato Gubernur DKI apakah pencitraan terhadap PANCASILA atau Mewujudkan PANCASILA.

Oleh: Bungas T Fernando Duling.
Sekjen ARUN dan Pemerhati Geopolitik.

Check Also

Tinjau Bandara NYIA, Menhub : Sisi Udara Rampung 100%

Kulon Progo, sketsindonews – Progres pembangunan sisi udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara …

Watch Dragon ball super