Home / Berita / Panglima TNI Tinjau Peralatan ANTIDRONE Kohanudnas
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., meninjau peralatan antidrone Kohanudnas di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (16/8) didampingi Kaskohanudnas Marsma TNI Arief Mustofa, MM., Asops Kas Kohanudnas Kolonel Pnb Yostariza, S.E., Dansatkomlek Kohanudnas Mayor Lek Rano Maharano dan personel lainnya. Peninjauan dilakukan untuk mengetahui dari dekat kemampuan peralatan antidrone, yang baru dimiliki Kohanudnas guna pelaksanaan tugas-tugas pengamanan di ibukota, terkait penggunaan drone pada rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73.

Panglima TNI Tinjau Peralatan ANTIDRONE Kohanudnas

Jakarta, sketsindonews – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., meninjau peralatan antidrone Kohanudnas di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (16/8) dengan disambut beberapa pejabat Kohanudnas seperti Kepala Staf Komando Pertahanan Udara Nasional (Kaskohanudnas) Marsma TNI Arief Mustofa, MM., Asisten Operasi (Asops) Kas Kohanudnas Kolonel Pnb Yostariza, S.E., Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika (Dansatkomlek) Kohanudnas Mayor Lek Rano Maharano dan lainnya.

Peninjauan dilakukan untuk mengetahui kemampuan peralatan antidrone Kohanudnas guna pelaksanaan tugas-tugas pengamanan yang dilaksanakan TNI di ibukota terkait penggunaan drone dalam rangka pengamanan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73.

Dansatkomlek Kohanudnas Mayor Lek Rano Maharano kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP.,menjelaskan spesifikasi antidrone yang dimiliki Kohanudnas.

Dijelaskan antidrone Kohanudnas mempunyai beberapa subsistem meliputi radar aktif, radar pasif, kamera dan jammer yang terintegrasi menjadi satu sistem antidrone.

Masing-masing subsistem antidrone mempunyai kemampuan guna mengendalikan pesawat drone yang beroperasional di wilayah udara yang diamankan kegiatannya oleh TNI.

Ditambahkan Dansatkomlek Kohanudnas, “Apabila jammer antidrone diaktifkan terhadap pesawat drone maka terdapat tiga alternatif tindakan yang dapat dilakukan pertama go home, yaitu drone dipulangkan ke operator drone dan operator drone sudah tidak dapat mengendalikan dronenya.”

Kedua, land artinya drone dapat diturunkan di tempat di mana drone tersebut sedang terbang dan operator tidak dapat mengendalikan dronenya dan ketiga GPS, yaitu jammer antidrone bekerja mengacaukan GPS dari drone yang terbang, walaupun operatornya dapat mengendalikan dronenya secara visual.

Ke depan Panglima TNI berharap melalui peralatan antidrone Kohanudnas tersebut tugas-tugas pengamanan yang dilaksanakan TNI terkait penggunaan drone yang cukup massif di masyarakat dapat dicegah, khususnya penggunannya yang tidak pada tempatnya, saat ada kegiatan-kegiatan nasional/TNI. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan/merugikan serta berdampak luas tidak terjadi.

(Red) 

Check Also

Rumah Aspirasi Prabowo – Sandi, Sebagai Masukan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat

Jakarta, sketsindonews – Rumah Aspirasi Prabowo – Sandi telah di bentuk di Jalan Cut Mutia No. 18 merupakan rumah aspirasi publik dalam menyampaikan segala persoalan kebangsaan, ini menjadi momentum strategis bagi kehidupan demokrasi masyarakat, ujar Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Amir Hamzah, di Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat. (24/9).

Menurutnya, masyarakat bisa langsung mengemukan pendapatnya kepada calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo – Sandi nantinya yang nantinya dapat di teruskan dalam segala aspek dinamika kebangsaan.

Saya sudah kemukakan kepada teman – teman pendukung bagaimana rumah aspirasi di manfaatkan secara baik, karena sangat sulit mengalahkan Prabowo – Sandi kecuali dengan kecurangan, terang Amir.

Lanjut Amir, setelah nantinya hasil pilpres 2019 kedua pasangan menjadi pemenang, ini sebuah pekerjaaan rumah bagi keduanya yakni : pertama menghadapi kedaulatan bangsa dengan Pancasila yang merupakan satu azas bangsa.

Kedua, menghadapi epidemi tirani minoritas, dimana krlompok mayoritas untuk tidak merasa kecil hati terhadap kesenjangan yang ada sehingga tirani minoritas bukan lagi menjadi hambatan.

Hal krusial lain mengenai isu bahaya laten komunis untuk menjadi isu penting dalam rangka proses adu domba untuk tidak menjadi persoalan bangsa kedepan dengan merivisi Tap MPRS No 25.Tahun 1966 Tentang Larangan organisasi gerakan PKI.

Ketiga, mengenai keseimbangan pembangunan antar wilayah baik Indonesia Barat dan Indonesia Timur dalam tata kelola pembangunan ini tentunya harus menjadi perhatian Prabowo – Sandiaga Uno.

Kalo tidak kerawanan disintegrasi bangsa akan terus menjadi indikator di setiap daerah wilayah Indonesia Timur.

Tentunya rumah aspirasi setelah pemenangan harus bisa menuangkan pokok – pokok pikiran sebagai landasan strategis nasional bagi keduanya setelah menjadi Presiden terpilih pilihan rakyat, pungkas Amir.

reporter : nanorame

Terkait

Watch Dragon ball super