Home / Artikel / Pansel Harus Jujur Gelar Seleksi Pejabat DKI, 35 Lowongan Untuk Eselon II

Pansel Harus Jujur Gelar Seleksi Pejabat DKI, 35 Lowongan Untuk Eselon II

Jakarta, sketsindonews – Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II.  Setelah terus larut tak menentu dalam kesimpang siuran rotasi jabatan, promosi yang dapat berpengaruh terjadap kinerja dan serapan anggaran.

Seleksi terbuka digelar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain dengan golongan IVa.

Tercatat ada 35 lowongan jabatan yang dibuka secara resmi oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sejak hari Selasa (3/7) kemarin.

Puluhan jabatan yang diperebutkan antara lain posisi Lima Walikota, Bupati, Asisten Perekonomian dan Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Dinas Kesehatan.

Lagi Lagi Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam seleksi jabatan ada dua model.

Yakni dengan cara pengumuman dan ASN mendaftar, serta ada ASN yang berpotensi diundang oleh panitia seleksi.

“Disinilah dituntut kejujuran panitia seleksi yang dipimpin Sekda Saefullah”

Dia harus mengundang siapa saja ANS yang memiliki kompetensi bagus untuk ikut bersaing secara terbuka,” kata Amir di Jakarta, Rabu (4/7).

Disisi lain, menurut Amir, dalam bursa lowongan yang dibuka, pejabat yang masih menduduki jabatan tersebut juga tidak dilarang untuk melamar.

“Misalnya Kasatpol PP yang sekarang dijabat Yani Wahyu, dia tetap boleh melamar untuk jabatan yang sama,” ujar Amir.

Apalagi keinginan Yani masih ingin tetap di menjadi Kasatpol PP DKI tetap. saja harus melamar.

Amir juga mengapresiasi lelang terbuka ini, karena bisa menghilangkan stigma dukung mendukung dari tokoh-tokoh tertentu untuk memperoleh jabatan dengan memberi imbalan.

Pansel memiliki kewajiban melakukan empat tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi yang berguna untuk menelusuri rekam jejak integritas dan moralitas pelamar.

Berikutnya seleksi kompetensi, seleksi wawancara akhir serta tes kesehatan dan kejiwaan.

“Untuk setiap tahapan harus diumumkan siapa yang lulus dan tidak lulus, sekaligus dengan alasannya,” tegas Amir.

Kemudian untuk setiap jabatan, pansel harus mengumumkan tiga nama untuk selanjutnya dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Amir mengungkapkan dalam seleksi tersebut sepatutnya hanya diperuntukan bagi ASN Pemprov DKI Jakarta dan tidak perlu menerima ASN dari daerah lain.

Selain itu, Amir juga menyoroti hasil seleksi terbuka yang ditandatangani Sekda Saefullah dengan Nomor 6 Tahun 2015. Dimana berdasarkan hasil seleksi terbuka ada 30 pejabat yang lolos.

Namun terlihat hanya sebagian kecil yang memperoleh jabatan. Bahkan beberapa diantaranya menduduki posisi staf.

“Lantas bagaimana dengan seleksi baru ini. Sekda harus jelaskan,” sehingga tak ada lagi stigma negatif terkait pendudukan jabatan strategis, pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super