Pasar Binaan “JP 15” Jati Baru Cideng Mau di Bongkar, Kami Merasa di Bohongin Pemprov DKI Jakarta

Jakarta, sketsindonews – Pedagang Kecil Mikro JP 25 Cideng di Jalan Jati Baru depan Kantor Dinas Tekhnis menjadi kuatir atas kebijakan sepihak Pemprov DKI untuk nelakukan pembongkatan dan penertiban, padahal pedagang tersebut merupakan binaan yang selama ini memiliki auto debet retribusi.

Awalnya akan dibongkarnya pedagang itu bahwa lahan lokasi itu hanya 3 kios yang dibongkar karena akan diperuntukan perluasan akses shelter jalur transit Trans Jakarta sebagai tembusan jalan.

“Namun entah apa sehingga kok tahu tahu seluruh JP 15 akan dibongkar mengingat pemberirahuan surat maupun sosialisasi pihak Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Sudin UMKM dan Perindustrian belum pernah pengumpulkan pedagang tak pernah dilakukan pihak pemerintah,” ucap Kordinator Pedagang, Lanjar Kepada sketsindonews.com, Selasa (11/02/20).

Menurut Lanjar, atas perlakuan ini kami telah membentuk TIM 5 atas nama pedagang JP untuk langsung mengadukan hal ini kepada pihak Gubernur DKI Anies Baswedan agar juga pak Gubernur bisa secara arif pemberdayaan kearifan lokal ini tetap eksis di tengah masyarakat kecil.

Pedagang semua berjumlah 31 kios ini, awalnya hanya 3 kios pedangang dengan realokasi kepasar Pal Merah Jakarta Barat dan Cempaka Sari Harapan Mulia sesuai apa yang dijanjikan pihak pemerintah.

Ini sepertinya sistematika yang dibuat pemerintah agar kawasan ini tetap dibongkar dengan alibi sebaliknya, info awal 3 kios tapi kami di bohongi oleh berbagai institusi yang tidak transparansi sengaja dibuat dadakan bahwa kami menerima bersedia dibongkar terlebih dipasang spanduk sebagai menjadi alasan bahwa itu sudah di sosialisasi

“Bukan itu cara bagaimana pemerintah memberi pemahaman dengan sistem tertutup, kami ini sudah pedagnag kecil sejak awal sudah bermartabat secara mandiri bukan kami secara phisik dibina lokasi dengan penataan yang berestetika, tapi sebaliknya kok mau ingin dimusnahkan,” tandas Lanjar.

“Untuk itu kami para pedagang meminta pihak Walikota, Sudin UMKM untuk meninjau kembali kebijakan yang tidak populis Dan itu jelas melanggar KSD Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini sangat humanistik untuk membenahi potensi wilayah,” tutup Lanjar.

(Nanorame)