Home / Berita / Pemda DKI Perlu Revolusi Sumur Resapan Dalam Menata Istilah Naturalisasi

Pemda DKI Perlu Revolusi Sumur Resapan Dalam Menata Istilah Naturalisasi

Jakarta, sketsindonews – Penataan Banjir dalam istilah naturalisasi atau normalisasi tentunya perlu kebijakan pemerintah DKI secara konsekwen lakukan penataan antisiapasi pada wilayah bantaran kali yang menjadi daerah aliran sungai.

Sumber diterima sketsindonews.com, Kamis (11/2/21) bahwa program resapan air harus direvolusi mengingat debet air beserta jenis kontur Tanah wilayah DKI merupakan muara selain lebih rendah dari permukaan laut, selain peristiwa menurunnya tanah hingga 20 persen akibat beban perubahan iklim.

Sementara penegakan aturan KDB (Kofisien Dasar Bangunan) sesuai aturan tidak berjalan dan perlu ditegakan secara tegas bagi bangunan gedung, perkantoran, hotel untuk mentaati luas tanah dengan KDB 40 persen merupakan kewajiban.

Jenis air ada 2 kelompok air limbah dan air baku (curah hujan) semuanya mengalir pada seluruh saluran, padahal gedung atau kantor ternyata punya sumbangsih besar terhadap debet air.

Sedangkan air limbah itupun bisa diperdayakan pada lingkungan rumah tinggal dalam menciptakan kontur tanah sesuai fungsi resapan menjadi penguat lahan serta bangunan menjadi kokoh.

“Air sesunguhnya ini bisa ditampung sebagian di sumur resapan (kolakan) para pemilik gedung, rumah saluran maka kebutuhan air bisa lebih efektif dikelola waktu keringpun bisa dipompa oleh pemilik gedung kesaluran,” pungkas sumber.

Sementara pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna saat dihubungi sktsindonews.com mengatakan, naturalisasi itu tidak efektif selama Pemprov DKI tidak melakukan penataan bangunan kawasan pinggiran kali untuk ditata menjadi pelebaran kali Ciliwung (DAS), serta membuat danau – danau untuk pendampingan air sebelum dikirim ke laut.

Lanjut Yayat, kedua pada sektor penegakan hukum kaitan para pemilik gedung, kantor untuk dilakukan penindakan tegas terhadap kewajiban KDB dan tindakan tegas oleh Satpol PP untuk memeriksa menjalankan kewajiban pengembang para swasta terhadap kontribusi lahan pembuatan sumur resapan.

Gubernur DKI Anies kan sudah kerap nyatakan untuk memperbanyak sumur resapan menjadi solusi penampungan sementara dalam cuaca debet air tinggi menjadi antisipatif cara efektif.

“Aturan itu sudah ada tinggal Pemprov DKI lakukan komitmen serta penegakan dari peraturan yang sudah dibuat secara tegas seiring polemik banjir DKI dengan memperbanyak pompanisasi pada titik rawan serta pemanfaatan lahan untuk dibuat sumur resapan,” tutup Yayat.

nanorame

Check Also

Personel KRI Sultan Iskandar Muda – 367 Rayakan Idul Fitri di Dermaga Beirut Lebanon

Jakarta, sketsindonews – Personel KRI Sultan Iskandar Muda-367 yang tergabung dalam Satgas Misi Perdamaian Maritime …

Watch Dragon ball super