Home / Berita / Pemda DKI Tidak Serius, Masih Banyak Aset Terbelangkalai

Pemda DKI Tidak Serius, Masih Banyak Aset Terbelangkalai

Jakarta, sketsindonews – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat beserta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta meninjau pengamanan bangunan milik Pemprov DKI Jakarta di Jalan Surabaya RT 15/05, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara menerangkan bahwa bangunan seluas 400 meter persegi tersebut adalah milik Pemprov DKI Jakarta, yang disewa penghuni melalui Surat Ijin Penghunian (SIP).

“Karena penghuni meningal dan tidak memiliki ahli waris, maka kita amankan aset ini. Barang-barang pribadi penghuni, kita serahkan kepada pihak Gereja tempat penghuni beribadah,” kata Bayu.

Di lokasi yang sama Kepala Seksi Pembinaan Penguhunian Dinas PRKP DKI Jakarta, mengatakan pihaknya saat ini baru mengamankan aset dan selanjutnya membongkar bangunan tersebut untuk dibangun bangunan baru.

“Rencananya lahan itu akan dibuat rumah dinas camat atau lurah,” pungkasnya.

Sementara pengamat perkotaan, Yayat Supriyatna saat dihubungi, Kamis (22/2) mengatakan bahwa banyak asset pemda yang tidak tercatat. “Banyak sekali sebenarnya,” ucapnya

“Kedua banyak pula lahan diatas 5.000 M dalam SPPT nya yang belum juga diserahkan pihak ketiga, ini juga menjadi penyebab. Padahal kita tahu pemda DKI Jakarta terutama SKPD banyak juga memiliki aset hingga nilai milyaran,” paparnya.

Konsekwensi inilah, menurut Yayat yang menjadi kendala dimana kasus aset pemda DKI juga tidak mengangarkan setiap kasus di pengadilan dalam segketa lahan, terlebih Pemda DKI tidak pernah serius dalam setiap kasus lahan aset.

Sambung Yayat, “Tirulah PT. KAI yang sekarang ini secara baik melakukan inventarisasi aset dalam sengketa pengadilan lahan, yang pada gilirannya secara jelas diketahui untuk proses ini yang secara tegas.”

Menurut Pengamat Trisakti ini, untuk nenindak lanjuti, seharusnya tidak adalagi kasus aset Pemda dibeli oleh Pemda yang hanya berakhir pada kasus penggelapan.

Ia juga mengingatkan agar Pemda mulai melakukan pencatatan dan penomoran aset, serta mencatat juga asset pada pihak ketiga yang belum diserahkan.

“Yang hingga saat ini masih menjadi polemik,” tutupnya.

(Nanorame)

Check Also

Sangat Sulit LHP DKI 2018 Dapat WTP Dari BPK

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah memprediksi opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan …

Watch Dragon ball super