Pemerintah Tak Main – Main, Penyebar Paham HTI Khilafah Terus Dikejar

Jakarta, sketsindonews – Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah secara resmi sudah di bubarkan. Mengingat paham ideoologi sangat bertentagan dengan Pancasila, sementara HTI dibubarkan karena ideologi khilafah sebagai paham.

Kini pemerintah terus mengejar dari penyebaran paham khilafah untuk terus tidak berkembang di tengah masyarakat walaupun faktanya paham ini sudah masuk pada kisi – kisi lain termasuk pada kelembagaan hingga doktrinisasi yang terus menjalar.

Menko Polkuham Wiranto bahkan menegaskan, bila ada pihak yang masih menyebarkan paham terlarang itu, konsekuensinya ialah jeratan hukum. 

“Organisasi itu dibubarkan karena pahamnya. Ideologinya, visi-misinya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum,” kata Menko Polhukam Wiranto, beberapa waktu yang lalu. (20/7)

Selain itu, Wiranto menjelaskan bahwa eksistensi HTI sebagai organisasi sudah tidak perlu diperdebatkan lagi.

Sebab, HTI sudah secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. HTI dibubarkan sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Meski begitu, dia mengatakan aktivis HTI masih diperbolehkan beraktivitas untuk kegiatan keagamaan maupun sosial. Selama kegiatan itu tidak mengarah kepada perbincangan yang justru bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. 

“Tetapi kalau aktivitasnya eks HTI melanjutkan aktivitas melalui aktivitas yang normatif, silaturahim, kemudian bakti sosial, mengadakan serangan-serangan yang mengarah kepada masalah akhlak dan moral, lalu tidak membicarakan masalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, itu silakan saja, nggak ada masalah sebagai warga negara,” tuturnya.

Begitu pula ucapan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, juga sempat mendesak pemerintah agar segera menyiapkan regulasi yang mengatur sanksi untuk eks HTI. Hal ini untuk mengantisipasi agar eks HTI tak lagi menyebarkan paham khilafah.

“Nah, kalau sekarang HTI dibubarkan, apa gunanya kalau tidak ada sanksi,” tandas Hendropriyono.

Dia lantas mengungkit soal regulasi yang mengatur “sanksi untuk eks PKI. Menurutnya, meskipun ada regulasi yang mengatur sanksi buat eks PKI, perlakuan berbeda justru diterima eks HTI. Padahal kedua organisasi tersebut ditengarai sama-sama ingin mengganti ideologi Pancasila.

Nah itu tidak ada sanksi untuk mengikat para eks HTI. Karena itu, menurut saya ini hukum tidak berbicara.

Sebelum ini terjadi menjadi kepanjangan serta lebih besar dalam gerakan ini, karena hukum adalah satu cara dalam menjaga stabilitas negara serta ketahanan masyarakat menjadi pokok untuk menjaga nilai ideologi dan NKRI sesuai UUD kita, pungkasnya.

nanorame