Jakarta, sketsindonews – Keberhasilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 diharapkan menjadi pintu masuk pasangan pemimpin itu untuk menuntaskan sederet kasus hukum di lingkungan Pemprov DKI.
“Khususnya kasus hukum yang berkaitan soal pembelian lahan dan dugaan korupsi pemerintahan sebelumnya,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga, Selasa (29/5).