Home / Berita / Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Upaya Menyelamatkan Masa Depan Bangsa
Wakil Ketua DPD RI senator asal Sumatera Utara, Prof. Dr. Hj. Ir. Darmayanti Lubis. (Dok. Akurat.co)

Penegakan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Upaya Menyelamatkan Masa Depan Bangsa

Jakarta, sketsindonews – Wakil Ketua DPD RI senator asal Sumatera Utara, Prof. Dr. Hj. Ir. Darmayanti Lubis sangat prihatin atas kejadian yang menimpa 4 anak SD korban kekerasan seksual yang diduga pelakunya adalah seorang guru honorer di Kab Langkat Sumatera Utara.

Hal yang sangat memilukan, menurut Darmayanti adalah kejadian tersebut telah berlangsung lama dan di ruang sekolah pada saat kegiatan belajar menagajar.

Dia memaparkan bahwa pada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Langkat Sumut, terungkap beberapa fakta menjadi perhatian publik yaitu terlibatnya oknum kepala desa yang berusaha melindungi pelaku dari jeratan Hukum.

“Kepala desa merupakan Kakak ipar dari terduga pelaku, perbuatan Kepala Desa yang memediasi antara korban dan terduga pelaku mengakibatkan terduga pelaku melarikan diri serta Hak Anak sebagai korban tidak terpenuhi,” ungkapnya, Sabtu (27/10).

Kejahatan Luar Biasa

Pada kesempatan ini, Darmayanti juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang sangat fokus pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, terbukti dengan adanya revisi Undang Undang no 35 tahun 2014 atas perubahan Undang Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait hukuman pada pelaku kekerasan terutama kekerasan seksual.

Lalu, pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan PERPU dan mengeluarkan kebijakan bahwa Kekerasan Seksual terhadap dinyatakan Anak sebagai Kejahatan Luar Biasa, akibat meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa Anak diseluruh Indonesia terutama dari orang terdekat.

“Alasan lain dinyatakan sebagai Kejahatan Luar biasa karena dampak yang diakibatkan dari perlakuan perkosaan/ pencabulan dapat mengakibatkan dampak buruk pada tumbuh kembang anak, baik secara phisik, psikis serta trauma seumur hidup jika tidak diberikan rehabilitasi secara tuntas, cepat dan tepat,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa hal paling utama yang dilakukan secara paralel pada peristiwa kekerasan seksual terhadap Anak yaitu penegakan hukum dan rehabilitasi psikis, phisik dan psikososial.

“Namun faktanya sangat sedikit orangtua yang mengadukan peristiwa tersebut dikarenakan banyak faktor salah satunya perasaan malu /dianggap sebagai aib,” ujarnya.

Darmayanti juga menambahkan bahwa minimnya pengetahuan terhadap dampak negatif secara phisik & phisikis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual berakibat fatal pada korban, keluarga serta masyarakat sekitar.

“Banyak masyarakat tidak memahami bahwa seorang anak yang mejadi korban kekerasan seksual berpotensi mendapatkan penyakit kelamin dan penyakit lainnya, namun selain itu yang perlu diwaspadai adalah gangguan psikologis serta trauma yang berefek pada perilaku anak (tanpa disadari anak akan meniru serta melakukan pada orang lain) dan itu sangat berbahaya,” tutur Darmayanti.

Kekerasan Seksual Delik Umum

Hal lain yang juga menjadi sorotan Darmayanti yakni terkait pmahaman masyarakat tentang Hukum Pidana bahwa kasus kekerasan seksual terhadap Anak bukan sebagai Delik Aduan, untuk itu siapapun yang mengetahui wajib melaporkan merupakan hambatan utama pada penegakan hukum.

“Dikarenakan bukan Delik Aduan maka setiap orang dapat melaporkan peristiwa kejadian kepada Polisi, termasuk Aparat Penegak Hukum dapat melakukan langkah-langkah untuk menjerat pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk itu, Darmayanti Lubis meminta kasus kekerasan seksual terhadap keempat Anak siswi SD di Langkat Sumut segera direspon cepat oleh Polisi dan SKPD agar segera terpenuhinya hak-hak anak dan tidak berpotensi buruk lainnya.

Terduga pelaku adalah orang dewasa dan berstatus guru maka diharapakan Polisi dapat menjerat dengan hukuman yang maksimal sehingga Hakim juga dapat memutuskan hukuman maksimal atas perbuatan tersebut yang telah diatur dalam Pasal 82 Undang – Undang no 35 tahun 2014, sebagai berikut

  1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas pada pelaku kekerasan seksual terhadap Anak diharapkan mempermudah dalam pemenuhan dan perlindungan anak korban dari kekerasan seksual.

Lebih jauh, Darmayanti berharap korban akan segera pulih dari trauma dan dipastikan sehat secara phisik serta mendapatkan pendampingan pada saat kembali ke masyarakat sehingga potensi STIGMA dan label yang buruk tidak terjadi.

Selain itu, menurutnya Pemerintah Daerah juga mempunyai tanggungjawab yang besar terkait pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, tekait pemenuhan Hak, pemberian perlindungan dari kekerasan serta Diskriminasi, dan itu semua diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan seksual terhadap Anak.

“Kita semua sangat memahami bahwa Anak adalah investasi masa depan suatu negara dan merupakan aset bangsa serta menentukan kondisi bangsa dimasa depan. Kualitas negara ditentukan oleh anak bangsa sebagai generasi penerus. Namun perlu senantiasa kita ingat bahwa anak-anak sebagai Generasi Unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya, mereka sungguh memerlukan lingkungan yang baik yang sengaja diciptakan untuk itu, dan pemunuhan hak, perlindungan dari kekerasan serta Diskriminasi adalah tanggungawab kita bersama,” pungkas Darmayanti.

(Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super