Home / Berita / Pengadaan Lahan dan Perparkiran DKI ‘Bermasalah’, Anies-Sandi Diminta Merespon

Pengadaan Lahan dan Perparkiran DKI ‘Bermasalah’, Anies-Sandi Diminta Merespon

Jakarta, sketsindonews – Berbagai permasalahan di DKI Jakarta belakangan mulai muncul kepermukaan, seperti kasus pada Unit Pengelolaan Perparkiran, serta pada Unit Pengadaan Tanah Kehutanan (Dinas Kehutanan) sebelumnya lebih dikenal sebagai Pertamanan Pemakaman.

Terbaru Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Development (JMD), Mahfud Latuconsina mengatakan seharusnya UPT Perparkiran DKI Jakarta tidak perlu ikut untuk menjadi operator fokus saja menjadi regulator untuk menerapkan target-target dari pemerintah.

“UPT Perparkiran itu kan tugasnya harusnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran lebih ke dalam administratif, jangan malah sibuk melakukan hal yang tidak menjadi tugas dan tanggung jawab pokoknya,” kata Mahfud Latuconsina dalam keterangannya pers, Senin (6/8/2018).

Lebih tegas dia menyoroti adanya penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh Kepala UPT Perparkiran karena memotong remunerasi pegawai tetap dan pegawai non tetap dengan tanpa alasan yang jelas.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir uang remunerasi pegawai sudah dipangkas dua kali akibat persoalan yang sesungguhnya lebih melekat pada institusi, bukan pada pribadi pegawai. Pemotongan pertama terjadi pada 15 Oktober-15 Desember 2017, dan kedua pada 18 Juli 2018 lalu.

“Memotong remunerasi pegawai itu sudah menjadi pelanggaran hukum karena sudah sampai di luar aturan yang berlaku dan seharusnya tidak di lakukan sepihak seperti itu, jika UPT Perparkiran mengalami kerugian bukanlah menjadi tanggung jawab pegawai. Pemotongan remunerasi disebabkan dua hal, yakni kerugian yang dialami UP Perparkiran dalam mengelola 35 titik parkir milik PD Pasar Jaya, dan akibat penerapan sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang merugi,” ujar Mahfud Latuconsina.

Masalah lain juga muncul pada Unit Pengadaan Tanah Kehutanan, Dinas Kehutanan dimana beberapa oknum diduga melakukan kecurangan dengan alih-alih memperlancar proses pembebasan lahan.

Menurut salah satu sumber yang tidak ingin namanya disebutkan, praktik-praktik curang tersebut dilakukan oleh oknum dari dinas dengan pihak luar.

“Masih orang-orang dalam, dan dibantu calo,” ungkapnya ke sketsindonews.com.

Seperti diketahui, untuk pembebasan lahan tersebut harus melihat kebutuhan yakni mengacu pada beberapa point seperti kondisi lahan, lokasi dan status lahan.

“Nah mereka-mereka ini biasanya memaksakan dan menjanjikan akan membantu agar proses lancar,” ungkapnya.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya si pemilik lahan akan memilih jalur cepat demi kelancaran proses meski harus mengeluarkan uang. “Padahal lahannya belum benar-benar dibutuhkan,” terangnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah terkait perparkiran menduga bahwa petugas parkir cenderung menjadi perahan oleh oknum yang diindikasikan dari lingkaran Anies-Sandi, dimana oknum tersebut memanfaatkan kondisi management parkir yang amburadul.

Untuk itu dia berharap agar Anies-Sandi merespon kondisi tersebut dengan merivisi kembali Pergub yang ada sebagai payung hukum dalam merubah pelaksanaan pengelolaan parkir sesuai perkembangan jaman.

(Eky)

Check Also

Calon Kuat Peganti Sandiaga, M Taufik Menguat Sebagai Wagub DKI

Jakarta, sketsindonews – Para Aktifis Jakarta telah menduga pertarungan di DPRD DKI peganti Wagub Sandiaga …

Watch Dragon ball super