Home / Artikel / Pengamat Politik Ray Rangkuti : Peraturan PKPU Harus Dijalankan Bawaslu Dalam Sengketa Pemilu

Pengamat Politik Ray Rangkuti : Peraturan PKPU Harus Dijalankan Bawaslu Dalam Sengketa Pemilu

Jakarta, sketsindonews – Bahwa putusan Bawaslu dalam sidang adjudikasi sengketa pemilu yang terjadi politisi Gerindra M. Taufik selaku pemohon akhirnya di putuskan untuk ikut dalam proses verifikasi lanjutan dalam ikut pemilu 2019

Menurut pemgamat Politik Ray Rangkuiti dari Lingkar Madani menyatakan, ada 2 masalah dikatakan tidak melanggar peraturan PKPU karena sudah di undangkan selain saat proses tak ada protes saat di lakukan dengar pendapat yang di hadiri oleh DPR.

DPR bahkan tidak satu suara bahkan Bawaslu tidak setuju terhadap peraturan PKPU yang menjadi dasar dalam pelaksanaan aturan bagi peserta pemilu, ujar Ray. (1/9)

KPU membuat aturan tidak sepihak dalam membuat aturan PKPU, sehingga j
Bawaslu jangan penafsirkan sendiri tentang UU, hal ini karena Bawaslu juga sudah di libatkan dalam dengar pendapat bahkan oleh DP.R.

Tapi itulah aturan yang semestinya di laksanakan Bawaslu aturan PKPU karena sudah keluar peraturan itersebut, jika terjadi permasalahan dalam aturan PKPU sementara KPU dianggap melanggar jika tidak menjalankan menjadi salah, justru bawaslu yang harus mengawasi aturan PKPU, terang Ray.

Sebaliknya, dalam surat PKPU Bawaslu justru melanggar aturan jika ada penafsiran perundangan aturan PKPU terhadap sengketapemilu presiden, wakil presoden, angggota DPR, DPR terkecuali nanti ada putusan dari Mahkamah Agung.

Menyikapi lolosnya politisi Getindra M Taufik dalam pandangan hukum kan tidak sama tindak UU Korupsi dan Pidana Umum, inilah aturan ini di buat agar pemilu lebih baik berfungsi untuk di isi oleh politisi yang amanah.

Jangan lah bangsa ini pula diisi oleh para politisi yang korupsi dan uang rakyat ini kan tidak logik terhadap pandangan publik.

Logikanya, terang Ray, yang tidak boleh dibatasi oleh warga negara dalam hak politik, namun hak duduk dalam jabatan, namun jabatan itu pernah di khianati apalagi lembaga pemilu yang pernah menjadi rumahnya itu menjadi persoalan lain yang harus menjadi putusan.

Karena pendekatan hukum dan hak azazi manusia ini tidak pernah ketemu, selama ini aturan hukum kita juga banyak melanggar hukum yang ada.

Maka dibuatnya aturan PKPU untuk bagaimana meluruskan dari penafsiran hukum. bahwa pemilu itu untuk tujuan bangsa yang lebih besar.

Surat PKPU itu jekas legal dan dmuat dalam lembaran negara karena itu harus di jalankan oleh Bawaslu untuk melaksanakan aturan tersebut sebagai aturan dalam sengketa pemilu, pungkas Ray.

reporter : nanorame

Check Also

Garda Perawat Kebangsaan Selenggarakan Arrow Training Calon Pemimpin Bangs

Jakarta, sketsindonews – Lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter kepribadian yang handal siap menjadi …

Watch Dragon ball super