Back

Media Terpercaya

Pengamat : Trotoar Sistem Jaringan Mobilisasi Publik, Untuk Siapa di Bangun???

Jakarta, sketsindonews – Keberadaan PKL di trotoar selama ini menjadi pertanyaan warga Jakarta dimana fungsi trotoar merupakan asset pemerintah dibangun dengan biaya mencapai milyaran rupiah agar trotoar tidak lagi untuk kepentingan dengan kata lain berubah fungsi secara transaksional.

Keberadaan PKL Kapau di jalan Kramat Raya menjadi satu pertanyaan publik karena berada di badan trotoar dengan dengan fisik kontruksi tembok teras permanen.

Pengamat Perkotaan Kang Yayat Supriyatna kepada sketsindonews mengatakan bahwa kegiatan di trotoar dalam penjagaan asset trotoar harus melihat pada fungsi ruang kota menjadikan salah satu sistem jaringan pelayanan mobilitas publik.

“Gubernur DKI Anies Baswedan selalu mengagungkan pejalan kaki itu nomor satu, berikutnya sepeda dan angkutan umum dalam mengatur transportasi Jakarta sesuai tata ruang kota,” tukasnya, Kamis (20/02/20).

Sarana itu ruangnya (trotoar) sudah ada namun budaya berjalan kaki ini belum maksimal dan belum terbangun sesuai dengan biaya pembangunan trotoar dengan biaya besar bila dibandingkan dengan budaya jalan kaki Itu sendiri.

“Trotoar saat ini belum digunakan sebagai mana mestinya dari optimalisasi fungsi secara baik, dimana dalam riset dari SPTD bulan November 2019 bahwa warga Jakarta malas berjalan kaki hanya lebih kurang dari 50 meter mereka mau melakukan itu, begitu pula penelitian dari orang Amerika juga mengatakan warga jakarta Indonesia malas berjalan kaki,” ucap Yayat.

Pertanyaannya jadi untuk apa ruang trotoar dibangun jika itu difungsikan untuk hal lain yang ada PKL secara permanen, parkir mobil diatas, bahkan dijadikan hal dari tujuan semula.

Untuk membangun nilai bagi pejalan kaki maka semestinya pihak pemerintah SKPD masuk dalam melakukan program dari berbagai Dinas untuk bagaimana menjalankan fungsi trotoar sesuai keinginan masyarakat.

Jika itu terjadi maka pembiaran itu menjadi ruang kosong karena ketidak hadiran pemerintah dalam mengatur trotoar, akibatnya trotoar dikuasai oleh para kepentingan lain menjadi satu kesempatan secara transaksional.

“Pihak pihak terkait seharusnya sudah melakukan zonasi ruang merah (larangan PKL), zona kuning (sisi mana), dan zona biru sebagai bagian kisi kisi aturan,” terang Yayat.

“Sebut saja jalan Marlboro Jogjakarta kondisi itu sangat baik dalam penataan karena diatur oleh pemerintah melalui peran perangkat daerah untuk mengisi program pemanfaatan optimalisasi ruang trotoar,” ucapnya mencontohkan.

PKL akan muncul bila ada keramaian orang dengan penuhnya pejalan kaki Itu semua harus diatur dengan penataan ruang, jangan menata Tata uang akhirnya secara transaksional akhirnya itu terjadi.

“Saat ini aturan itu ada tapi karena secara kelembagaan yang mengatur tidak berjalan maksimal apa yang selama ini telah menjadi kontradiktif di publik, salah satunya Nasi Kapau jalan Kramat Raya,” tutupnya.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.