Home / Artikel / Pengawasan Partisiapatif Bukan Hanya Mengandalkan Bawaslu

Pengawasan Partisiapatif Bukan Hanya Mengandalkan Bawaslu

Jakarta,sketsindonews – Pengawasan Pemilu Partisipatif oleh lembaga perguruan tinggi maupun masyarakat langsung menjadi tugas bagi peran pengawas dalam sukses penyelengaraan pemilu secara demokratis.

Diharapkan sosialisasi yang berlangsung di Hotel Alila Pecenongan Jakarta Pusat sebagai model dalam pencegahan serta menambah partisipatif pengawasan oleh lembaga pengawas.(10-1-2017)

Dalam keterangan komisoner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran mengatakan, tentunya Muhammad dengan 25 perguruan tinggi di Jakarta untuk ikut berperan dalam pengawasan pemilu sesuai dengan MOU dengan Bawaslu DKI.

Ini tentunya dalam mendukung pengawasan laporan pelanggaran pemilu serta hasil di TPS, pada saat proses pemilu, ungkapnya.

Dengan adanya pengawas TPS dari perguruan tinggi, perekrutan dari relawan (masyarakat) untuk tetap bersikap netral setelah dikukuhkan oleh Bawaslu DKI.

Kedua, bukan lagi harus melaporkan hasil laporan pada pelanggaran pemilu pada pihak perguruan tinggi, tapi itu harus ke Bawaslu DKI.

Jufri menambahkan, terkait distribusi pengawas bagi relawan dari perguruan tinggi akan di tempatkan sesuai dengan lokasi tinggal dimana alamat sesuai dengan KTP DKI.

Sementara Dr. TB. Massa Djafar Ketua Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Politik Unas mengukapkan, pemilukada massa transisi sudah lewat, sehingga kualitas pemilu dalam performance harus lebih baik dalam mewujudkan satu proses pemilu yang legitimate dan jujur, paparnya.

Mengenai partisipatif rakyat, secara kultural politik pemilukada DKI menjadi sorotan dunia termasuk wilayah daerah, kabupaten kota lain di Indonesia.

Pengawasan pemilu partisipatif mengandalkan Bawaslu saja, melainkan sebaliknya elemen pengawasan harus di perkuat issue pada ranah pemilu yang secara masif dilakukan, tentunya para activis, volunteer (society) serta pengawas pemilu untuk lebih aktif serta membuka kecurangan pemilu, yakni dengan komitmen secara terbuka pada kepentingan pemilu yang adil, papar Massa Djafar.

Lain lagi pendapat Sulastio dari IPC mengatakan membangun pengawasan partisipatif ini tak terlepas dari peran stake holder, urgensinya adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat atau active citizen.

Selain partisipasi masyarakat bukan hanya memilih melainkan melakukan mengawasi proses pemilu dengan model tahapan pemilu.

Kasus yang nantinya menonjol adalah pelanggaran pemilu melalui cara sitemik masif yang harus dikuatkan pada tim pengawasan partisipatif, terangnya.

Hadir pada sosiliasi selain pembicara juga di hadiri oleh para pengawas perguruan tinggi di Jakarta, panwascam dan relawan pengawas pelanggaran yang berjumlah 100 peserta. (Nr)

Check Also

Camat Senen : Menata Senen Seiring Karakteristik Potensi Iconic Wilayah

Jakarta, sketsindonews – Konsep penertiban secara perlahan akan kami tinggalkan dengan cara pendekatan humanistik yakni …

Watch Dragon ball super