Home / Artikel / Pengelolaan Reklamasi Tanpa Payung Hukum, Anies Harus Merubah Tata Kewilayahan DKI Jakarta

Pengelolaan Reklamasi Tanpa Payung Hukum, Anies Harus Merubah Tata Kewilayahan DKI Jakarta

Jakarta,sketsindonews – Kritik terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mengelola empat pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, terus bergulir, karena kebijakan itu dibuat tanpa payung hukum di tenggarai berbagai pengamat.

Kali ini pengamat Kebijakan Publik Air Hamzah sekaliblagi mengingatkan Anies agar jangan teledor tentang persoalan pengelolaan asset reklamasi.

Ada beberapa hal substansi masalah yang bisa melanggar persoalan reklamasi, tentunya jangan kelola aset yang bukan milik Pemprov DKI.terang Amir kepada kepada sketsindonews.com di DPRD DKI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, (27/12)

Pertama, Ia mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta yang mengatur tentang pemerintahan DKI, kekhususan pemerintahan DKI dan kewilayahannya, disebutkan bahwa luas wilayah DKI meliputi daratan dan lautan, dan terdiri dari wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu dan lima kota administrasi.

Kedua, pulau hasil reklamasi, terang Amir. Bukan wilayah DKI Jakarta jika mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 2005 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, reklamasi dilakukan dengan mengurug pantai hingga laut pada kedalaman maksimal 8 meter, bukan mengurug laut untuk menciptakan pulau baru seperti yang dilakukan pengembang empat pulau yang saat ini dikelola Pemprov DKI, yakni Pulau C, D, G dan N.

“Kalau Anies menganggap keempat pulau reklamasi itu sebagai bagian dari wilayah DKI dan milik DKI, maka harus ada peraturan baru untuk melegalisasinya, karena klaim kepemilikan itu mengubah peta kewilayahan DKI yang tertuang dalam UU Nomor 29, dimana total luas wilayah Jakarta yang mencapai 7.659,02 km2 terdiri dari 661,52 km2 luas daratan dan 6.997,50 km2 luas perairan.”

Faktor ketiga, kalo ada perubahan karena masuknya pulau-pulau itu membuat luas daratan bertambah, sementara luas lautan berkurang,” katanya.

Karena hal ini, maka Anies disarankan untuk melakukan langkah strategis agar kebijakannya mengelola empat pulau hasil reklamasi tidak justru menjadi bumerang untuk dirinya.

Saran kami ucap Amir sekaligus Ketua Budgeting Matropolitan Watch (BMW) menjelaskan harus ada 4 langkah yang harus di lakukan oleh Gubernur Anies :

  1. Membuat Pergub sebagai dasar dapat melegalisasi pengelolaan Pulau C, D, G dan N yang tidak melanggar UU Nomor 29 Tahun 2007
  2. Menetapkan status keempat pulau itu berada di kelurahan dan kecamatan mana.
  3. Membangun infrastruktur kewilayahan sesuai status yang telah ditetapkan, seperti membangun kantor kelurahan/kecamatan.
  4. Tentukan tata ruang agar kawasan itu tertata dengan baik dan tidak menjadi hunian eksklusif yang membahayakan kedaulatan negara dan pertahanan RI, karena isunya, pulau itu akan menjadi kawasan yang dihuni orang asing, khususnya dari Tiongkok.

“Kalau semua langkah strategis ini telah dilakukan, maka Anies baru bisa mengelola keempat pulau reklamasi itu,” pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Presiden Jokowi Pemerintah Sudah Buka Jalan Pembebasan Ust Abu Bakar Basyir

Jakarta, sketsindonews – Rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar basyir yang kini di penjara selama 15 …

Watch Dragon ball super